Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday891
mod_vvisit_counterYesterday1001
mod_vvisit_counterThis week2918
mod_vvisit_counterThis month891
mod_vvisit_counterAll1526149

DigitalClock

Sebanyak 182 Daerah Tidak Siap Menarik PBB PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 November 2012

Harian Kompas, 28 Nopember 2012

 

JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 182 dari 492 pemerintah kabupaten dan kota belum menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan. Padahal, per 1 Januari 2014, pemerintah pusat akan melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemungutan pajak tersebut ke daerah.

Pemerintah pusat akan melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemungutan serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan  (BPHTB) per 1 Januari 2014. Langkah ini adalah salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang jadi semangat reformasi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (27/11), menyatakan, pemerintah daerah baru bisa memungut kedua jenis pajak tersebut setelah memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (perda). Perangkatnya pun harus siap, mulai sumber daya manusia sampai sistem administrasi yang didalamnya menuntut teknologi informasi.
Perkembangan sampai 20 November 2012, untuk BPHTB, hampir semuanya tuntas dilimpahkan ke daerah. Rinciannya, sebanyak 477 daerah telah menyelesaikan perda dan 15 daerah lainnya dalam proses pembahasan. Potensi penerimaan BPHTB di semua daerah senilai Rp 7,9 triliun.

Sementara untuk PBB P2 yang potensi penerimaan totalnya mencapai Rp 7,6 triliun, masih banyak daerah yang belum siap. Sebanyak 182 daerah belum menyusun rancangan perda. Sebanyak 251 daerah telah mengesahkan perda dan 59 daerah sedang dalam proses penyusunan ataupun pembahasan perda.

Alasan daerah yang belum menyusun rancangan perda tersebut, menurut Marwanto, antara lain karena perhitungan penerimaan dari PBB P2 dan BPHTB tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan perda sampai penyiapan sistemnya. Alasan lain soal teknis penyusunan perda.

Atas persoalan itu, Marwanto melanjutkan, Kementerian Keuangan tetap mendorong daerah untuk menuntaskan perda. Hal yang harus dipahami adalah pemungutan PBB P2 tidak sebatas menyangkut penerimaan saat ini, tetapi juga bagian pembelajaran birokrasi dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri.
 
< Prev   Next >