Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday332
mod_vvisit_counterYesterday1023
mod_vvisit_counterThis week3259
mod_vvisit_counterThis month12621
mod_vvisit_counterAll1377501

DigitalClock

S-809/PJ.51/2004 PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 15 September 2004
PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)


Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 27 Mei 2004 hal PPN Dibebaskan/PPN Ditanggung
Pemerintah (DTP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa:

a. PT. ABC adalah perusahaan berstatus PMA yang bergerak dalam bidang industri alat
penambat rel kereta api.

b. Salah satu pembeli produk PT. ABC adalah PT. XYZ.

c. Dalam melakukan transaksi dengan PT. XYZ pihak pembeli tidak membayar tagihan PPN
dalam Faktur Pajak yang Saudara terbitkan. Faktur Pajak tersebut diserahkan kembali
dengan cap "PPN Dibebaskan atau PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)" yang selanjutnya
dilaporkan dalam SPM PPN bulan berjalan pada kolom B.1.2.2 "PPN Dibebaskan/Ditanggung
Pemerintah (DTP)".

d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan:

1) Atas Faktur Pajak yang diterbitkan, seharusnya diperlakukan sebagai PPN
Dibebaskan atau PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ?

2) Apakah Pajak Masukan atas penjualan yang PPN-nya dibebaskan/Ditanggung
Pemerintah (DTP) dapat dikreditkan ?

3) Apabila tidak dapat dikreditkan, apakah Pajak Masukan tersebut dapat dibiayakan ?

2. Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo. Pasal 2 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor
146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003
tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa
Barang Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai adalah kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT. XYZ dan
komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. XYZ yang
digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. XYZ.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, mengatur
antara lain:

a. Pasal 1 angka 1 huruf g:

Barang Kena Pajak Tertentu adalah kereta api dan suku cadang, serta peralatan untuk
perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana.

b. Pasal 1 angka 1 huruf h:

Barang Kena Pajak Tertentu adalah komponen atau bahan yang digunakan untuk
pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan,
serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. XYZ.

c. Pasal 8 Ayat (2):

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf g kepada PT. XYZ, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pasal 8 ayat (3):

PT. XYZ, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan
Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Pasal 15 ayat (2):

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan
atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur
Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003"

f. Pasal 15 ayat (3):

Pembubuhan cap pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
setelah menerima Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kecuali untuk
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang tidak diwajibkan mempunyai Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

4. Pasal 16B Ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dibayar
untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

5. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan
yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 2 sampai dengan 5, dengan
ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyerahan alat penambat rel kereta api kepada PT. XYZ termasuk dalam pengertian
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam butir 2 dan 3.

b. Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 (a), PT. ABC wajib
menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR
146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003",
setelah PT. XYZ dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana diatur dalam butir 3.

c. Pajak Masukan yang dibayar PT. ABC atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka
penyerahan alat penambat rel kereta api yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak
dapat dikreditkan, namun dapat dibukukan sebagai biaya atau unsur pengurang
penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >