Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday75
mod_vvisit_counterYesterday625
mod_vvisit_counterThis week75
mod_vvisit_counterThis month15238
mod_vvisit_counterAll1380117

DigitalClock

33/PMK.03/2005 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANG PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 May 2005

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

 

 

                                                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang       :

 

a.         bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Kepala KP PBB)/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kepala KPP Pratama) untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank/Kantor Pos Operasional III BPHTB dengan Peraturan Menteri Keuangan;

 

b.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

 

Mengingat         :

 

1.         Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

 

2.         Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

 

3.         Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

4.         Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran        Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

 

5.         Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

 

6.         Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

 

7.         Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;

 

8.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;

 

9.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

 

                                                                  MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan      :

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.

 

                                                                        Pasal 1

 

(1)        Melimpahkan wewenang kepada Kepala KP PBB/Kepala KPP Pratama untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III BPHTB.

 

(2)        Bentuk SKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

(3)        Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bentuk SKU adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

                                                                        Pasal 2

 

SKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan pada setiap permulaan tahun anggaran dan berlaku selama satu tahun anggaran.

 

                                                                        Pasal 3

 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor

639/KMK.04/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

                                                                        Pasal 4

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di     :           Jakarta

pada tanggal      :           23 Mei 2005

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

        ttd

JUSUF ANWAR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    LAMPIRAN I

                                                                                    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 33/PMK.03/2005 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT       KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS           TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

 

                                                                  MENTERI KEUANGAN

                                                                  REPUBLIK INDONESIA

 

                                                                   MENTERI KEUANGAN                   

 

                                                                   SURAT KUASA UMUM

                                                                   Nomor ...................

 

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) q.q. BPHTB pada Bank/Kantor Pos ................,

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........ /PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada:

 

                        PEMIMPIN BANK/KANTOR POS ........................................

                        ....................................................................................

 

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

 

1.         Kas Negara sebesar 20% (dua puluh persen) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.

 

2.         Kas Daerah Propinsi sebesar 16% (enam belas persen) dari saldo penerimaan BPHTB.

 

3.         Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64% (enam puluh empat persen) dari saldo penerimaan BPHTB.

 

Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara .................. dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama ................................

 

 

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB/

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

........................................

 

 

 

........................................

NIP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                                                            ttd

                                                                                                    JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

            u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

            ttd

Koemoro Warsito, S.H. M. Kn.

NIP 060041898

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/PMK.03/2005 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT    KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

 

                                                            MENTERI KEUANGAN

                                                            REPUBLIK INDONESIA

 

                                                            MENTERI KEUANGAN

 

                                                            SURAT KUASA UMUM

                                                            Nomor ....................

 

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) q.q. BPHTB pada Bank/Kantor Pos ................,

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........ /PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam rangka otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini memberi kuasa kepada:

 

                        PEMIMPIN BANK/KANTOR POS ........................................

                        ....................................................................................

 

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

 

1.         Kas Negara sebesar 20% (dua puluh persen) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat.

 

2.         Rekening Khusus dana pendidikan sebesar 4,8% (empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan BPHTB sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian provinsi.

 

3.         Rekening khusus dana pendidikan sebesar 19,2% (sembilan belas koma dua persen) dari saldo penerimaan BPHTB sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Kabupaten/Kota.

 

4.         Kas Daerah Provinsi sebesar 11,2% (sebelas koma dua persen) dari saldo penerimaan BPHTB.

 

5.         Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 44,8% (empat puluh empat koma delapan persen) dari saldo penerimaan BPHTB.

 

Nota debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama ......................

 

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB/

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

........................................

 

 

........................................

NIP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                                                                                                            ttd

                                                                                                     JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

            u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

            ttd

Koemoro Warsito, S.H., M. Kn.

NIP 060041898

 
< Prev   Next >