Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday347
mod_vvisit_counterYesterday725
mod_vvisit_counterThis week6323
mod_vvisit_counterThis month17374
mod_vvisit_counterAll1602013

DigitalClock

LANGKAH PENGAJUAN BANDING PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

LANGKAH PENGAJUAN BANDING

 

 

Yth. My Tax Advisor

Saat  ini perusahaan kami berencana akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak karena beberapa waktu lalu permohonan keberatan kami ditolak di tingkat Kanwil. Terus terang kami be/uml memiliki pengalaman mengenai prosedur dan bagaimana tahapan tahapan pengajuan banding ke pengadilan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana step-step atau langkah-langkah pengajuan banding menurut UU Pengadilan Pajak.

Kami sangat mengharapkan sekali masukan-masukan ITR Digest atas masalah ini Terima kasih yang sebesar besarnya untuk redaksi semua.

 

Aries, Jakarta.

Yth.Bapak Aries,

Mengacu Undang-undang Nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 17/1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak, ada beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak seperti yang tercantum pada Pasal 27 UU KUP yang meliputi prosedur formal dan tata cara banding.

Prosedur tersebut mulai dari persiapan persidangan, pemeriksaan, pembuktian, pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan, hingga ketentuan mengenai pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang mengajukan Banding, kuasa hukum, hakim dan penitera, serta saksi dalam persidangan.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ketentuan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1.Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2.Putusan badan peradilan bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

3, Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Nomor 14/2002 juga disebutkan mengenai persyaratan pengajuan banding, yaitu 1) banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, 2) banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan 3) jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

Prosedur dan tata cara banding, termasuk batasan jangka waktunya, telah ditetapkan di dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak.

Untuk lebih jelasnya kami tuliskan skema Banding ke Pengadilan Pajak di bawah ini:

 

Skema Banding ke Pengadilan Pajak

 

WP mengajukan Surat Keberatan

 

Surat Keputusan Keberatan

 

SKPKB atau SKBKBT

 
                            3 bulan                                                                              12 bulan

                                                                               

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               3 bulan

 

               
 

PP megirim fotocopy SUB ke WP

 
 

Terbanding mengirim SUB ke PP

 
 

PP mengirim permintaan SUB ke Terbanding

 
 

WP Mengajuan Surat Banding

 
 
 


                      14 hari                                                3 bulan                                                 14 hari

                       
       
 
     
 
 
 
 

 

 

 


 30 hari

                                                                                                                                                                               12 bulan

           
 

WP mengirim surat bantahan ke PP

 
 

PP mengirim copy surat bantahan ke terbanding

 
 

Persidangan banding di PP

 
 


                       14 hari                                                                                                                6 bulan

 

 
 

 

Putusan Banding

 
 

 


Keterangan:

-Gambar di atas hanya menjelaskan proses banding yang memenuhi ketentuan formal

-Jangka waktu yang tercantum dalam skema diatas adalah jangka waktu maksimal (paling lambat)

-PP = Pengadilan Pajak

-WP = Wajib Pajak

-Terbanding = Fiskus (pejabat berwenang yang mewakili Dirjen Pajak)

-SUB (Surat Uraian Banding)

 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa proses banding terjadi karena adanya penolakan oleh KPP atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Sesuai dengan ketentuan formal pengajuan banding seperti yang telah disinggung di atas, permohonan banding sudah harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat penolakan keberatan oleh KPP. Selanjutnya oleh Pengadilan Pajak, surat permohonan banding tersebut salinannya akan diberikan kepada Terbanding.

Atas surat banding tersebut selanjutnya Terbanding dalam hal ini fiskus diminta oleh Pengadilan Pajak untuk memberikan tang-gapan berupa surat uraian banding (SUB) kepada Pengadilan Pajak yang selanjutnya oleh Pengadilan Pajak diberikan salinannya kepada Wajib Pajak. Kemudian Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding bisa memberikan tanggapan melalui surat yang biasa disebut surat bantahan.

Perlu kami tambahkan disini bahwa proses di atas tidak mutlak mesti terjadi, karena dalam prakteknya ada juga kejadian dimana Pemohon Banding hanya memberikan surat bandingnya kepada Pengadilan Pajak, namun fiskus tidak memberikan tanggapan melalui uraian bandingnya atas banding yang dilakukan oleh pemohon.

Setelah itu baru diadakan pemeriksaan mengenai syarat formal pengajuan banding dari Pemohon Banding maupun dari Terbanding. Dalam persidangan yang diadakan oleh majelis biasanya majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan keten¬tuan formal pengajuan banding maka selanjutnya biasanya baru diadakan pemeriksaan materi sengketa banding oleh majelis melalui persidangan. Untuk lebih memahami lagi mungkin anda bisa melihat kasus-kasus Pengadilan Pajak yang sering kami tampilkan pada setiap edisi dalam rubrik Tax Court.

 

Demikian penjelasan dari kami,Terima kasih

 

Hormat Kami,

Pengasuh

 

( Indonesian Tax Review Digest Volume III / Nomor 03 /2006 )
 
< Prev   Next >