Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday185
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1733
mod_vvisit_counterThis month42273
mod_vvisit_counterAll1826815

DigitalClock

21 Izin Usaha Terancam PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

Jumat, 15 Februari 2008 | 02:55 WIB

Jakarta, Kompas - Dari 40 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK yang dievaluasi Lembaga Penilai Independen Mampu tahun 2007, hanya 19 unit manajemen yang memiliki kinerja baik dan sedang. Adapun 21 unit lagi berkinerja buruk dan terancam dicabut izinnya.

”Tentunya secara administratif diperingatkan dulu. Namun tidak mungkin dalam tempo enam bulan yang buruk langsung menjadi baik. Jadi, kami hanya mengambil (IUPHHK) yang (berkinerja) sedang dan baik,” kata Menteri Kehutanan MS Kaban di Jakarta, Kamis (14/2).

Kaban berbicara seusai penyerahan IUPHHK seluas 52.170 hektar kepada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) dan pengumuman evaluasi kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) oleh lembaga penilai independen.

Total areal IUPHHK yang dinilai tahun 2007 adalah 3.481.963 ha. Sebanyak 19 unit mengelola 1.774.820 ha dan luas areal IUPHHK yang berkinerja buruk 1.707.143 ha.

Unit manajemen yang berkinerja baik berhak atas sertifikat PHAPL. Dephut tengah memperjuangkan sertifikat PHAPL diakui dalam perdagangan dunia.

Menhut mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat koordinasi terbatas di Departemen Perdagangan, Rabu (13/2), telah menegaskan pemberian izin industri sektor kehutanan harus melalui proses yang ketat dan taat asas (firm).

”Jadi, yang sedang menjadi baik dan sangat baik, saya kira itulah yang kami kejar ke depan,” kata Menhut. Bagi perusahaan pemegang IUPHHK berkinerja sedang dan baik akan mendapat insentif.

Ada 24 indikator penilaian PHAPL yang meliputi prasyarat, produksi, ekologi, dan sosial. Dephut mewajibkan seluruh IUPHHK hutan alam mengikuti evaluasi tersebut untuk meningkatkan pengawasan tata kelola usaha kehutanan yang taat asas.

Evaluasi berlangsung dua tahap dengan selisih setiap tahap selama tiga tahun. Tahap pertama dibiayai pemerintah dan tahap kedua dibiayai sendiri oleh unit manajemen IUPHHK.

Adapun tenaga penilai berasal dari lembaga penilai independen yang terdiri dari 13 perusahaan auditor publik dan 4 perguruan tinggi yang diakreditasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Hutan pengganti

Dari 19 unit manajemen yang memperoleh sertifikat PHAPL tahun lalu di antaranya lima unit meningkat kinerjanya, empat unit tetap, dan enam unit turun.

Kelima unit yang kinerjanya naik adalah PT Sari Bumi Kusuma Blok Delang di Kalimantan Tengah dari buruk menjadi sedang, PT Wurikasari di Papua Barat dari buruk ke sedang, PT Wana Kencana Sejati di Maluku Utara dari sedang jadi baik, PT Barito Nusantara Indah di Kalimantan Timur dari buruk ke sedang, dan PT Kaltim Hutama di Kaltim dari buruk jadi baik.

Kaban mengapresiasi keseriusan PT Reki yang akan merestorasi ekosistem hutan produksi di kelompok hutan Sungai Meranti-Kapas di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Presiden Direktur Reki Effendy A Sumardja mengatakan, pihaknya bersama mitra akan menanamkan modal 16,1 juta dollar AS (setara Rp 148,9 miliar) untuk merestorasi hutan produksi yang rusak selama 20 tahun.

Selama keseimbangan hayati belum tercapai, Reki tidak akan menebang kayu dan hanya mengembangkan bisnis nonkayu, misalnya ekowisata hutan.

Menhut menjelaskan, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan dimulai 4 Februari 2008.

Menhut mengatakan, pengusaha yang telah membayar kompensasi tak perlu mencari hutan pengganti seluas dua kali kawasan hutan yang dipinjam pakai.

Untuk tambang terbuka horizontal pada hutan lindung tarifnya Rp 3 juta per ha per tahun dan hutan produksi Rp 2,4 juta per ha per tahun. Adapun tambang vertikal di hutan lindung tarifnya Rp 2,25 juta per ha per tahun dan di hutan produksi Rp 1,8 juta per ha tahun.

Untuk keperluan migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, dan instalasi teknologi energi di hutan produksi tarifnya Rp 1,2 juta per ha per tahun. ”Kami menargetkan PNBP sebesar Rp 600 miliar tahun ini,” kata Menhut. (ham)

 

Harian Kompas, 15 Pebruari 2008 

 
< Prev   Next >