Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday739
mod_vvisit_counterYesterday1050
mod_vvisit_counterThis week2754
mod_vvisit_counterThis month16592
mod_vvisit_counterAll1487539

DigitalClock

Pemecahan SPPT Permudah Penjualan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 November 2010
Harian Seputar Indonesia, 10 Nopember 2010
 
MEDAN (SINDO)—PT Kurnia Tetap Mulia (KTM) menyatakan, bahwa pemecahan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung B&G Tower, tempat Hotel JW Marriott Medan berada, tidak bermasalah.

Humas PT KTM Budi Dharma mengatakan, pemecahan SPPT itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 16/1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 9 UU tersebut, dinyatakan,bahwa sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun diterbitkan sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun itu terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama, gambar denah tingkat rumah susun dan pertelaan atau penjelasan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Budi bahkan mengakui bahwa pemecahan itu bukan 150 SPPT, namun 171 SPPT. Pemecahan ini dilakukan untuk memudahkan proses jual beli atas unit-unit yang dipecah. Untuk menghindari potensi kehilangan pajak, maka kelas bangunan dinaikkan dari harga Rp3.100.000 (kelas B16) menjadi Rp3.625.000 (kelas B15) per meter. Dengan demikian, jumlah kewajiban PBB yang harus dibayar PT KTM pada 2010 menjadi Rp808.205.000. Jumlah ini meningkat dibanding PBB pada 2009 sebesar Rp759.998.150.

“Jadi penurunan besaran PBB yang harus dibayarkan oleh PT KTM tidak benar. Sebaliknya, PT KTM melakukan pembayaran lebih besar dari tagihan di SPPT sebelum dipecah,” katanya kepada SINDO kemarin. Menurut Budi, sebelum pemecahan SPPT, PT KTM kerap mengalami kesulitan dalam menagih PBB dari para pembeli gedung. Dengan pemecahan ini, para pemilik gedung nantinya akan menjadi objek pajak tersendiri dan wajib membayar pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.

“Sesudah dilakukan akta jual beli, maka PBB akan menjadi kewajiban masing-masing,” ujarnya. Budi membenarkan bahwa Kepala KPP Pratama Medan Barat Djahotman Saragih sudah pernah menyampaikan surat imbauan agar PT KTM memenuhi segala kewajiban PPB dan pajak lainnya sebagai akibat pemecahan SPPT. Surat yang ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I juga dijelaskan alasan pemecahan SPPT PBB, yakni untuk memudahkan proses jual beli dan pemenuhan kewajiban perpanjangan lainnya, seperti pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) maupun pajak penghasilan (PPh) Final.

Dengan demikian, KPP Pratama Medan Barat dapat menambah penerimaan pajak. Surat itu juga mengimbau agar PT KTM membayar PBB hasil pemecahan karena sudah jatuh tempo dan diberi waktu hingga 2010. Apabila tidak terpenuhi dari daftar-daftar unit strata B&G Tower yang telah terjual, untuk 2011 KPP Pratama Medan Barat akan menggabungkan kembali objek pajak hasil pemecahan tersebut.

Alasannya, bangunan B/G Tower tersebut masih dalam satu kesatuan dengan bangunan meskipun sertifikat strata title akan tetapi masih dalam satu kepemilikan. Apalagi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 38/PJ.2000 menyangkut kewaspadaan kemungkinan adanya penghindaran pajak khususnya objek pajak dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp1 miliar atau lebih dengan cara pemecahan SPPT dan sebagainya.

“Kita sedang membayar semua PBB kita di 2010. Tapi kalau terlambat pun, tentu kita akan membayar dendanya,” imbuhnya. Di tempat terpisah,Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Sumut Christofer Hutapea mengatakan, berdasarkan data yang diserahkan kepada KPP Pratama Medan Barat, bangunan B&G Tower merupakan strata title. “Kalau bentuknya seperti itu tidak masalah jika SPPT PBB-nya dipecah-pecah,” katanya.

Menurut dia, strata title mirip dengan mal, di mana bangunan tersebut dimiliki atau disewa oleh sejumlah orang. Dengan begitu, kewajiban membayar pajak dan sebagainya ada pada pemilik atau penyewa tersebut. “Data dari mereka manajemen bangunan, seperti itu. Makanya, kita tidak bisa sebut pemecahan SPPT PBB itu ada indikasi pelanggaran atau tidak,” ujarnya. Apalagi, pengajuan pemecahan SPPT merupakan hak wajib pajak. Mengenai penentuan wajib pajak atas semua SPPT, kata Christofer, bisa saja didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara pemilik dan pembeli atau penyewa.

Sebelumnya, dia juga mengungkapkan bahwa pemecahan SPPT bisa saja disebabkan perubahan kecenderungan berinvestasi, terutama di bidang gedung perkantoran atau usaha maupun hunian. Saat ini, masyarakat lebih condong membeli yang bangunan yang sudah jadi. Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Bagi Hasil Pajak (BHP) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan Zakaria mengatakan, sebenarnya masalah kecil atau besarnya PBB yang dibayarkan tidak menjadi persoalan.

Dia hanya mempertanyakan bahwa dengan pemecahan menjadi ini menimbulkan potensi pengurangan pendapatan negara. Dengan pemecahan itu aset Hotel JW Marriott akan dianggap berkurang. Menurut dia, JW Marriott memainkan nilai jual kena pajak (NJKP) apabila aset itu dialihkan ke orang lain. Biasanya NJKP di atas Rp1 miliar dikenakan 40%, sedangkan di bawah Rp1 miliar sebesar 20%. Begitu juga BPHTB semakin kecil bila aset itu dijual.

Apalagi BPHTB akan nantinya dikelola Pemko Medan. Selain itu, JW Marriott akan mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) karena dengan pemecahan menjadi ini dianggap aset mereka menurun, padahal fakta di lapangan terus bertambah. “Pemasukan dari BPHTB yang pemko dapat akan berkurang. Kami menduga permainan seperti ini yang ingin dilakukan pihak JW Marriott,” ujarnya.
 
< Prev   Next >