Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday214
mod_vvisit_counterYesterday1110
mod_vvisit_counterThis week4208
mod_vvisit_counterThis month25484
mod_vvisit_counterAll1465267

DigitalClock

S-606/PJ.53/2005 KELAZIMAN TIDAK MEMUNGUT PPN JASA PELABUHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PT ABC TERHADAP KA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 01 July 2005
KELAZIMAN TIDAK MEMUNGUT PPN JASA PELABUHAN YANG DISEDIAKAN OLEH PT ABC TERHADAP KAPAL-KAPAL YANG MELAKUKAN PELAYARAN JALUR INTERNASIONAL


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 April 2005 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

a. PT XYZ merupakan anak perusahaan PT ABC yang diberi tugas untuk menyediakan jasa
kepelabuhanan berupa jasa pelayanan tambat kapal, bongkar muat peti kemas dan jasa
lain yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas, baik antar pulau maupun jalur
internasional.

b. Selama ini, dalam memberikan pelayanan kepada pihak pelayaran khususnya untuk
jalur internasional, PT XYZ tidak melakukan pemungutan PPN atas jasa pelabuhan yang
diberikan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan azas kelaziman yang berlaku di
dunia internasional sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-995/MK.04/1990
tanggal 20 Agustus 1990. dapat ditambahkan bahwa pengecualian pengenaan PPN
atas kapal-kapal pelayaran jalur internasional tersebut berlaku di pelabuhan-pelabuhan
umum di seluruh Indonesia hingga saat ini.

c. Terdapat persepsi dari petugas pajak/pemeriksa yang mengatakan bahwa jasa pelabuhan
yang disediakan oleh Perum Pelabuhan (PT ABC dan anak perusahaan termasuk PT XYZ),
tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN.

d. Disamping itu, persepsi tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan dan
stabilitas perusahaan, karena apabila hal tersebut diterapkan akan membawa dampak
sebagai berikut:

1). PT XYZ harus memikul sanksi tidak memungut PPN kepada Kapal Pelayaran Jalur
Internasional sebesar kurang lebih Rp 79 milyar untuk tahun 2003, dan PT XYZ
juga akan memikul beban serupa untuk tahun 2004 sekitar kurang lebih Rp 79
milyar;

2). PT XYZ akan dikenakan sanksi SKPKBT untuk tahun 2000 sampai dengan 2002
sebesar kurang lebih Rp 79 milyar x 3 tahun x 200% atau sebesar kurang lebih
Rp 474 milyar;

3). Beban dan sanksi selama 5 tahun tersebut akan mencapai jumlah yang sangat
besar yaitu kurang lebih Rp 632 milyar, yang akan menyebabkan perusahaan
menjadi terpuruk;

4). Mengingat salah satu pemegang saham PT XYZ adalah investor asing yaitu PQR,
maka dengan munculnya beban pajak yang sangat material dari tahun-tahun yang
lalu dapat berakibat menurunnya kepercayaan luar negeri & timbulnya anggapan
Indonesia bukan lagi tempat berinvestasi yang aman;

5). Disamping itu, pengenaan PPN kepada kapal-kapal jalur Internasional pada
akhirnya, akan menambah beban bagi importir/eksportir atau pemilik barang,
karena perusahaan pelayaran pasti akan mengenakan tarif tambahan pada
freight yang sudah ada, yang pada gilirannya akan menyebabkan ongkos
angkut menjadi mahal dan harga barang ekspor kita semakin tidak bersaing.

e. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Saudara mohon diberikan penegasan agar
jasa pelabuhan yang diserahkan oleh PT ABC dan anak perusahaannya kepada
kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional yang PPN tidak
dipungut, masih tetap diberlakukan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 4 huruf c, bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam memori
penjelasannya dijelaskan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;

2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang
Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan
kelompok-kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa
kepelabuhanan tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pasal 18 ayat (1) huruf b, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, selama peraturan
pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan
masih berlaku.

3. Pasal 3 angka I Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2003 mengatur bahwa Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut
Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan
Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Nasional yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

1) Jasa persewaan kapal;

2) Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh;

3) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

4. Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tentang PPN atas Jasa
Kepelabuhanan Untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional mengatur bahwa atas penyerahan
jasa kepelabuhanan antara lain:

a. Jasa pelayanan kapal yang terdiri dari jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda
& jasa telepon kapal;

b. Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga;

c. Jasa pelayanan alat-alat yang terdiri dari jasa kran darat, jasa kran apung, jasa forklift,
jasa head truck, jasa chasis, jasa tongkang, jasa BKMP, jasa towing tractor, jasa
timbangan dan jasa pemadam kebakaran;

d. Jasa pelayanan terminal yang terdiri dari stevedoring, cargodoring, receiving, delivery,
dan overbrengen;

e. Jasa pelayanan terminal peti kemas yang terdiri dari jasa bongkar muat, jasa gerakan
container, jasa penumpukan dan jasa mekanis; dan

f. Jasa pelayanan rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan dan
telepon extension, yang digunakan oleh perusahaan pelayaran asing maupun perusahaan
pelayaran Indonesia dalam jalur internasional, tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai. Pengecualian ini hanya berlaku sepanjang perusahaan pelayaran tersebut tidak
mengangkut orang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di
Wilayah Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan pelayaran asing
tersebut juga memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan pelayaran
Indonesia (azas timbal-balik).

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 4, dan dengan memperhatikan isi surat
Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa:

a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, maka
atas penyerahan jasa kepelabuhanan kepada kapal-kapal yang melakukan pelayaran
dalam jalur internasional maupun tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Jenis jasa kepelabuhanan yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai adalah jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa
labuh yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan
Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional.

c. Dalam hal Surat Menteri Keuangan Nomor S-995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus 1990
tentang PPN Atas Jasa Pelabuhan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 tentang PPN atas Jasa Kepelabuhan Untuk
Kapal Jalur Pelayaran Internasional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
diatasnya (Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan
Tahun 2000), maka dengan sendirinya ketetapan/penegasan tersebut tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO


 
< Prev   Next >