Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday319
mod_vvisit_counterYesterday647
mod_vvisit_counterThis week2266
mod_vvisit_counterThis month17429
mod_vvisit_counterAll1382309

DigitalClock

S-905/PJ.53/2005 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK YANG DIMANFAATKAN DI LUAR NEGERI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 October 2005
PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK YANG DIMANFAATKAN DI LUAR NEGERI


Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Juli 2005 hal Permohonan Penjelasan Perlakuan PPN atas
penyerahan Jasa Pengangkutan Barang kepada Perusahaan di Luar Negeri, dengan ini diberikan penjelasan
sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:

a. PT. ABC adalah perusahaan PMA yang bergerak di bidang usaha jasa forwarding, yang
salah satu kegiatannya berupa penyerahan jasa pengangkutan barang milik pelanggan
dengan menggunakan truk (trucking).

b. PT ABC akan melakukan penyerahan jasa pengangkutan pada penerima jasa yang
berkedudukan di luar negeri, dalam hal ini PT ABC akan mengangkut barang yang dibeli
dari Indonesia milik perusahaan yang berkedudukan di Singapura (misalnya X, Ltd.) yang
tidak memiliki BUT di Indonesia. Pengangkutan dilakukan dari tempat kedudukan penjual
ke pelabuhan di Indonesia, untuk kemudian dikapalkan ke Singapura. Atas jasa tersebut,
PT ABC akan mengirim tagihan ke X, Ltd.

c. Saudara memohon penegasan apakah atas tagihan jasa pengangkutan yang dikirim ke X,
Ltd. harus dikenakan PPN.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur antara lain:

a. Pasal 1 angka 5, bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk
dari pemesan.

b. Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

d. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah Nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

e. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha.

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan bahwa Jasa freight forwarding (pengiriman
melalui udara) tidak termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di
Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur antara lain:

a. Pasal 1 angka 4, bahwa Jasa Angkutan Umum di Jalan adalah jasa pemindahan orang dan
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan, yang
dilakukan Pengusaha Angkutan Umum, baik dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak
dalam trayek, termasuk Jasa Angkutan taksi.

b. Pasal 2 ayat (1), bahwa Atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pasal 2 ayat (2), bahwa termasuk Angkutan Umum di darat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah Angkutan Umum di Jalan dan Kereta Api.

d. Pasal 3 ayat (1), bahwa Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan
Umum di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah penyerahan Jasa
Angkutan jalan yang dilakukan dengan cara:

a). Ada perjanjian lisan atau tulisan;

b). Waktu dan tempat pengangkutan telah ditentukan dalam perjanjian; dan

c). Kendaraan angkutan dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1
(satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan
Pengusaha Angkutan Umum, dalam satu perjalanan (trip).

5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila tagihan yang diminta PT. ABC kepada X, Ltd di luar negeri hanya atas biaya
pengiriman melalui jasa trucking, maka penyerahan yang dilakukan PT. ABC merupakan
penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN sepanjang memenuhi ketentuan pada
butir 4 huruf d surat ini yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari ketiganya
tidak terpenuhi maka penyerahan jasa trucking yang dilakukan PT. ABC termasuk
penyerahan Jasa Angkutan Umum di Jalan yang tidak dikenakan PPN.

2. Apabila tagihan yang diminta PT. ABC kepada X, Ltd di luar negeri termasuk biaya
pengiriman melalui udara, maka jasa yang dilakukan Saudara termasuk dalam kategori
jasa freight forwarding yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak mengacu
pada ketentuan butir 4 huruf d surat ini.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.


DIREKTUR,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
 
< Prev   Next >