Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1199
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week2927
mod_vvisit_counterThis month30975
mod_vvisit_counterAll1815517

DigitalClock

Sale and Lease Back, Pinjam Uang atau Sewa Aktiva? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Sale and Lease Back, Pinjam Uang atau Sewa Aktiva?

 

Yth.. My Tax Advisor,

Bersama surat ini kami ingin menanyakan tentang kasus sebagai berikut:

Kami memiliki aktiva (mesin) dengan nilai buku Rp300.000.000,-, dan mesin tersebut akan kamijual kepada lessor seharga Rp500.000.000,-. Akan tetapi, sesuai perjan-jian mesin tersebut akan kami sewa kembali (sale and lease back) dari lessor untukjangka waktu 3 tahun.

1.Apakah atas penjualan aktiva dari lessee kepada lesssor dalam sales & lease back terutang PPN?

2. Apakah atas sewa yang dibayar oleh lessee terutang PPh Pasal23?

3. Apakah perbedaan pengenaan pajak (PPh Pasal 23 dan PPN) antara leasing dengan hak opsi dan leasing tanpa hak opsi?

 

Terima kasih atas penjelasannya. Muhammad Shodiqin

Yth. Bapak Muhammad Shodiqin,

Terkait dengan masalah sale and lease back, sampai saat ini memang belum ada peraturan pajak minimal seting-kat Keputusan Dirjen Pajak atau Surat Edaran Dirjen Pajak— yang secara eksplisit mengatur mengenai perlakuan pajak terhadap transaksi tersebut.

Sampai dengan saat ini, sepanjang pengetahuan kami, Dirjen Pajak hanya memberikan penegasan mengenai hal tersebut dalam beberapa surat jawabannya kepada Wa-jib Pajak yang mempertanyakan mengenai masalah sale and lease back tersebut. Namun ironisnya, ada dua surat Dirjen Pajak yang saling bertentangan dan memberikan penegasan yang berbeda mengenai perlakuan PPN atas transaksi sale and lease back meskipun ditandatangani oleh pejabatyang sama.

Dalam surat bernomor S-2086/PJ.54/1998 tanggal 23 September 1998, Direktur PPN dan PTLL (PajakTidak Langsung Lainnya), kala itu dijabat oleh A. Sjarifuddin Alsah, menegas-kan bahwa transaksi sale and lease back dengan hak opsi tidak terutang PPN. Akan tetapi dalam surat bemomor S-813/PJ.53/2OO5 tanggal 5 September 2005, A. Sjarifuddin Alsah yang saat itu masih tetap menduduki kursi Direktur PPN dan PTLL menyatakan sebaliknya bahwa transaksi sale and lease back terutang PPN dan menyatakan bahwa pen-egasan dalam S-2086/PJ.54/1998 tidak berlaku.

Dalam praktik, umumnya praktisi pajak menggunakan surat jawaban yang terakhir (S-813/PJ.53/2005) sebagai ru-jukan. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama {lex posteriori derogat legi priori). Dengan demikian,atas penyerahan atau penjualan mesin dari perusahaan Bapak kepada perusahaan leasing dapat terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 16D UU PPN,yaitu PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Kemudian mengenai perlakuan perpajakan, khususnya PPh dan PPN, atas transaksi leasing secara umum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.04/1991 tanggal 27 November 1991, leasing (Sewa Guna Usaha/SGU) dibedakan ke dalam dua bentuk,yaitu SGU dengan hak opsi (finance lease) dan SGU tanpa hak opsi (operating lease). Dan kedua bentuk SGU ini mendapat perlakuan perpajakan yang berbeda seperti tampak pada tabel berikut:

 

Uraian

Finance Lease

Operating Lease

Penyerahan aktiva dari lessor kepada lessee

Terutang PPN

Tidak terutang PPN.

Invoicing (tagihan) leasing dari lessor kepada lessee

Tidak terutang PPN

Terutang PPN

Pembayaran angsuran dari lessee kepada lessor

Tidak dipotong PPh pasal 23

Dipotong PPh Pasal 23

 

 

Namun harap diingat, bahwa perlakuan PPh dan PPN yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/ KMK.04/1991 tersebut hanya berlaku untuk perusahaan pembiayaan atau perusahaan SGU yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan SGU (lihat Pasal 1 huruf c KMK No. 1169/KMK.04/1991).

Dalam praktik pemeriksaan pajakjika lessorpada kenyataannya bukan perusahaan leasing yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan, perlakuan perpajakan atas transaksi sale and lease back seperti yang Bapak lakukan lebih sering dikoreksi. Koreksi yang biasanya dilakukan oleh fiskus adalah sebagai berikut:

Jika tidak terdapat akte atau bukti penjualan aktiva (mesin) dari lessee kepada lessor, transaksi sale and lease back tersebut lebih sering dianggap sebagai transaksi peminjaman dana dengan jaminan harta berwujud. Dalam konteks ini penyerahan mesin yang perusahaan Bapak lakukan tidak akan terutang PPN (lihat Pasal 1A ayat (2) huruf b UU PPN) namun Bapak sebagai peminjam wajib memotong PPh Pasal 23 atas bunga saat membayar angsuran.

Jika terdapat akte atau bukti penjualan aktiva mesin, transaksi sale and lease back tersebut dapat dikoreksi sebagai transaksi persewaan mesin biasa. Dalam hal ini, perusahaan Bapak wajib memotong PPh Pasal 23 dari seluruh jumlah angsuran yang dibayar dan mitra perusahaan Bapak wajib memungut PPN atas sewa mesin jika yang bersangkutan sudah dikukuhkan menjadi PKP.

Selain itu, jika memang pada kenyataannya perusahaan Bapak menjual kepada mitra yang bukan perusahaan leas¬ing dan kemudian membelinya kembali dengan cara pem-bayaran angsuran, maka fiskus dapat mengoreksi transaksi itu sebagai transaksi pembelian secara angsuran (bukan transaksi leasing seperti yang diatur dalam KMK No. 1169/ KMK.04/1991).

Kami sarankan agar Bapak segera melayangkan surat per-tanyaan resmi kepada Dirjen Pajak agar dapat memastikan bagaimana perlakuan PPh dan PPN atas transaksi sale and lease bade yang Saudara/i lakukan.

 

Demikian penjelasan kami,terima kasih.

Hormat kami,

Pengasuh.

 

 ( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 02/2007 )
 
< Prev   Next >