Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday49
mod_vvisit_counterYesterday737
mod_vvisit_counterThis week2733
mod_vvisit_counterThis month17896
mod_vvisit_counterAll1382775

DigitalClock

S-536/PJ.51/2004 PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 07 July 2004
PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)


Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 27 Mei 2004 hal PPN Dibebaskan/PPN Ditanggung
Pemerintah (DTP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa:

a. PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri bantalan beton rel kereta
api.

b. Salah satu pembeli produk PT. ABC adalah PT. XYZ.

c. Dalam transaksi dengan PT. XYZ, PPN tidak dibayar akan tetapi lembar 1 Faktur Pajak yang
diterbitkan PT. ABC diserahkan kembali dengan cap "PPN Dibebaskan atau PPN Ditanggung
Pemerintah (DTP)". Faktur Pajak tersebut selanjutnya dilaporkan dalam SPM PPN bulan
berjalan pada kolom B.1.2.2 "PPN Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)".

d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan:

1) Atas Faktur Pajak yang diterbitkan, seharusnya diperlakukan sebagai PPN
Dibebaskan atau PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)?

2) Apakah Pajak Masukan atas penjualan yang PPN-nya dibebaskan/Ditanggung
Pemerintah (DTP) dapat dikreditkan?

3) Apabila tidak dapat dikreditkan, apakah Pajak Masukan tersebut dapat dibiayakan?

2. Sesuai dengan Pasal 16B Undang-undang 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 2 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor
146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, ditetapkan bahwa kereta api dan suku cadang serta peralatan
untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh
PT. XYZ, dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. XYZ, yang
digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan,
serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. XYZ, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang
atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, ditegaskan bahwa:

a. Pasal 8 Ayat (2); PT. XYZ, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) tertentu tersebut wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Pasal 15 Ayat (2); Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP Tertentu dan
atau JKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap
"PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003"

4. Sesuai dengan Pasal 16B Ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, ditegaskan bahwa Pajak
Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak
yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat
dikreditkan.

5. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor
17 Tahun 2000, diatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri
dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk antara lain adalah pajak
kecuali Pajak Penghasilan.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa:

a. Bantalan beton rel kereta api yang diserahkan PT. ABC kepada PT. XYZ merupakan
BKP tertentu yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, sepanjang PT. XYZ mempunyai Surat Keterangan
Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak.

b. Atas penyerahan sebagaimana tersebut dalam butir a, PT. ABC wajib menerbitkan Faktur
Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003" pada setiap Faktur
Pajaknya.

c. Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. ABC atas perolehan BKP atau JKP dalam rangka
penyerahan bantalan beton rel kereta api yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut
di atas tidak dapat dikreditkan.

d. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibukukan sebagai biaya atau
unsur pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH


 
< Prev   Next >