Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1420
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week2968
mod_vvisit_counterThis month43508
mod_vvisit_counterAll1828050

DigitalClock

Mending Rawat Inap, Biar Enggak Kena PPN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Mending Rawat Inap,  Biar Enggak Kena PPN

 

Yth. My Tax Advisor,

Belum lama ini ada dua karyawan kami masuk rumah sakit. Pada saat penebusan obat kok biaya untuk rawat inap dan rawat jalan berbeda. Ada yang dikenai PPN dan ada yang tidak. Selain itu, bagaimana kalau kita membeliobatdi apotik, apakah terutang PPN? Terima kasih atas penjelasannya.

 

Herry

Yth.BapakHerry,

Berkenaan dengan obat-obatan, pada prinsipnya obat-obatan merupakan salah satu dari sekian banyak BKP yang atas penyerahannya terutang PPN. Sebab dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan juga PP No. 144/2000, obat-obatan tidak dicantumkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dalam kedua peraturan pajak tersebut, barang-barang yang tidak dikenai PPN adalah:

a.Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara serta bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak serta bijih bauksit;

b.Barang-barang     kebutuhan     pokok     yang     sangatdibutuhkan oleh rakyat banyak, yang terdiri dari beras,gabah, jagung, sagu, kedelai serta garam baik yang beryodium maupun tidak;

c.Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini kabarnya untuk menghindari    terjadinya    pajak    berganda    (double taxation)—tidak termasuk jasa boga atau catering sebab makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan warung atau sejenisnya merupakan objek Pajak Daerah.

d.Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga sebab barang-barang ini tidak termasuk dalam pengertian barang    untuk   konsumsi    melainkan    sebagai   alat investasi.

 

Terkait dengan obat-obatan, khususnya obat-obatan yang diserahkan oleh rumah sakit, memang ada perlakuan perpajakan (treatment) yang khusus. Perlakuan khusus ini tertuang dalam empat Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak, yaitu SE-11/PJ.52/1998 tanggal 27 Mei 1998 yang telah disempurnakan oleh SE-17/PJ.52/1998 tanggal 28 Juli 1998, SE-21 /PJ.52/1998 tanggal 8 September 1998 dan dan SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000.

Keempat SE Dirjen Pajak tersebut pada intinya menegaskan bahwa obat-obatan yang diserahkan oleh rumah sakit—yang dilakukan oleh rumah sakit melalui instalasi farmasi atau kamar obat milik rumah sakit yang bersangkutan—dibedakan ke dalam dua kelompok. Pertama, penyerahan obat-obatan dalam rangka rawap inap dan kedua penyerahan obat-obatan dalam rangka rawatjalan. Kedua kelompok ini mendapatperlakukan PPN yang berbeda.

Obat-obatan yang diserahkan oleh instalasi farmasi kepada rumah sakit untuk pengobatan pasien dalam rangka rawat inap dan juga unit gawat darurat (emergency unit), seperti ditegaskan dalam SE tersebut di atas, tidak terutang PPN.Hal ini terjadi karena seperti diketahui,dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN dan PP No. 144/2000, jasa rumah sakit termasuk dalam kelompok jasa di bidang pelayanan kesehatan medis yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dan karena obat-obatan yang dipergunakan dalam rangka rawat inap merupakan satu kesatuan (yang tidak dapat dipisahkan) dengan jasa rumah sakit, maka obat-obatan yang dipergunakan rumah sakit dalam rangka rawat inap tidak terutang PPN.

Sedangkan penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh rumah sakit—melalui instalasi farmasinya—kepada pasien rawatjalan dianggaptidak berkaitan secara langsung dengan pemberian jasa rumah sakit. Sehingga untuk penyerahan obat-obatan yang dilakukan kepada pasien rawatjalan terutang PPN.

Lalu siapa yang harus menjadi PKP, apakah rumah sakitnya atau khusus hanya instalasi farmasi (kamar obat) saja? Menurut SE tersebut di atasjika instalasi farmasi yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan merupakan satu kesatuan organik dengan rumah sakit (tidak berdiri sendiri), maka yang wajib menjadi PKP adalah rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan jika instalasi farmasi tersebut berdiri sendiri, maka yang wajib menjadi PKP adalah instalasi farmasi (kamar obat) tersebut.

Kemudian mengenai pembelian obat kepada apotik, dalam hal ini pembeli memang akan dikenai PPN jika apotik tersebut sudah dikukuhkan menjadi PKP. Jika apotik yang menyerahkan (menjual) obat-obatan belum dikukuhkan menjadi PKP, maka apotik tersebut tidak boleh mengenakan atau memungut PPN dari pembelinya.

 

Demikian penjelasan kami.Terima kasih.

 

Hormat kami,

Pengasuh

 

( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 01/2007 )
 
< Prev   Next >