Pemerintah dinilai pesimis hadapi ekonomi global

 JAKARTA: Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak dari PPN impor dalam RAPBN-P 2010, padahal sebelumnya pos penerimaan itu diharapkan dapat mengompensasi turunnya pemasukan dari pos bea masuk.

Pendapatan dari pos bea masuk dipastikan turun akibat dari pemberlakuan ACFTA mulai tahun ini.

Dari dokumen Nota Keuangan dan RAPBN-P 2010 yang diperoleh Bisnis beberapa waktu lalu, diketahui pemerintah menurunkan target setoran pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar Rp19,71 triliun menjadi Rp82,45 triliun dari Rp102,17 triliun dalam APBN 2010.

Namun, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPN impor pada 2009, target yang dipatok pemerintah dalam RAPBN-P 2010 masih lebih tinggi. Realisasi penerimaan PPN impor pada tahun lalu sebesar Rp66,25 triliun atau 80,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2009.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menyebutkan penurunan target penerimaan PPN impor dalam RAPBN-P 2010 merupakan koreksi atas perhitungan awal yang dianggap kurang akurat.

"Karena mungkin koreksi antara PPN impor dan PPN domestik yang kurang akurasinya. Itu [target PPN dalam RAPBN-P 2010] adalah hasil perhitungan kembali. Tidak ada pengaruhnya dengan ACFTA," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebutkan pos penerimaan PPN impor diperkirakan naik pesat pada tahun ini, menyusul diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas Asean-China (ACFTA), sehingga akan mengompensasi penurunan penerimaan yang terjadi di pos bea masuk.

"Penurunan penerimaan bea masuk akan diimbangi peningkatan penerimaan PPN impor karena volume dan nilai impor akan meningkat," kata Menkeu dalam rapat kerja gabungan Komisi VI DPR dengan sejumlah menteri pada Januari lalu.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta meminta pemerintah lebih moderat dalam menentukan target penerimaan pajak. Menurut dia, Menteri Keuangan harus melihat realitas produksi industri nasional sebelum menentukan target penerimaan.

"Karena proses deindustrialisasi juga masih terjadi sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan bahan baku produksi yang harus diimpor," jelasnya.

Bea masuk

Sementara itu, terkait dengan penerimaan ACFTA mulai awal tahun ini, pemerintah menurunkan target penerimaan negara dari pajak perdagangan internasional, yakni dalam bentuk bea masuk dan bea keluar, sebesar Rp4,3 triliun.

Dalam APBN 2010, target penerimaan dari bea masuk dan bea keluar ditetapkan sebesar Rp27,2 triliun. Namun, dalam RAPBN-P 2010 target tersebut dikoreksi menjadi Rp22,92 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan penyesuaian target penerimaan negara dari aktivitas kepabeanan perlu dilakukan mengingat implementasi ACFTA.

Selain itu, terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menyebabkan nilai ekspor dan impor nasional mengalami penurunan nilai, sehingga berpengaruh terhadap pajak yang dibayar.

Ahmad Erani Yustika, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai penurunan target penerimaan pajak perdagangan internasional yang cukup signifikan dalam RAPBN-P 2010 merupakan sikap pesimisme pemerintah terhadap pemulihan ekonomi global.

"Akibat pemulihan ekonomi global yang tidak bisa dipacu, ekspor dan impor tidak bisa kembali ke level seperti 2008 misalnya," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

Achmad Aris & Agust Supriadi