Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday589
mod_vvisit_counterYesterday1108
mod_vvisit_counterThis week6730
mod_vvisit_counterThis month18585
mod_vvisit_counterAll1516069

DigitalClock

S-02/PJ.42/2003 PENEGASAN ATAS PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DALAM PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 02 January 2003
PENEGASAN ATAS PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DALAM KONDISI BUKAN BARU UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN FISKAL


Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 7 Agustus 2002 perihal Permohonan Penetapan atas
Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Dalam Kondisi Bukan Baru, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:

a. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan umum galian
golongan C dengan produk berupa batu krikil untuk bahan konstruksi bangunan.
Perusahaan mengekspor sebagian besar hasil produksinya ke Singapura;

b. Untuk menghasilkan batu krikil, Perusahaan mengeksploitasi suatu kawasan bukit batu
dengan menggunakan alat-alat produksi berupa mesin-mesin alat pemecah batu dan
kendaraan alat-alat berat sebagai alat angkut. Perusahaan membeli/mengimpor alat-alat
produksi tersebut dalam kondisi baru maupun bekas;

c. Perusahaan menghitung penyusutan fiskal alat-alat produksinya dengan cara
menggolongkannya ke dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan golongan tiga
dengan masa maksimal penyusutan 16 (enam belas) tahun. Tarif penyusutan golongan
tiga tersebut adalah 12,5% (dua belas setengah persen) dan metode penyusutan yang
digunakan Perusahaan adalah metode double declining balance;

d. Perusahaan menilai penyusutan alat-alat produksi yang diperoleh dalam kondisi bukan baru
seharusnya digolongkan dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan golongan 2 (dua)
karena umur ekonomisnya ditaksir sekitar 8 (delapan) tahun;

e. Saudara mohon penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan golongan 2 atas
alat-alat produksinya sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.

2. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain
diatur bahwa:

a. Ayat (1), penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;

b. Ayat (2), penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama
masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa
buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat
dilakukan secara taat asas;

c. Ayat (8), apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 1 huruf (d) atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah sisa nilai
buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian
asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penarikan tersebut.

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta
yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan,
antara lain diatur:

a. Pasal 1 ayat (2), untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan
ke dalam kelompok III;

b. Pasal 1 ayat (3), apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa
manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus
mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan
tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal
Pajak;

c. Dalam Lampiran III nomor urut 1 tercantum jenis harta berwujud berupa mesin-mesin yang
dipakai dalam bidang pertambangan umum (non-migas) termasuk dalam Kelompok III.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Perlakuan penyusutan fiskal pada dasarnya tidak membedakan antara barang baru dan
barang bekas pakai karena yang disusutkan adalah pengeluaran (capital expenditure);

b. Harta berwujud/aktiva tetap berupa mesin-mesin pemecah batu dan kendaraan alat-alat
berat yang digunakan oleh PT XYZ, untuk keperluan penyusutan fiskal termasuk dalam
Kelompok III, yaitu jenis harta berwujud untuk bidang usaha pertambangan umum
non-migas (masa manfaat fiskal 16 tahun);

c. Apabila karena faktor keusangan atau kerusakan berat yang mengakibatkan aktiva tetap
tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sebelum masa manfaat fiskalnya berakhir, maka
nilai sisa buku fiskal yang masih ada dapat dibebankan sekaligus sebagai kerugian fiskal
dalam tahun pajak terjadinya penarikan aktiva tetap tersebut.

Demikian penegasan kami harap maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN


 
< Prev   Next >