Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday119
mod_vvisit_counterYesterday2006
mod_vvisit_counterThis week9855
mod_vvisit_counterThis month37903
mod_vvisit_counterAll1822445

DigitalClock

Pemerintah Tanggung Pajak Pangan Rp 4,9 Triliun PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008

SUBSIDI PANGAN

JAKARTA. Kantor Pajak sudah menghitung, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beberapa komoditi pangan seperti gandum, tepung terigu dan minyak goreng yang hanya tercatat sebagai penerimaan tapi tidak ada duitnya adalah Rp 4,9 triliun. Pemerintah menyebutnya sebagai Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan begitu target penerimaan pajak tidak hilang, dan kantor pajak tak perlu sibuk untuk mencari penggantinya.

Tapi hitungan kantor pajak ini belum termasuk penghapusan bea masuk komoditi seperti gandum, terigu, dan kedelai, juga penurunan tarif bea masuk beras dari Rp 550 per kilo menjadi Rp 450 per kilo.

Untuk menyukseskan kebijakan ini, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution telah mengeluarkan Peraturan No PER-02/PJ./2008 tentang tata cara penatausahaan PPN yang dibayar pemerintah atas penyerahan minyak goreng di dalam negeri. Juga peraturan No PER-03/PJ./2008 tentang tata cara penatausahaan PPN ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan gandum dan tepung gandum dan tepung terigu sebagai dasar hukumnya.

Darmin bilang, pada intinya kebijakan itu adalah upaya untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, gandum dan tepung terigu. "Untuk minyak goreng kebijakan ini dulunya hanya untuk minyak goreng curah, namun sekarang juga untuk minyak goreng kemasan, "kata Darmin, Kamis (14/2).

Sejatinya pemerintah telah menanggung, PPN minyak goreng curah sejak 25 September 2007 dan memperpanjangnya sejak 1 Januari 2008. Sedangkan PPN minyak goreng kemasan mulai berlaku 8 Februari 2008.

Sebagai catatan, untuk Program Stabilisasi Harga Pangan 2007, pemerintah mengeluarkan duit sebesar Rp 300 miliar untuk subsidi pajak dan harga minyak goreng curah tiga bulan terakhir tahun 2007. Sedangkan kebijakan menanggung PPN gandum dan tepung terigu mulai berlaku sejak 8 Februari 2008.

Pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng dengan kebijakan pajak ekspor progresif sawit dan turunannya, lalu menaikan pajak ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) menjadi 15% pada harga di atas 1.100 per ton.

Selain itu pemerintah juga menaikan pajak ekspor bahan bakar nabati secara progresif dan melanjutkan kebijakan menanggung PPN untuk produksi dan penjualan minyak goreng dalam negeri selain menyubsidi harga goreng Rp 2.500 per liter untuk operasi pasar.

Uji Agung Santosa

 

Harian Kontan, 15 Pebruari 2008 

 
< Prev   Next >