Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday242
mod_vvisit_counterYesterday1403
mod_vvisit_counterThis week3230
mod_vvisit_counterThis month41164
mod_vvisit_counterAll1937607

DigitalClock

Para Penghuni Bursa Mengudak Insentif Pajak PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 February 2008

Tahun depan emiten sudah bisa mencicipi diskon pajak

 

Angin segar berembus ke bursa. Sebentar lagi emiten yang memiliki saham publik 40% atau lebih bakal mendapatkan keringanan PPh sebesar 5%. Tetapi, mereka harus bersabar menunggu terbitnya petunjuk pelaksanaan yang lebih detail.

 

Akhir tahun lalu, tepatnya pada 28 Desember 2007, lahir beleid mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007.

Para Emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) pun sorak sorai bergembira. Pasalnya, mereka berkesempatan mencicipi insentif ini jika jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari total saham disetor. Bagaikan kucing mengendus ikan pindang, sejumlah emiten langsung merespon kebijakan tersebut dan berancang-ancang untuk segera menambah jumlah saham publiknya.

Tengoklah PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Perusahaan yang memiliki porsi saham publik 30% itu bakal memperbesar jumlah saham publiknya sehingga bisa mendapatkan insentif PPh tersebut. “Kami akan mengusulkan secondary public offering (SPO) dalam rapat umum pemegang saham, April mendatang,” kata Chief Executive Officer PANR Satrijantio Tirtawisata.

Selain untuk mengejar insentif pajak, PANR akan menggunakan dana hasil penawaran saham tersebut untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sayang, Satrijanto masih bungkam soal berapa besar saham yang akan mereka tawarkan dalam SPO itu.

PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), yang berencana menerbitkan saham baru pada Juni 2008, juga bersiap menadah insentif pajak itu (Harian KONTAN, 8 Januari 2008). Lantas, PT Excelmindo Pratama Tbk (EXCL) pernah mengungkapkan niat serupa. Maklum, jumlah saham publik perusahaan milik Telekom Malaysia itu per Desember 2007 baru sebanyak 0,23%.

Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur EXCL Hasnul Suhaimi bilang manajemen XL tidak keberatan menambah porsi saham publik. Tapi, semua itu tergantung pemegang saham.

Asal tahu saja, per 31 Desember 2007, selain publik, pemegang saham EXCL terdiri atas Indocel Holding Sdn Bhd (66,99%), Khazanah Nasional Bhd (16,81%), serta Parkmix JPMSAPL Client A/C (15,97%).

Persyaratannya Segepok

Sayang, niat emiten yang mengebu-gebu bak pengantin di malam pertama itu tidak segera bersambut. Ternyata, untuk bisa mengunyah insentif pengurangan PPh sebesar 5% itu, para emiten harus memenuhi berton-ton pernyaratan.

Misalnya, harus ada 300 pihak atau lebih yang memiliki saham publik. Kemudian, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham di bawah 5%. Kalau ada satu saja pemegang saham publik memiliki saham di atas 5%, sang emiten tidak bisa mendapatkan insentif tersebut.

Lalu, selama enam bulan Bapepam-LK akan memantau emiten yang mengajukan insentif pajak. Bapepam-LK akan meminta data-data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memastikan yang mengajukan diskon PPh itu benr-benar berhak.

Kepala Subdit Pemantau PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak Astera Primanto Bakti mengatakan, persyaratan yang cukup rumit ini untuk menghindari adanya free rider. Maksudnya, penyalahgunaan fasilitas oleh pihak yang tidak berhak. “Aturan yang lebih detail akan dijabarkan dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK),” papar pria yang akrab disapa Prima ini. Sebutlah masalah pelaporan transaksi jual beli saham dari para pemegang saham publik.

Tentu saja hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari emiten. Yuanita Rohali, Chief Financial Officer PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR), misalnya. “Waktu mendengar kabar ini, kami sangat gembira. Pemegang saham kami lebih dari 8.000 orang, tetapi ada satu fund yang kepemilikan sahamnya 6%-7%,” kata kakak kandung artis Alya Rohali itu.

Sebenarnya, kalau fund tersebut tak dihitung, BNBR masih bisa mengajukan insentif pajak. Sebab, 64% pemegang saham publiknya memiliki saham di bawah 5%. “Saya kira harus diklarifikasi lagi definisi pemegang saham publik itu,’ kata dia.

Meski demikian, Yuanita mantap untuk mengajukan insentif pajak. Begitu pula dengan anak-anak perusahaan BNBR, yaitu PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dan PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) yang porsi saham publiknya sekitar 45%.

Nurhaida, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK, bilang pemegang saham publik dapat dilihat dalam laporan keuangan setiap emiten. Kalau kasusnya seperti BNBR, yang salah satu pemegang sahamnya adalah manajer investasi (fund) dengan kepemilikan sahamnya di atas 5%, tentu tidak bisa diikutsertakan.

Ada perkecualian: jika fund tersebut membuka informasi tentang nasabahnya yang menjadi pemegang saham BNBR. “Semangat PP 81 Tahun 2007 ini supaya saham yang tersebar ke publik semakin banyak, sehingga lebih likuid,” ujar Nurhaida.

Kendati Bapepam-LK sudah memberikan penjelasan, dalam sosialisasi PP 81 Tahun 2007 yang digelar Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) pekan lalu sejumlah pertanyaan mengenai insentif pajak bagi perusahaan induk (holding) juga berkumandang. Seperti, terlontar dari BNBR dan PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM).

Prima bilang, perusahaan induk yang memenuhi persyaratan bisa saja mendapatkan insentif pajak itu. Tapi, Ditjen Pajak juga akan melaksanakan seleksi dengan ketat. “Jangan sampai perusahaan-perusahaan terbuka nanti hanya mengejar tarif diskon (pajak), nanti persaingannya tidak sehat ,” papar dia.

Ketua AEI Airlangga Hartarto menilai, menilai emiten harus bersabar menunggu hingga petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang lebih jelas. “Masing-masing emiten masih perlu mengkaji lagi, makanya teknisnya harus diatur,”ujar dia.

Sebelumnya, Airlangga memperkirakan sekitar 60 emiten yang memiliki porsi saham publik 30%-40% berpeluang menerima insentif ini. Namun, dengan batasan kepemilikan saham di bawah 5%, penerima insentif ini bakal berkurang.

Tapi, dia tetap bersyukur pemerintah memberikan insentif pajak ini. “Kami maunya insentif 100%, tapi dikasih 5% juga sudah bagus,” kata Airlangga tergelak.

Realisasinya masih jauh

Sayang, emiten tak bisa segera mencicipi insentif itu tahun ini. Selain masih menanti lahirnya PMK dan juknis lainnya, permohonan para emiten itu akan diproses bersama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2008.

Sebab lainnya, menurut Prima, Undang-Undang PPh yang baru bakal berlaku mulai Maret – April 2008. Alhasil, diskon PPh ini juga baru bisa cair pada bulan Maret – April 2009.

Meski PP 81 Tahun 2007 ini mengacu kepada UU PPh yang lama, Prima menjamin, pemberlakuan UU PPh yang baru nanti tidak akan menggugurkan insentif ini. Pasalnya, peraturan ini tidak bertentangan dengan UU Perpajakan yang baru.

Yozua Makes, pengacara dari Makes & Partners, menilai PP 81 Tahun 2007 masih memiliki banyak kekurangan. Bahkan, bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan wajib pajak badan lainnya. “Jangan semata-mata perusahaan yang tercatat di bursa saja, tapi perusahaan lain yang pemegang sahamnya mencapai 300 pihak atau lebih bisa mendapatkan fasilitas yang sama,” kata dia.

Selain itu, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya,emiten yang memiliki perjanjian tertentu, seperti penerbit yankee bond, kerap kali menerima persyaratan khusus dari investornya. “Ada yang meminta simple majority, jadi pengacara perusahaan pun harus mengecek dulu. Jangan sampai terjadi cross default,” kata dia.

Sekretaris perusahaan pun harus mengetahui benar posisi pemegang saham agar aksi korporasi si emiten tidak terganjal ketentuan 40% pemegang saham untuk mendapatkan insentif pajak.

Wah, repot banget.

Hari Widowati

 

Kontan Minggu II, 12 Pebruari 2008 

 
< Prev   Next >