Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday182
mod_vvisit_counterYesterday1057
mod_vvisit_counterThis week7726
mod_vvisit_counterThis month24729
mod_vvisit_counterAll1549987

DigitalClock

Cadangan Biaya Bunga, Apakah eductible Expense? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Cadangan Biaya Bunga, Apakah   eductible Expense?

 

Yth. My Tax Advisor,

 

Beberapa waktu yang lalu perusahaan kami, PT Y, mengalami kesulitan finansial dan berkenaan den-gan hal itu seorang pemegang saham di perusahaan kami—sebutlah Bapak X—telah memberikan pinja¬man tanpa bunga.

Berkaitan dengan transaksi tersebut kami merasa agak khawatir jika pinjaman tersebut akan dikoreksi oleh fiskus karena tidak ada bunga yang kami bayar-kan kepada pemegang saham tersebut, sehingga kami berencana untuk mencadangkan biaya bunga atas pinjaman tersebut. Pertanyaan kami adalah:

1. Apakah benar pinjaman kepada pemegang sa¬ham yang tidak ada bunganya akan dikoreksi oleh fiskus?

2. Bolehkah kami melakukan pencadangan tersebut menurut ketentuan perpajakan ?

 

Demikian pertanyaan kami, atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat saya

Abdy

Yth. Bapak Abdy,

Dalam kondisi seperti sekarang, tidak heran memang jika ada beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Dan untuk menanggulanginya, meminjam dari pemegang saham atau pihak internal lain mungkin merupakan jalan terbaik. Sebab selain prosedurnya tidak berbelit-belit,  umumnya   para   pemegang  saham tidak mempermasalahkan mengenai bunga pinjamannya.

Meminjam dari pemegang saham di mana dalam pinjaman tersebut tidak memperhitungkan unsur bunga pinjaman, dalam konteks biasa atau umum, memang tidakakan menjadi masalah.Namun dalam konteks pajak, transaksi tersebut dapat menjadi masalah dan dapat pula dipermasalahkan oleh fiskus saat melakukan pemeriksaan.Sebab peraturan perpajakan yang berlaku saat ini memberikan batasan dan prasyarat serta perlakuan khusus terhadap transaksi jenis ini.

Berkaitan dengan masalah pinjaman dari pemegang saham, Dirjen Pajak dalam suratnya bernomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 menegaskan bahwa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham kepada perusahaan akan dianggap wajar dan tidak akan dikoreksi fiskus apabila memenuhi persyaratan berikut,yaitu:

1. Pinjaman   tersebut   berasal   dari   dana   milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain,

2. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya,

3. Pemegang   saham   pemberi   pinjaman   tidak sedang dalam keadaan merugi,

4. Perusahaan      penerima      pinjaman      sedang mengalami       kesulitan       kuangan       untuk melangsungkan usahanya.

Dalam surat bernomor S-165/PJ.312/1992 tersebut Dirjen Pajak mengatakan bahwa jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pinjaman dari pemegang saham kepada perusahaan bersangkutan akan dikoreksi seolah-olah terdapat bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga wajar. Dengan demikian, maka nantinya akan ada kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23 atas bunga. Dan jika perusahaan penerima pinjaman belum melakukan pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 23 tersebut, maka saat pemeriksaan pajak dilakukan fiskus dapat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 atas bunga yang seharusnya ada dan dibayarkan kepada pemegang saham yang memberikan pinjaman.

Kemudian mengenai masalah pencadangan biaya, secara formal sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, segala macam jenis pencadangan pada prinsipnya tidak boleh dibiayakan (non deductible expense), kecuali untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, yang hingga kini telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 pada tanggal 6 Juni 2000.

Namun demikian, berkaitan dengan masalah pencadangan biaya bunga seperti yang perusahaan Bapak lakukan, kami berpendapat bahwa boleh atau tidaknya cadangan tersebut untuk dibiayakan dalam SPTTahunan PPh perusahaan amat tergantung dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap perusahaan Bapak.Jika dalam pemeriksaan pajak pinjaman tanpa bunga tadi tidak dikoreksi, misalnya karena memenuhi keempat persyaratan yang disebutkan dalam S-165/PJ.132/1992, maka cadangan biaya bunga tersebut tidak boleh dibiayakan (non deductible expense) dalam SPT Tahunan PPh perusahaan Bapak.

Tetapi jika nanti pada saat pemeriksaan pajak fiskus melakukan koreksi terhadap pinjaman dari pemegang saham sehingga menjadi terutang bunga, maka 'cadangan biaya bunga' yang Bapak bentuk tersebut semestinya boleh dibiayakan (deductible expense) sebagai biaya bunga tetapi hanya sebesar jumlah koreksi biaya bunga yang dilakukan fiskus. Dalam hal ini, jika fiskus melakukan koreksi terhadap pinjaman dari pemegang saham, maka fiskus juga seharusnya secara fair melakukan koreksi negatif terhadap biaya dengan menambahkan biaya bunga sebesar jumlah yang dikoreksinya.

 

Demikian penjelasan kami.

Hormat kami,

Pengasuh

 

 

 

( Indonesian Tax Review Digest Vol IV/Nomor 04/2007 )
 
< Prev   Next >