Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday610
mod_vvisit_counterYesterday695
mod_vvisit_counterThis week1910
mod_vvisit_counterThis month17073
mod_vvisit_counterAll1381953

DigitalClock

Perda Pajak Restoran dan Hotel Direvisi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 January 2010
Harian Umum Pelita, 15 Januari 2010

Bogor, (Pelita) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengusulkan revisi dua Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Pajak Restoran dan Perda Tentang Pajak Hotel. Usulan tersebut disampaikan Pemerintah Daerah melalui sidang Paripurna DPRD yang dilaksanakan Kamis (14/1) kemarin. Selain perubahan dua Perda tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan dua Reperda lainya yakni Reperda tentang pembentukan Sekretariat dewan pengurus Korps pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Korpri) dan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Menurut Bupati Bogor Rachmat Yasin diajukannya raperda tentang pajak hotel dan restaurant tersebut sebagai bentuk penyesuaian tarif pajak dan restoran dari tarif sebelumnya. Penyesuaian tarif pajak hotel dan restaurant diharapkan memberikan dampak siginifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan membantu pencapaian target pendapatan yang di rencanakan dalam APBD 2010, ujarnya.

Raperda pajak hotel dan restaurant yang diajukan kepada dewan tersebut merupakan revisi dari perda Kab. Bogor No 15 tahun 2002 tentang pajak hotel dan perda No 16 tahun 202 tentang pajak restaurant. Kata Bupati, upaya revisi terserbut dimaksudkan sebagai langkah merespon terbitnya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengamanatkan perlunya perluasan objek pajak daerah dan retribusi serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Sebagai langkah responsif dalam menyikapi amanat tersebut,telah dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif pajak hotel dan restaurant yang berlaku sebelumnya dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, kata Bupati Rachmat Yasin. Dalam rapat paripurna Kamis kemarin, Bupati juga menyampaikan dua raperda lainnya yakni raperda tentang pembentukan sekretariat dewan pengurus korpri dan raperda mengenai pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.

Menyangkut raperda penanggulangan bencana, kata bupati sebagai implementasi terhadap peraturan pemerintah (PP) No 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Permendagri No 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan daerah. Dengan adanya badan penanggulangan bencana daerah, tugas pokok dan fungsi penanggulangan yang selama ini tersebar di beberapa SKPD, diharapkan akan terintegrasi, sehingga upaya pencegahan bencana, penangganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan berlangsung lebih optimal dan tepat sasaran.

Menurut bupati, urgensi pembentukan badan penanggulangan bencana juga mempertimbangkan kondisi beberapa wilayah di Kab.Bogor yang rawan bencana alam dan memerluklan kesiagaan tingkat tinggi dalam mengantisipasinya.

 
< Prev   Next >