Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday1046
mod_vvisit_counterThis week5738
mod_vvisit_counterThis month23525
mod_vvisit_counterAll1548782

DigitalClock

S-964/PJ.323/2004 PPN ATAS JASA ANGKUTAN LAUT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 October 2004
PPN ATAS JASA ANGKUTAN LAUT


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 13 Agustus 04 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam rangka memperlancar pengiriman pupuk antar pulau di wilayah Indonesia PT. ABC
menggunakan jasa angkutan laut dalam negeri agar tidak terjadi keterlambatan supply
pupuk, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan muat dan jumlah kapal yang tersedia.

b. Perusahaan pelayaran yang digunakan untuk mengangkut pupuk PT. ABC berstatus non
PKP. Kewajiban perpajakan yang timbul atas transaksi dengan perusahaan pelayaran
adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban memungut PPh telah dilakukan dan disetorkan serta dilaporkan ke
Kantor Pelayanan Pajak.

2. Kewajiban memungut PPN seharusnya dilakukan oleh perusahaan pelayaran,
berhubung perusahaan pelayaran tersebut berstatus non PKP, maka untuk
pengamanan penerimaan negara atas PPN yang terhutang tersebut oleh
PT. ABC akan disetor langsung ke kas negara dengan menggunakan SSP.

c. Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon atas pembayaran PPN dengan SSP yang
dilakukan oleh PT. ABC sebagai pengguna jasa angkutan dapat dikreditkan dengan PPN
keluarannya.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

a. Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

b. Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

c. Pasal 1 angka 23 : Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena
Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

d. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam memori penjelasannya
diuraikan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi
baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A
ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum
dikukuhkan.

e. Pasal 4A ayat (3) huruf i : Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa
sebagai berikut yaitu jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

f. Pasal 13 angka 1 : Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau
huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf c

3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:

a. Pasal 5 huruf i : Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa
di bidang angkutan umum di darat dan di air.

b. Pasal 13 : Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai
yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di
Darat dan di Air yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:

a. Pasal 2 ayat (1) : atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pasal 2 ayat (3) : termasuk Angkutan Umum di Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah Angkutan Umum di Laut, Angkutan Umum di Sungai dan Danau, dan Angkutan
Umum Penyeberangan.

c. Pasal 5 ayat (1) : tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di
Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan
laut yang dilakukan dengan cara:

1. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan

2. Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau
untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan
Laut, dalam satu perjalanan (trip).

5. Pasal 2 huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu
Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak untuk
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.

6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan isi surat Saudara pada
angka 1, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

a. PT. ABC tidak ada kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak atas penggunaan Jasa angkutan umum, karena yang harus memungut
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah pengusaha angkutan laut yang melakukan
penyerahan jasa.

b. Berdasarkan hal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Saudara agar pembayaran
PPN atas penggunaan Jasa Angkutan Laut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
sebagai Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluarannya tidak dapat kami
kabulkan, karena Surat Setoran Pajak yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar
agar dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya adalah SSP untuk pembayaran PPN
atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >