Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday632
mod_vvisit_counterYesterday1039
mod_vvisit_counterThis week8227
mod_vvisit_counterThis month14146
mod_vvisit_counterAll1453929

DigitalClock

S-239/PJ.332/2005 PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 March 2005
PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN


Sehubungan dengan Surat Saudara kepada Direksi PT. ABC Nomor : XXX tanggal 15 Desember 2004 yang
salah satu tembusannya ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan perihal dimaksud pada pokok di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan:

a. Merujuk KEP-227/PJ/2002, berapakah tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dikenakan
terhadap sewa atas tanah dan/atau bangunan apabila perjanjian sewa ditandatangani
tahun 2001 sedangkan pembayarannya dilakukan secara bulanan.

b. Berapakah tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dikenakan terhadap sewa atas tanah
dan/atau bangunan apabila pada bulan Agustus 2002 dilakukan perubahan pada perjanjian
sewa mengenai luas tanah dan bangunan yang disewa serta uang sewa.

2. Dasar Hukum:

a. Pasal 4 ayat (2) UU PPh mengatur bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan
tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di
bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan mengatur bahwa besarnya Pajak
Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang
Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan:

- Pasal 2 : Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan
berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan,
atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah
kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri,
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- Pasal 3 : Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib
Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan
tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto
nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

- Pasal 7 :

(1) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan
Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum bulan Mei 2002, maka atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari
persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam
persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan
Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari
persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan
pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah dan
atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah
bruto nilai persewaan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini kami disampaikan penegasan bahwa:

a. Terhadap sewa atas tanah dan/atau bangunan apabila perjanjian sewa ditandatangani
tahun 2001 sedangkan pembayarannya dilakukan secara bulanan dikenakan tarif sebesar
6% (enam persen) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPh tersebut di atas.

b. Terhadap sewa atas tanah dan/atau bangunan apabila pada bulan Agustus 2002 dilakukan
perubahan pada perjanjian sewa mengenai luas tanah dan bangunan yang disewa serta
uang sewa dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh tersebut diatas.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >