Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday907
mod_vvisit_counterYesterday1175
mod_vvisit_counterThis week3197
mod_vvisit_counterThis month20984
mod_vvisit_counterAll1546241

DigitalClock

S25/PJ.53/2006 PERLAKUAN PPN ATAS SPONSORSHIP PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 January 2006
PERLAKUAN PPN ATAS SPONSORSHIP


Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 Agustus 2005 hal Permohonan Penjelasan
atas Peraturan Pajak Mengenai Sponsorship, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut beserta lampirannya dikemukakan bahwa:

a. Sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor XXX tanggal 13 Juli 2001 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi DKI Jakarta, PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
usaha perdagangan barang berupa mesin komputer dan suku cadangnya serta alat teknik
atau mekanikal.

b. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, PT ABC melakukannya dengan cara sponsorship,
dimana sebagian dana untuk kegiatan pemasaran tersebut berasal dari pemasok, dan
karenanya PT ABC melakukan penagihan (reimbursement) sponsorship kepada para
pemasok tersebut.

c. Saudara bertanya:

- Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak dalam negeri, apakah tagihan
reimbursement atas sponsorship tersebut dikenakan PPN?

- Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak luar negeri, apakah tagihan
reimbursement atas sponsorship tersebut juga dikenakan PPN?

- Apakah sponsorship dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha?

- Dokumen apa yang dapat dijadikan bukti oleh PT ABC bahwa hubungan PT ABC
dengan para pemasang iklan hanya sebatas sponsorship reimbursement saja?

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan
suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas
atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
dari pemesan.

b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan
pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

d. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

e. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk
semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan
Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

f. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

g. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis
jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa pemasangan
atau penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan pemasaran dengan
cara sponsorship tidak termasuk di antara jenis jasa yang ditetapkan sebagai jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas,
dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Jasa pemasangan atau penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan
pemasaran dengan cara sponsorship merupakan Jasa Kena Pajak sehingga atas
penyerahannya, baik kepada Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri,
sepanjang Jasa Kena Pajak dimaksud dilakukan oleh PT ABC di dalam Daerah Pabean,
dikenakan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Penggantian yaitu sebesar nilai
tagihan (reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan dalam rangka sponsorship
tersebut.

b. Oleh karena itu, nilai tagihan (reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan
dalam rangka sponsorship tersebut, untuk kepentingan perlakuan PPN, diperhitungkan
dalam menentukan besarnya peredaran usaha PT ABC.

c. Kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT ABC dan para sponsor atau
pemasang iklan dapat dijadikan bukti oleh PT ABC tentang hubungan sponsorship-nya
dengan para sponsor atau pemasang iklan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >