Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday224
mod_vvisit_counterYesterday848
mod_vvisit_counterThis week1800
mod_vvisit_counterThis month29569
mod_vvisit_counterAll1469353

DigitalClock

KEP-87/PJ./2002 PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 18 February 2002
PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 diatur antara lain
bahwa Dasar Pengenaan Pajak untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah
dikurangi laba kotor;

b. bahwa untuk kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemakaian sendiri dan atau pemberian
Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena
Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4061);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur
Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-425/PJ./2001;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur
Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-323/PJ./2001.


MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU
PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha
sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang
produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk
tujuan produktif.

2. Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak adalah pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk kepentingan
Pengusaha sendiri, pengurus, anggota keluarganya atau karyawannya, selain pemanfaatan
Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif.

3. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan
pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian
contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

4. Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak adalah pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan
kepada pihak lain tanpa imbalan pembayaran.

5. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan
produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata
digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.

6. Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah.

7. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

8. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang
dipungut menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.


Pasal 2

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 3

(1) Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar sendiri oleh pengusaha Kena Pajak
yang bersangkutan.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran.

(4) Dalam Faktur Pajak identitas Pengusaha Kena Pajak dan Pembeli Barang Kena
Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak adalah sama yaitu Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan.

(5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan
nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Pasal 4

(1) Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau
menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan
Faktur Pajak.

(2) Atas Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus
diterbitkan Faktur Pajak.

(3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena
Pajak yang bersangkutan.

(4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar merupakan Pajak Keluaran.

(5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Pasal 5

(1) Disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas pemakaian sendiri dan atau pemberian
cuma-cuma Barang Kena Pajak produksi sendiri yang tergolong mewah, juga dikenakan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang harus disetor oleh Pengusaha Kena
Pajak dan dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan.

(3) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Harga Jual setelah
dikurangi laba kotor.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18 Pebruari 2002

DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO


 
< Prev   Next >