Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday119
mod_vvisit_counterYesterday2006
mod_vvisit_counterThis week9855
mod_vvisit_counterThis month37903
mod_vvisit_counterAll1822445

DigitalClock

Dampak Pungutan Ekspor Sawit Belum Dievaluasi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 February 2008
JAKARTA -- Departemen Perdagangan belum bisa mengevaluasi dampak kebijakan fiskal untuk minyak sawit mentah (CPO) terhadap penurunan harga minyak goreng. Alasannya, data riil pemberitahuan ekspor barang sejak 2006 berada di Direktorat Jenderal Bea-Cukai Departemen Keuangan. "Sebetulnya pertukaran data elektronik sudah berhenti sejak 2006 untuk semua produk ekspor," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida kemarin.

Akibatnya, Departemen Perdagangan tidak bisa mengevaluasi dampak kebijakan terhadap arus ekspor per komoditas dan dampaknya terhadap stabilisasi harga. "Kalau ingin melakukan evaluasi, kami harus punya data ekspor," katanya.
Awal bulan ini pemerintah sudah menerbitkan sejumlah aturan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Salah satunya menaikkan pungutan ekspor CPO hingga 25 persen jika harga CPO internasional mencapai US$ 1.300 per ton.

Namun, dampak pungutan ekspor tersebut belum efektif menurunkan harga jual minyak goreng. Laporan "Pemantauan Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Departemen Perdagangan" menyebutkan (14 Februari) harga minyak goreng curah Rp 10.521 per kilogram dan harga minyak goreng kemasan Rp 8.327 per 620 mililiter. Harga tersebut naik dibanding yang dicatat akhir pekan lalu (8 Februari), yakni harga minyak goreng curah Rp 10.474 per kilogram dan harga minyak goreng kemasan Rp 8.265 per 620 mililiter.

Menurut Diah, dampak kebijakan di dalam negeri hanya bisa dilihat dari indikator apakah harga minyak goreng stabil atau naik. "Kami juga ingin tahu, jika harga naik apakah karena kekurangan CPO atau karena banyak yang lari ke luar negeri," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya kini sedang meminta penjelasan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea-Cukai tentang batasan-batasan yang bisa diketahui oleh Departemen Perdagangan. "Jadi tidak setiap saat kita butuh harus minta dulu ke sana (Departemen Keuangan)," tuturnya.

Data ekspor yang selama ini diumumkan Badan Pusat Statistik pun selama ini kurang menggambarkan bagaimana keadaan riil di lapangan. Sebab, angka yang dicantumkan tidak mendetail, sehingga pemerintah juga kesulitan memetakan siapa pemain besar dalam suatu industri, misalnya.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kelautan dan Pertanian Bayu Krisnamurthi menyatakan para pengusaha minyak goreng membutuhkan waktu untuk menyesuaikan harga jual produk mereka akibat kebijakan fiskal. "Kalaupun menyesuaikan (harga) dengan kebijakan fiskal, untuk sampai ke konsumen, masih butuh waktu," katanya.

RR ARIYANI, YULIAWATI

 

Koran Tempo, 15 Pebruari 2008 

 
< Prev   Next >