Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday793
mod_vvisit_counterYesterday764
mod_vvisit_counterThis week793
mod_vvisit_counterThis month18584
mod_vvisit_counterAll1603223

DigitalClock

S-532/PJ.51/2005 USULAN PENGHAPUSAN PPN PRODUK PRIMER HASIL PERTANIAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 June 2005
USULAN PENGHAPUSAN PPN PRODUK PRIMER HASIL PERTANIAN


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Maret 2005 hal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa : Pemerintah Jawa Barat sangat mendukung terhadap
usul ABC untuk penghapusan PPN atas produk primer hasil pertanian dalam rangka mendorong
peningkatan produktifitas dan kualitas produk pertanian agar dapat mengembangkan daya saing
dengan negara-negara penghasil produk pertanian lainnya dan diharapkan dapat mendorong
peningkatan ekspor non migas.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000:

a. Pasal 1 angka 2, Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

b. Pasal 1 angka 3, Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka
2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c. Pasal 1 angka 15 jo. Angka 14, Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang, tidak termasuk Pengusaha Kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha
Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

d. Pasal 3A ayat 1, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam
daerah Pabean impor Barang Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib
memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah yang terutang

e. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

f. Pasal 4 A ayat (2) tentang penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai, Barang hasil pertanian/perkebunan tidak termasuk dalam
jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan pasal 16 B UU PPN jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2003 mengatur antara lain:

a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan
dari kegiatan usaha di bidang : pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan
atau penangkapan maupun penangkaran dan perikanan baik dari penangkapan atau
budidaya.

b. Pasal 2 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha
di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan,
penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan
Nilai, yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah:

a. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000, Pengusaha
yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah
peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,- berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001
sampai 31 Desember 2003.

b. Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003, Pengusaha yang
selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2004 sampai
sekarang.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara dengan ini
disampaikan bahwa:

a. Produk primer hasil pertanian sebagaimana dimaksud di atas adalah Barang Kena Pajak
sehingga atas setiap penyerahannya terutang PPN.

b. Apabila produk primer hasil pertanian tersebut diserahkan oleh petani/kelompok petani
dibebaskan dari pengenaan PPN.

c. Apabila pengusaha teh hijau (selain petani/kelompok petani) memiliki peredaran bruto
tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (Rp 360.000.000,- sebelum 1 Januari 2004) dalam satu
tahun buku, tidak diwajibkan kepadanya menjadi Pengusaha Kena Pajak, sehingga tidak
terdapat kewajiban memungut, menyetor, melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan
teh hijau

d. Namun apabila pengusaha teh hijau (selain petani/kelompok petani) memiliki peredaran
bruto lebih dari Rp 600.000.000,- (Rp 360.000.000,- sebelum 1 Januari 2004) dalam satu
tahun buku, diwajibkan kepadanya menjadi Pengusaha Kena Pajak, sehingga wajib untuk
memungut, menyetor, melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan teh hijau.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO


 
< Prev   Next >