Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday879
mod_vvisit_counterThis week17
mod_vvisit_counterThis month14410
mod_vvisit_counterAll1454193

DigitalClock

S-874/PJ.53/2005 PPN ATAS JASA PEMAKAIAN KAPAL PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 September 2005
PPN ATAS JASA PEMAKAIAN KAPAL


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2005 hal PPN Atas Jasa Pemakaian
Kapal, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

a. PT. ABC adalah perusahaan pelayaran niaga nasional yang dalam usahanya, selain
memiliki kapal sendiri juga mengoperasikan kapal dengan sistem time charter maupun
freight charter.

b. PT. ABC akan menyewa kapal secara freight charter dan menyewakan kapal secara freight
charter pula.

c. Saudara menanyakan bagaimana perlakuan PPN apabila kapal PT. ABC mengangkut
muatan milik lebih dari 1 (satu) pihak; apakah jasa pengangkutan tersebut dikenakan PPN
atau tidak.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur antara lain:

a. Pasal 1 angka 5, bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
dari pemesan.

b. Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di
Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur antara lain:

a. Pasal 1 angka 11, bahwa Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan
orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang
dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu
pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran.

b. Pasal 1 angka 13, bahwa Jasa Angkutan Umum di Sungai dan Danau adalah setiap
kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau, yang
dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal atau terusan, dengan dipungut
bayaran.

c. Pasal 2 ayat (1), bahwa Atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pasal 2 ayat (3), bahwa termasuk Angkutan Umum di Air sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah Angkutan Umum di Laut, Angkutan Umum di Sungai dan Danau, dan
Angkutan Umum Penyeberangan.

e. Pasal 5 ayat (1), bahwa tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan
Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa
Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara:

a). Ada perjanjian lisan atau tulisan; dan

b). Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau
untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan
Laut, dalam satu perjalanan (trip).

f. Pasal 6 ayat (1), bahwa tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan
Umum di Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah
penyerahan Jasa Angkutan Sungai dan Danau yang dilakukan dengan cara:

a). Ada perjanjian lisan atau tulisan; dan

b). Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau
untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan
Sungai dan Danau, dalam satu perjalanan (trip).

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa penyerahan jasa angkutan dengan kapal yang
dilakukan PT. ABC merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN sepanjang
memenuhi ketentuan pada butir 3 huruf e atau f surat ini.

Perlu kami tambahkan bahwa kedua syarat sebagaimana tercantum dalam butir 3 huruf e atau f
tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka
penyerahan jasa angkutan dengan kapal yang dilakukan PT. ABC termasuk penyerahan Jasa
Angkutan Umum di Air yang tidak dikenakan PPN.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.


DIREKTUR,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >