Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1414
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week2962
mod_vvisit_counterThis month43502
mod_vvisit_counterAll1828044

DigitalClock

Jual Dulu, Tagih PPN Kemudian? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Jual Dulu, Tagih PPN Kemudian?

 

 Yth. My Tax Advisor,

Pada tanggal 18 Oktober 2006, PT A (rekanan) menjual kayu bulat (gelondongan) pada kami. Pada saat itu, PT A tidak memungut PPN atas penjualan tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak pernah membuat dan melaporkan SPT Masa PPN. Namun pada tanggal 23 April 2007, PT A memberitahukan kepada kami bahwa mereka akan memungut PPN atas transaksi tersebut dan akan menerbitkan Faktur Pajak. Pertanyaan kami:

1.Apakah benar PTA diperbolehkan menerbitkan Faktur Pajak dan menagih PPN pada kami padahal transaksi sudah 6 bulan?

2.Adakah sanksi buat perusahaan kami bila tidak membayar tagihan PPN tersebut?

 

Atas jawaban dan penjelasannya, kami ucapkan terima kasih.

 

Rudi Amnesti Bogor

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), kayu bulat (gelondongan) termasuk dalam kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN. Sebab kayu bulat (gelondongan) tidak termasuk dalam daftar (list) barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 144/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tapi untuk bisa memungut PPN dari setiap pembelinya, penjual atau pihak yang menyerahkan kayu bulat (gelondongan) yang dalam konteks ini adalah PT A—terlebih dahulu harus sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya jika memang pada saat penyerahan (penjualan) kayu bulat (gelondongan) tersebut-pada tanggal 18 Oktober 2006—PT A sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka PT A memang wajib untuk memungut PPN yang terutang atas penjualan kayu bulat (gelondongan) tersebut.

Akan tetapi jika pada tanggal 18 Oktober 2006 PT A belum dikukuhkan menjadi PKP, maka penyerahan kayu bulat (gelondongan) pada saat itu tidak terutang PPN dan PT A tidak boleh memungut PPN. Meskipun misalnya setelah tanggal 18 Oktober 2006 tersebut PT A kemudian dikukuhkan menjadi PKP, tetapi PT A tetap tidak bisa dan tidak diperkenankan secara hukum meminta perusahaan Saudara/i untuk membayar PPN. Sehingga perusahaan Saudara/i tidak perlu membayar PPN kepada PT A tersebut.

Jika misalnya pada saat penyerahan kayu bulat (gelondongan) itu PT A sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum memungut PPN,yang bisa jadi karena lupa atau seperti yang Saudara/i sebutkan bahwa PT A mengaku tidak pernah melaporkan SPT Masa PPN, maka pada saat ini— tanggal 23 April 2007—PT A masih berhak untuk menagih PPN kepada perusahaan Saudara/i dan menerbitkan Faktur Pajak Standar. Akan tetapi dalam kasus ini, PT A dapat dikenai sanksi baik sanksi keterlambatan setor PPN sebesar 2% per bulan (masksimal selama 24 bulan atau 48%) dan juga sanksi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) karena terlambat membuat atau menerbitkan Faktur Pajak.

Kondisi yang tidak mengenakkan seperti yang dialami oleh PT A, secara langsung juga dialami perusahaan Saudara/i. Sebab meskipun pada tanggal 23 April 2007 PT A masih diperkenankan untuk membuat atau menerbitkan Faktur Pajak Standar untuk perusahaan Saudara/i, tetapi Faktur Pajak Standar tersebut tidak boleh dikreditkan di SPT Masa PPN perusahaan Saudara/i. Hal ini terjadi karena keterlambatan pembuatan Faktur Pajak Standar oleh PT A tersebut telah melebihi batasan waktu tiga bulan seperti yang ditegaskan dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-424/ PJ./2002 tanggal 16 September 2002 tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu dan juga Peraturan Dirjen Pajak No. 159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan,Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.

 Sebagai informasi, kayu bulat (gelondongan) merupakan salah satu jenis BKP yang masuk dalam kategori barang hasil pertanian yang mendapat fasilitas pembebasan PPN. MenurutPPNo.12/2001 tentang ImporDan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang terakhir telah diubah dengan PP No. 7/2007, fasilitas pembebasan ini diberikan tanpa melihat siapa pihak yang menyerahkan BKP tersebut, apakah petani atau kelompok tani atau bukan. Artinya, meskipun PT A bukan petani atau kelompok tani, atas penyerahan (penjualan) kayu bulat (gelondongan) yang dilakukannya mendapat fasilitas pembebasan PPN.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2007, pembebasan ini bisa diberikan kepada siapa saja pengusaha di dalam negeri tanpa harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pengenaan PPN. Ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan PPN ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2007. Jadi jika seandainya sampai saat ini perusahaan Saudara/i masih melakukan transaksi pembelian kayu bulat (gelondongan) dari PTA,maka perusahaan Saudara/i pun berhak mendapat fasilitas pembebasan PPN sehingga tidak perlu membayar PPN kepada PT A.

 

Demikian penjelasan kami.Terima kasih.

 

Hormat kami,

Pengasuh

 

Contoh 1:

Pada tanggal 18 Oktober 2006, PT A yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menjual dan menyerahkan kayu bulat (gelondongan) kepada PT B—yang sudah memiliki NPWP dan sudah pula dikukuhkan menjadi PKP—seharga Rp100.000.000,-. Seluruh harga pembelian tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 19 Oktober 2006. Dalam konteks ini, PT A seharusnya memungut PPN sebesar Rp 10.000.000,- dan wajib membuat atau menerbitkan Faktur Pajak Standar pada tanggal 19 Oktober 2006. PPN tersebut harus dise-tor paling lambat tanggal 15 November 2006.

Jika PT A baru akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dan memungut serta menyetorkan PPN pada tanggal 23 April 2007, maka sanksi yang dapat dikenakan kepada PT A adalah:

-           Sanksi keterlambatan setor ((2% x Rp 10.000.000,-) x 6 bulan*)          Rp 1.200.000,-

-           Sanksi keterlambatan menerbitkan Faktur Pajak

 (2% x Rp 100.000.000,-)       Rp 2.000.000,-

Jumlah                          Rp 3.200.000,-

Keterangan:

*) Keterlambatan dihitung dari tanggal 16 November 2006 hingga tanggal 16 April 2007. Keterlambatan satu hari dihitung satu bulan penuh.

 

Contoh 2:

Mengacu kepada contoh 1 di atas, seharusnya PT A menerbitkan Faktur Pajak Standar pada tanggal 19 Oktober 2006 karena pada saat itu telah terjadi pelunasan oleh PT B. Jika PT A menerbitkan Faktur Pajak setelah tanggal 19 Oktober 2006 (misalnya tanggal 20 Oktober 2006 atau tanggal berikutnya), maka PT A dapat dikenai sanksi keterlambatan pembuatan Faktur Pajak.

- Jika PT A menerbitkan Faktur Pajak Standar untuk PT B pada bulan November 2006, atau Desember 2006 atau bulan Januari 2007, maka Faktur Pajak Standar tersebut masih dapat dikreditkan oleh PT B dalam SPT Masa PPN-nya.

- Jika PT A menerbitkan Faktur Pajak Standar setelah tanggal 31 Januari 2007 (tanggal 1 Februari 2007 dan berikutnya), maka Faktur Pajak Standar tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PT B dalam SPT Masa PPN-nya tetapi masih dapat dibiayakan dalam SPTTahunan PPh Badannya. ( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 01/2007 )
 
< Prev   Next >