Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday380
mod_vvisit_counterYesterday983
mod_vvisit_counterThis week3704
mod_vvisit_counterThis month16212
mod_vvisit_counterAll1513696

DigitalClock

S-172/PJ.332/2006 RESTITUSI PPh PASAL 21/26 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 March 2006

RESTITUSI PPh PASAL 21/26

 

 

Sehubungan dengan Saudara Nomor : XXX tanggal 1 Februari 2006 perihal dimaksud pada pokok di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 

1.         Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

Surat tersebut diterbitkan sehubungan dengan surat dari Wajib Pajak Dana Pensiun PT ABC kepada Kepala KPP Palopo nomor XXX tanggal 1 Januari 2006 perihal permohonan restitusi PPh Pasal 21 Tahun 2001 ditambah dengan imbalan bunga, sebagai konsekuensi diterimanya permohonan banding Wajib Pajak oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor XXX tanggal 25 Nopember 2005, yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala KPP Palopo kepada Kepala Kanwil DJP Sulsel dan Sultra nomor XXX tanggal 23 Januari 2006 perihal Restitusi PPh Pasal 21/26.

 

Dalam surat Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tersebut, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

a.         Kepala Kanwil DJP Sulsel dan Sultra telah merespon surat Kepala KPP Palopo tersebut di atas dengan penjelasan bahwa penyelesaian kelebihan penyetoran PPh Pasal 21/26 mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

 

b.         Terkait dengan masalah imbalan bunga, Kepala Kanwil DJP Sulsel dan Sultra menanyakan mengenai siapa yang berhak menerimanya.

 

2.         Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.32/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Penanganan Surat-Surat Wajib Pajak, diatur bahwa surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijawab oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar atau oleh Kepala Kantor Wilayah atasannya. Oleh karena itu surat-surat Wajib Pajak yang permasalahannya bersifat operasional yang ditujukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar segera diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak tersebut terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah atasannya untuk ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

 

3.         Berdasarkan ketentuan pada butir 2 di atas dengan ini disampaikan bahwa:

 

a.         Permasalahan tersebut merupakan masalah teknis yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga atas penyelesaiannya menjadi tugas          dan tanggung jawab Saudara.

 

b.         Berdasarkan hal-hal tersebut di atas diharapkan surat tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR,

            ttd

HERRY SUMARDJITO
 
< Prev   Next >