Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday953
mod_vvisit_counterThis week6945
mod_vvisit_counterThis month19938
mod_vvisit_counterAll1490885

DigitalClock

S-394/PJ.322/2006 PERMINTAAN PENEGASAN BERKENAAN PENYERAHAN BUKU PETA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 18 May 2006
PERMINTAAN PENEGASAN BERKENAAN PENYERAHAN BUKU PETA


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 24 Maret 2006 perihal sebagaimana tersebut di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Perusahaan Saudara bergerak dalam bidang usaha penerbitan buku.

b. Saudara memohon penegasan perlakuan perpajakan khususnya PPN atas penjualan dua
jenis buku yaitu buku-buku peta (misalnya peta Indonesia, peta kota, peta dunia) dan buku
cerita rakyat tradisional yang mengandung unsur pendidikan (misalnya malin kundang).

2. Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur
bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan impor Barang Kena Pajak.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang
Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, bahwa buku tidak termasuk dalam kelompok barang
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 146 tentang Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, atas penyerahan buku-buku pelajaran umum,
kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran
Umum, Kitab Suci dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya
Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, antara lain mengatur bahwa:

a. Pasal 1 ayat (1), buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang
dan kepustakaan yang dipergunakan oleh TK, SD, SLTP, SLTA, SLB, PT/Universitas,
termasuk Sekolah Kejujuran, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar
Sekolah dan Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan
Tinggi yang mendukung kurikulum Sekolah yang bersangkutan.

b. Pasal 3 ayat (1), buku-buku pelajaran agama adalah buku-buku untuk keperluan pendidikan
dan kepustakaan di bidang Agama yang dipergunakan pada Perguruan Umum dan
Pendidikan Keagamaan dari Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Pondok
Pesantren dan Sekolah Kejuruan yang mendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan.

c. Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 3 ayat (2) dan (3), yang tidak termasuk dalam
pengertian buku-buku pelajaran umum atau buku-buku pelajaran agama adalah buku
hiburan, buku roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku
katalog diluar keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horor, buku
komik, dan buku reproduksi lukisan, kecuali telah disahkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional atau Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan
Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, antara lain menyebutkan bahwa:

Pasal 1 : angka 1 huruf d, Dalam Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud
dengan Barang Kena Pajak Tertentu adalah : Buku-buku pelajaran
umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

Pasal 5 : (1) Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) adalah orang atau badan yang melakukan impor atau
menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang masih memerlukan pengesahan
sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat
(3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001
tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan
Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau
Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.

7. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Apabila buku-buku yang Saudara terbitkan adalah buku-buku pelajaran umum yakni
buku-buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepustakaan yang dipergunakan TK, SD,
SLTP, SLTA, SLB, PT/Universitas termasuk Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan
Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan keagamaan mulai Tingkat
Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang mendukung kurikulum Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001, maka buku-buku
tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Sebaliknya apabila buku-buku yang Saudara terbitkan tidak termasuk dalam pengertian
buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001, maka atas penyerahan buku-buku tersebut
terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali bila buku-buku dimaksud telah disahkan sebagai
buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >