Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday706
mod_vvisit_counterYesterday751
mod_vvisit_counterThis week1457
mod_vvisit_counterThis month13965
mod_vvisit_counterAll1511449

DigitalClock

SE-542/PJ/2000 PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 29 December 2000
PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000.


Bersama ini disampaikan 13 (tiga belas) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah
dan 7 (tujuh) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Keputusan Presiden dan 11 (sebelas) Keputusan
Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima)
Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, sebagai berikut :

I. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 533/KMK.04/2000 tentang
Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah
Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 534/KMK.04/2000 tentang
Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan Dan Atau Dokumen Yang
Harus Dilampirkan.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.04/2000 tentang
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat
Pemberitahuan.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 537/KMK.04/2000 tentang
Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang
Ditentukan.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK.04/2000 tentang
Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang
Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diberitahukan Kepadanya
Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya Untuk Menjalankan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 540/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak.

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran
Atau Penundaan Pembayaran Pajak.

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan
Atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543/KMK.04/2000 tentang
Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Atau Pencatatan Wajib Pajak.

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang
Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

II. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek
Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga
Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah
Undian.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah
Tertentu.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan
Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua.

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 tentang
Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau
Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk
Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 520/KMK.04/2000 tentang
Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan
Untuk Keperluan Penyusutan.

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 521/KMK.04/2000 tentang
Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan
Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan
Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Dengan Perusahaan Pertambangan
Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tentang
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan
Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan
Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak
Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 558/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek.

16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 559/KMK.04/2000 tentang
Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang
Melakukan Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di
Daerah-Daerah Tertentu.

III. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang
Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak
Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang
Di- Bebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu
Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 547/KMK.04/2000 tentang
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, Dan Instansi
Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai.

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 550/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Sebagai Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai.

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 551/KMK.04/2000 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/KMK.04/2000
tentang Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena
Pajak Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan.

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 552/KMK.04/2000 tentang
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 553/KMK.04/2000 tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto.

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 tentang
Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan
Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan
Pihak Lain.

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 568/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak
Dari Luar Daerah Pabean.

16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 569/KMK.04/2000 tentang
Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

IV. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa

1. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang
Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti
Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat
Paksa.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang
Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang
Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan
Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat
Yang Menerbitkan Surat Paksa.

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2001.

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK


 
< Prev   Next >