Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday683
mod_vvisit_counterYesterday764
mod_vvisit_counterThis week683
mod_vvisit_counterThis month18474
mod_vvisit_counterAll1603113

DigitalClock

S-339/PJ.51/2002 PENGENAAN PPN TERHADAP PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 April 2002
PENGENAAN PPN TERHADAP PENJUALAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT


Sehubungan dengan surat Gabungan Pengusaha XYZ Cabang Sumatera Barat Nomor XXX tanggal
24 Januari 2002 hal Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 yang ditujukan kepada
Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan tembusannya yang disampaikan kepada Menteri Keuangan,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat tersebut secara garis besar mengemukakan bahwa XYZ Cabang Sumatera Barat
meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Menteri Perindustrian
dan Perdagangan untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tanggal 22 Maret 2001, yang mengatur tentang pengenaan PPN sebesar 10% terhadap
produk-produk pertanian dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan produk yang langsung dihasilkan dari
pokok pohon kelapa sawit dan tidak melalui proses pengolahan untuk meningkatkan nilai
tambahnya.

b. Pengenaan PPN terhadap TBS kelapa sawit adalah tidak proporsional dan memberatkan
petani sawit, petani plasma, koperasi sawit, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

c. Pengenaan PPN terhadap TBS kelapa sawit yang diberlakukan surut mulai tanggal
1 Januari 2001 menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha
dan koperasi perkebunan, disamping biaya-biaya lainnya serta harga CPO yang berfluktuasi
dan kian memburuk dalam masa 10 tahun terakhir.

d. Masih cukup banyak terdapat pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk perseroan
ataupun koperasi baik yang berskala besar maupun kecil yang belum memiliki instansi
produk minyak kelapa sawit sendiri, sehingga harus menjual TBS yang dihasilkannya
kepada pabrik pengolahan kelapa sawit.

e. Bahwa berdasarkan sifat pengenaannya, PPN lebih tepat dikenakan bagi produk TBS yang
telah diolah seperti Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel, Minyak Goreng dan produk-produk
olahan lainnya.

2. Sesuai Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor
144 Tahun 2000, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik
langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya adalah tidak termasuk jenis
barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 diatur antara lain bahwa:

a. barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang:

1) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

2) peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau

3) perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

b. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil
pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya
termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh
petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Yang dimaksud dengan Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan,
penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

4. Sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena
Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan
Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha
Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, bahwa
yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. Dalam kesempatan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tidak mengatur pengenaan PPN terhadap
produk pertanian (TBS Kelapa Sawit) yang berlaku surut, melainkan mengatur tentang
pembebasan pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang bersifat strategis.

b. Bahwa pertimbangan yang diambil dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut
dilakukan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain bahwa:

a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak.

b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau ekspor
Barang Kena Pajak.

c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak; dan sebaliknya.

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari
Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali
atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

8. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 7 dan memperhatikan isi surat XYZ pada
butir 1 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

a. TBS Kelapa Sawit adalah merupakan barang hasil usaha di bidang perkebunan yang atas
penyerahannya terutang PPN.

b. Atas penyerahan TBS Kelapa Sawit yang dilakukan oleh petani atau kelompok petani
dibebaskan dari pengenaan PPN.

c. Atas penyerahan TBS Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Pengusaha yang tergolong sebagai
Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN.

d. Dengan adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan maka Pengusaha Kena Pajak
dapat meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, apabila diketahui bahwa Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluarannya.

Demikian agar dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO


 
< Prev   Next >