Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday634
mod_vvisit_counterYesterday1082
mod_vvisit_counterThis week5447
mod_vvisit_counterThis month26221
mod_vvisit_counterAll1582286

DigitalClock

S-135/PJ.2005 PENINJAUAN KEMBALI SE DJP TENTANG PPN ATAS JASA KEAGENAN DAN KEP DIRJEN TENTANG PPh PS PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 23 June 2005
PENINJAUAN KEMBALI SE DJP TENTANG PPN ATAS JASA KEAGENAN DAN KEP DIRJEN TENTANG PPh PSL 23


Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal XYZ Nomor XXX tanggal 06 Oktober 2004 perihal tersebut
diatas yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang tembusannya ditujukan kepada
Direktur Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar surat dari XYZ dan CBA menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan
usaha terdapat perbedaan persepsi penerapan perpajakan atas jasa keagenan antara operator
penerbangan, Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata dan Direktorat Jenderal Pajak atas
hal-hal sebagai berikut:

a. Jasa Perantara termasuk Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan 23 menurut
Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dan sesuai
dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Biro Perjalanan
Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah bukan termasuk sebagai perantara.
Berdasarkan hal tersebut mohon ditinjau Kep Dirjen Pajak tersebut.

b. Berhubung jasa angkutan udara domestik telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan
komisi untuk Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata termasuk dalam harga jasa angkutan
udara domestik tersebut, maka komisi Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata tidak dapat
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-18/PJ.3/1989 tanggal 26 April 1989. Komisi tersebut diterima pada saat penyerahan
sales report (pembayaran) ke perusahaan Airlines dan jumlah yang dibayarkan tersebut
setelah dikurangi komisi untuk Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata.

2. Pajak Penghasilan

a. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara
lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat (1) huruf c : bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto
atas:

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2. Pasal 28 ayat (1) huruf c : bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak
yang bersangkutan, berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen,
bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.

b. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain
dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa yang
termasuk jenis jasa lain tersebut adalah jasa perantara dengan perkiraan penghasilan
neto sebesar 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

c. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "perantara" berarti : makelar, calo
(dalam jual-beli). Menurut Ensiklopedi Indonesia kata "Perantara" berarti : orang yang
bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan
mendapat imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah
atau atas nama orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya. Perantara
hanya merupakan orang ketiga (penengah) dan tidak mengikatkan diri pada si pemberi
perintah.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur:

a. Pasal 1 ayat (5) : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan
atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang
karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan;

b. Pasal 1 ayat (6) : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan berdasarkan Undang-undang ini;

c. Pasal 1 ayat (17) : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

d. Pasal 1 ayat (19) : Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak;

e. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha;

f. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai, Jasa yang diserahkan oleh Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata
tidak termasuk dalam kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan isi surat
Saudara pada angka 1 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Pajak Penghasilan

1) Jasa yang diberikan oleh BPW/APW dalam mengageni perusahaan angkutan umum
di udara/darat/air, hotel, pengurusan dokumen perjalanan dan menghubungkan
antara wisatawan/orang yang melakukan perjalanan dengan pemilik jasa termasuk
dalam pengertian jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang wajib
dipotong oleh pihak yang membayarkan sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah
bruto tidak termasuk PPN;

2) Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan salah satu cara pelunasan pajak yang
terutang dalam tahun berjalan, sehingga pada akhir tahun pajak dapat dikreditkan
terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Pertambahan Nilai

1) Pengenaan PPN atas kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan
Wisata dan agen penjualan tiket dari perusahaan penerbangan dapat dipisahkan
menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Jasa penerbangan domestik, yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10% dari harga tiket yang dibayar oleh konsumen/calon
penumpang, dan Pajak Pertambahan nilai ini merupakan Pajak
Keluaran bagi perusahaan penerbangan.

b) Jasa keagenan penjualan tiket atau jasa perantara penjualan tiket atau
apapun nama jasa yang digunakan untuk menyebut Jasa Kena Pajak yang
diserahkan oleh pihak yang menjualkan tiket tersebut (Biro Perjalanan
Wisata dan agen penjualan tiket) kepada perusahaan penerbangan,
terutang PPN sebesar 10% dari imbalan yang diterima atau seharusnya
diterima, dalam hal ini 10% dari komisi yang diterima. Jumlah Pajak yang
dibayar tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi Biro Perjalanan Wisata,
Agen Perjalanan Wisata dan agen penjualan tiket, dan Pajak Masukan
bagi perusahaan penerbangan.

2) Dengan demikian, tidak terdapat pengenaan PPN sebanyak 2 kali atas objek
pajak yang sama mengingat objek pertama PPN dikenakan atas jasa penerbangan
domestik dan objek kedua pengenaan PPN atas jasa keagenan. Pengenaan PPN
atas kedua objek tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO


 
< Prev   Next >