Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday191
mod_vvisit_counterYesterday980
mod_vvisit_counterThis week5165
mod_vvisit_counterThis month26441
mod_vvisit_counterAll1466225

DigitalClock

S-231/PJ.313/2005 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UPAH PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 17 March 2005
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UPAH PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Januari 2005 perihal tersebut di atas kepada
Kepala KPP BUMN yang salah satu tembusannya dikirimkan kepada kami, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. PT ABC Unit Pemasaran I memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan
menyetorkannya ke rekening kas daerah. Atas pemungutan tersebut, Pemerintah Propinsi
membayar biaya pemungutan kepada PT ABC Unit Pemasaran I sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau memotong PPh Pasal 21 atas upah
pungut tersebut sebesar 15%.

b. Selanjutnya Wajib Pajak meminta penegasan apakah pemotongan PPh Pasal 21 oleh
Pemda tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku mengingat Pemda-pemda
yang lain tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas upah pungut tersebut.

c. Atas permasalahan tersebut Saudara berpendapat bahwa upah pungut sebagaimana
dimaksud di atas merupakan penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh Badan sepanjang upah pungut tersebut tidak dibebankan pada APBD
Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal pembayaran upah pungut tersebut
dibebankan kepada APBD, maka harus dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan angka
5 Lampiran II KEP-170/PJ/2002.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), diatur bahwa:

a. Pasal 21 ayat (1) huruf b, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib
dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

b. Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong
pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan
penghasilan neto atas:

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud
Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain
diatur bahwa:

a. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan
jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja,
kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa
dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

b. Jasa selain jasa-jasa yang terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini yang pembayarannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, perkiraan penghasilan netonya adalah sebesar 10% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa:

a. Penghasilan berupa upah pungut sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan objek
PPh Pasal 21 dan juga bukan objek PPh Pasal 23. Namun dalam hal pembayaran upah
pungut tersebut berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar
15% X 10% atau 1,5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

b. Penghasilan upah pungut tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun
pajak yang bersangkutan.

Demikian harap maklum.

DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >