Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday183
mod_vvisit_counterYesterday1548
mod_vvisit_counterThis week1731
mod_vvisit_counterThis month42271
mod_vvisit_counterAll1826813

DigitalClock

Target Penerimaan Pajak Harus Naik PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

Jakarta, Kompas - Penerimaan pajak tahun ini ditargetkan tumbuh 26,6 persen menjadi Rp 523,85 triliun, di atas perolehan tahun lalu Rp 426,23 triliun. Direktorat Jenderal Pajak dituntut melakukan berbagai upaya ekstra agar bisa mengejar target tersebut.

”Tanpa memperhitungkan penerimaan pajak yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kami perlu melakukan berbagai upaya tambahan. Dengan target pertumbuhan (6,8 persen) dan inflasi tahun ini (6 persen), maka upaya tambahan itu harus menambah penerimaan 13,39 persen,” ujar Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut Darmin, angka yang ditetapkan tersebut merupakan target tertinggi yang pernah dibebankan kepada Ditjen Pajak. Pada tahun 2007, Ditjen Pajak mencatat pertumbuhan kinerja sebesar 8,09 persen. Itu merupakan capaian kinerja tertinggi sejak tahun 2002.

”Target ini sangat tinggi dan belum pernah terjadi. Namun, ini bentuk kepercayaan tertinggi kepada Ditjen Pajak,” ujarnya.

Strategi yang akan diterapkan Ditjen Pajak untuk mencapai target itu antara lain mengandalkan pengejaran pajak kepada wajib pajak besar yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) besar dan KPP madya.

”KPP madya ada 19 kantor, sementara KPP besar ada 2 sehingga ada 21 kantor yang diandalkan. Ke-21 KPP ini menyumbangkan 95 persen penerimaan pajak setiap tahunnya. Sementara, KPP pratama diarahkan untuk ekstensifikasi, yakni menambah jumlah wajib pajak,” jelas Darmin.

Setiap KPP besar dan madya akan melanjutkan pengejaran terhadap wajib pajak besar yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas di pasar dunia.

Tiga sektor yang akan menjadi perhatian utama adalah sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit mentah, pertambangan batu bara, serta industri pulp dan kertas.

Terlalu ambisius

Pengamat ekonomi Indef, Fadhil Hasan, menegaskan, target pertumbuhan pajak yang ditetapkan tahun ini terlalu ambisius. Kemampuan Ditjen Pajak dalam menghimpun penerimaan pada tahun 2007 terealisasi Rp 382,22 triliun atau 98,5 persen dari target APBN 2008.

Penerimaan akan semakin sulit dihimpun tahun ini karena perekonomian dan dunia usaha dilanda ketidakpastian serta tekanan eksternal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi justru diperkirakan melemah dibandingkan dengan tahun 2007.

Belum lagi jika Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) selesai dibahas. Itu bisa menekan penerimaan PPh karena salah satu pasalnya menyangkut penurunan tarif yang kemudian biasanya disertai penurunan penerimaan dalam jangka pendek.

”Jika angka kenaikan penerimaan sebesar Rp 51,7 triliun (13 persen dari target pajak tanpa PPh migas Rp 483,9 triliun) tersebut diartikan sebagai upaya ekstensifikasi wajib pajak, itu pun terlalu besar. Sebab, sampai sekarang belum ada peningkatan signifikan dari wajib pajak baru yang memberikan tambahan besar dalam penerimaan pajak,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, menegaskan, target penerimaan pajak 2008 sulit dipenuhi karena ekspor diperkirakan merosot tajam dengan adanya resesi di Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi global.

Berkurangnya ekspor menyebabkan penghasilan eksportir menurun sehingga setoran pajak pun lebih rendah. ”Selain itu, gejolak harga pangan juga berdampak negatif terhadap industri makanan. Industri manufaktur semakin stagnan sehingga prospek pajak tidak terlalu menggembirakan,” ujarnya.

Dradjad menyoroti realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi target nominal APBN Perubahan 2007. Itu ditandai dengan selisih antara target penerimaan dan realisasi yang lebih besar dari 3,3 persen.

”Upaya untuk menambah penerimaan melalui kebijakan sunset policy (program yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melaporkan penerimaan secara jujur hingga 31 Desember 2008) tidak akan efektif,” ujarnya. (OIN/REI)

 

Harian Kompas, 15 Pebruari 2008 

 
< Prev   Next >