Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1389
mod_vvisit_counterYesterday2286
mod_vvisit_counterThis week16769
mod_vvisit_counterThis month37174
mod_vvisit_counterAll1933617

DigitalClock

Tak Ada Novum, SKPKBT Dibatalkan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Tak Ada Novum, SKPKBT Dibatalkan

 

 

Nomor                         :xxxx/PP/M.VII/13/2003

Tanggal Putusan            : 4 November 2003

Jenis Pajak                   : PPh Pasal 26

Tahun Pajak                 : 1998

 

Kronologi:

• Wajib Pajak (WP) telah diperiksa oleh fiskus berkaitan dengan kewajiban PPh Pasal 26

Tahun Pajak 1998;

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan tanggal 02 Juli 2001;

• WP mengajukan keberatan kepada fiskus dengan surat tertanggal 20 September 2001, dan ditolak oleh fiskus melalui surat keputusan tertanggal 23 September 2002;

• Banding diajukan oleh WP melalui Surat Permohonan Banding tertanggal 23 Desember 2002;

• Putusan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 November 2003.

Dasar Hukum Materi Banding:

• UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan   UU   No.   16/2000  (UU KUP);

• UU No. 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan   UU  No.   17/2000  (UU PPh).

 

Materi Sengketa:

Wajib Pajak telah diperiksa oleh fiskus dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) berkaitan dengan kewajiban PPh Pasal 26. Dalam pemeriksaannya fiskus membuka kembali berkas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang telah ditetapkan oleh KPP tempat kedudukan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian kembali atas SKPKB sebelumnya, fiskus kemudian menetapkan adanya PPh Pasal 26 terutang dari objek berupa bunga yang belum dimasukkan dalam penghitungan SKPKB tersebut.

Wajib Pajak tidak dapat menerima ketetapan pajak (SKPKBT) yang diterbitkan oleh fiskus, sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatannya kepada fiskus. Namun karena keberatannya ditolak oleh fiskus, Wajib Pajak kemudian mengajukan banding ke Pengadi-lan Pajak.

 

SKPKBT Tanpa Novum

Wajib Pajak dalam bandingnya mengemukakan bahwa SKPKBT PPh Pasal 26 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh fiskus dari Karikpa tidak memiliki dasar hukum. Hal ini karena SKPKBT tersebut, diterbitkan berdasarkan hasil penelitian kembali atas SKPKB yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPP tempat kedudukan Wajib Pajak.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 yang telah diubah dengan UU No. 9/1994, SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru (novum) atau data yang belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak berpendapat bahwa novum atau data yang semula belum terungkap tersebut tidak ada, karena Wajib Pajak telah menyampaikan seluruh data dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemeriksa pada waktu penetapan awal, yaitu pada waktu proses penetapan SKPKB. Hal ini dapat Wajib Pajak buktikan dengan tanda terima dokumen/data yang ditan-datangani oleh pemeriksa pajak pada saat penetapan awal.

Selain itu, dari penelusuran terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah memuat rekonsiliasi PPh Pasal 26, dapat diketahui bahwa rekonsiliasi pemeriksa menggunakan data yang sama dengan rekonsiliasi yang di-lakukan oleh pemeriksa terdahulu. Dengan demikian, penetapan SKPKBT tersebut tidak sah dan seharusnya dicabut karena tidak ada data baru yang belum terungkap (novum).

Menurut fiskus, dasar penerbitan SKPKBT PPh Pasal 26 Tahun Pajak 1998 adalah sesuai dengan ketentuan SE-33/PJ.31/1990 tanggal 18 Oktober 1990. Dalam poin 1 surat edaran tersebut, dinyatakan apabila karena kesalahan Direktur Jenderal Pajak sendiri jumlah pajak yang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka Wajib Pajak masih tetap harus melunasi hutang pajak yang kurang dibayar.1

Karenanya Fiskus berpendapat walaupun Wajib Pajak telah menyerahkan seluruh data secara lengkap pada pemeriksaan yang pertama, namun karena pada pemeriksaan tersebut masih terdapat pajak terhutang yang kurang diperhitungkan, maka kepada Wajib Pajak bisa dilakukan pemeriksaan ulang untuk menggali potensi pajak yang kurang diperhitungkan.

 

Pertimbangan dan Putusan Majelis:

Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam persidangan, dapat diketahui bahwa yang menjadi materi sengketa banding dalam perkara banding ini adalah koreksi positif fiskus atas objek PPh Pasal 26 yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Namun sebelum melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding, Majelis memeriksa terlebih dahulu ketentuan formal permohonan banding Wajib Pajak dan ketentuan formal penerbitan ketetapan dari fiskus.

Dalam pemeriksaan Majelis di persidangan, dapat diketahui Wajib Pajak tidak setuju fiskus menerbitkan SKPKBT karena penerbitan SKPKBT tersebut didasarkan pada hasil penelitian kembali SKPKB yang diterbitkan oleh KPP tempat kedudukan Wajib Pajak. Menurut Wajib Pajak tidak ada novum atau data yang semula belum terungkap, karena Wajib Pajak telah menyampaikan seluruh data dan keterangan yang dibutuhkan oleh Pemeriksa pada waktu penetapan awal, yaitu pada waktu proses penetapan SKPKB.

Fiskus berpendapat, walaupun Wajib Pajak telah menyerahkan seluruh data secara lengkap pada pemeriksaan pertama, namun pada pemeriksaan tersebut masih terdapat pajak terhutang yang kurang diperhitungkan, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang untuk menggali potensi pajak yang kurang diperhitungkan. Selain itu fiskus juga me-ngungkapkan bahwa Wajib Pajak juga tidak menyampaikan laporan keuangannya dalam proses pemeriksaan.

 

Dalam persidangan Majelis, Wajib Pajak kemudian menunjukkan asli Bukti Tanda Terima Peminjaman Dokumen pada waktu pemeriksaan. Dari bukti tersebut diketahui bahwa data laporan keuangan tersebut telah diserahkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus pada waktu pemeriksaan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/19942, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT bila terdapat novum atau data baru. Berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa data yang dijadikan dasar koreksi dalam pemeriksaan fiskus dalam hal ini Karikpa untuk menetapkan SKPKBT adalah data yang telah diperiksa oleh KPP tempat kedudukan Wajib Pajak untuk menetapkan SKPKB.

Karenanya Majelis berkesimpulan tidak terdapat data baru dan/atau data yang belum terungkap yang dapat dijadikan oleh fiskus sebagai dasar penerbitan SKPKBT PPh Pasal 26Tahun Pajak 1998.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa penerbitan SKPKBT PPh Pasal 26 Tahun Pajak 1998 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Oleh karenanya penerbitan SKPKBT tersebut cacat hukum, sehingga harus dibatalkan.

 

"...Wajib Pajak tidak seluju fiskus menerbitkan SKPKBT karena penerbitan SKPKBT tersebut didasarkan pada hasil penelitian kembali SKPKB yang diterbitkan oleb KPP tempat kedudukan Wajib Pajak."

 

Tanggapan dan Kesimpulan

Dalam kasus banding ini, fiskus telah menerbitkan SKPKBT PPh Pasal 26 kepada Wajib Pajak karena berdasarkan penelitian kembali terhadap SKPKB yang telah diterbitkan sebelumnya oleh KPP tempat kedudukan Wajib Pajak ada sejumlah potensi pajak yang belum dikenai PPh Pasal 26 dalam ketetapan pajak sebelumnya (SKPKB).

Berdasarkan Pasal 15 UU KUP beserta memori penjelasannya, SKPKBT hanya bisa diterbitkan apabila ditemukan data baru (novum) dan atau data yang semula belum terungkap. Kemudian apabila masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya SKPKBT, dan atau data baru yang diketahui Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan lagi SKPKBT kepada Wajib Pajak.

Sebelum membahas materi sengketa banding, Majelis terlebih dahulu memeriksa pemenuhan ketentuan formal dari kedua pihak yang bersengketa. Yang menarik dari permasalahan banding ini adalah, Majelis tidak melakukan pembahasan ke materi sengketa banding karena secara formal salah satu pihak yang berperkara dalam banding yaitu fiskus tidak memenuhi ketentuan formal tersebut.

Dalam hal ini, pemeriksaan ketentuan formal pengajuan banding Wajib Pajak didasarkan pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 14/2000 tentang Pengadilan Pajak1. Sedangkan pemeriksaan ketentuan formal dari fiskus mengacu pada ketentuan formal perpajakan (UU KUP), seperti penerbitan surat ketetapan pajak dan jangka waktu penerbitan surat keputusan keberatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan UU KUP.

Dari pemeriksaan Majelis terhadap penerbitan ketetapan pajak (SKPKBT), ternyata fiskus tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan SKPKBT karena penerbitan SKPKB didasarkan pada data yang sama yang digunakan untuk menerbitkan ketetapan pajak sebelumnya (SKPKB). Karena fiskus tidak dapat menunjukkan adanya novum atau data yang belum diungkapkan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa ketetapan fiskus cacat demi hukum, sehingga Majelis memutuskan untuk membatalkan SKPKBT yang diterbitkan oleh fiskus.

Hal lain yang menarik adalah pernyataan fiskus dalam persidangan yang menyebutkan pemeriksaan ulang un¬tuk menggali potensi pajak yang kurang diperhitungkan dapat dilakukan meskipun Wajib Pajak sebelumnya telah diperiksa, mengingat ada pajak yang kurang diperhitungkan oleh fiskus yang menerbitkan SKPKB. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, karena ketetapan pajak untuk tahun pajak dan jenis pajak yang sama semestinya tidak boleh diterbitkan, kecuali ada novum atau data yang belum terungkap,

Sebelum menerbitkan SKPKBT, seharusnya fiskus melihat dulu apakah penerbitan SKPKBT tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, karena seringkali Wajib Pajak yang dirugikan oleh ketetapan pajak yang salah. Meskipun pada akhirnya Wajib Pajak dapat meninggalkan Pengadilan Pajak dengan membawa kemenangan, akan tetapi hal ini harus dibayar dengan pengorbanan waktu, tenaga dan juga stress cost dari Wajib Pajak mengingat penyelesaian banding ini memakan waktu yang tidak sedikit.

Ke depannya, dengan adanya reformasi perpajakan fiskus harus lebih profesional dan memiliki kredibilitas dalam menetapkan suatu ketetapan pajak. Jangan sampai ketetapan pajak yang diterbitkan tidak memperhatikan keten¬tuan perpajakan yang berlaku, sehingga pada akhirnya merugikan Wajib Pajak. ■

 

1.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ.31/1990, tanggal 18Oktober 1990, Tentang Pengertian "Data Baru" dan "Data yang Semula Belum Terungkap"

"...Apabila Wajib Pajaktelah selengkapnya memberitahukan dan mengungkapkan data dan keterangan lain yang diperlukan untuk menetapkan jumlah pajak yang terhutang pada waktu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak, tetapi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak sendiri sehingga jumlah pajak yang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka Wajib Pajak masih tetap harus melunasi hutang pajak yang kurang dibayar, karena pada dasarnya Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan,..."

2.Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang:

a.            tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau

b.pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

 

3."Pasal 35:

(1)Banding diajukan dengan Surat Banding datam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2)Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

 

Pasal 36

(1)Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

(2)Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

(3)Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.

(4)Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

 

( Indonesian Tax Review Digest Volume III/Nomor 12/2007 )
 
< Prev   Next >