Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday725
mod_vvisit_counterYesterday1101
mod_vvisit_counterThis week5965
mod_vvisit_counterThis month725
mod_vvisit_counterAll1556791

DigitalClock

S-265/PJ.313/2005 PENERAPAN PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG PPh PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 29 March 2005

PENERAPAN PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG PPh

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 27 September 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

1.         Dalam surat tersebut pada intinya Saudara mengemukakan bahwa:

 

            a.         PT Bank ABC adalah bank umum yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1990,

dimana kegiatan/jenis usahanya di atur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan);

 

b.         Dengan dicabutnya ijin usaha PT Bank ABC maka PT Bank ABC tidak boleh lagi beroperasi atau melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Meskipun demikian, keberadaan badan hukum bank tetap ada dan PT Bank ABC tetap tunduk kepada Undang-Undang Perbankan, dan masih dapat melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka membereskan kekayaan dalam proses likuidasi yang diwakili oleh Tim Likuidasi PT Bank ABC;

 

c.         Sehubungan dengan masalah tersebut, Saudara memohon penegasan bahwa PT Bank ABC tidak terutang PPh Pasal 23 atas penghasilan bunga deposito yang diperoleh atau diterimanya.

 

2.         Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

 

a.         Pasal 2 ayat (3) huruf b, yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri antara lain adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

 

b.         Pasal 2A ayat (2), kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia;

 

c.         Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

 

d.         Pasal 23 ayat (1) atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

 

                        1)         sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

 

                                    a)         dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

 

                                    b)         bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

 

                                    c)         royalti;

 

d)         hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

 

2)         sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

 

                        3)         sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

 

a)         sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

 

                                    b)         imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

 

e.         Pasal 23 ayat (4), pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan antara lain atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

 

f.          Pasal 25 ayat (7), penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

3.         Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, antara lain diatur bahwa:

 

a.         Pasal 19 ayat (2), dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham:

 

                        1)         meminta Tim Likuidasi:

 

-           mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;

 

                                    -           memberitahukan kepada instansi yang berwenang;

 

-           memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan;

 

                        2)         membubarkan Tim Likuidasi;

 

b.         Pasal 21, status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).

 

4.         Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto sertifikat Bank Indonesia, antara lain diatur bahwa:

 

a.         Pasal 1 ayat (1), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final;

 

b.         Pasal 3 ayat (1) huruf b, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

 

5.         Dalam surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor XXX tanggal 2 Maret 2005 ditegaskan bahwa PT Bank ABC setelah dicabut ijin usahanya masih diperlakukan sama dengan bank umum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta peraturan lainnya dengan status Bank Dalam Likuidasi dan bukan merupakan perusahaan biasa (dalam likuidasi).

 

6.         Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

 

a.         Meskipun izin usaha PT Bank ABC telah dicabut dan diharuskan untuk dilikuidasi, selama proses likuidasi tersebut belum selesai, PT Bank ABC tetap berstatus sebagai badan hukum bank sampai dengan tanggal diumumkan berakhirnya likuidasi;

 

b.         Status PT Bank ABC dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak tetap merupakan Wajib Pajak bank, sehingga tetap tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak bank dan tetap harus melaksanakan kewajibannya sampai dengan proses likuidasi tersebut selesai dan NPWP PT Bank ABC dicabut;

 

c.         Dengan demikian, atas penghasilan bunga deposito yang diperoleh atau diterimanya PT Bank ABC tidak terutang dan dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

 

Demikian penegasan kami harap maklum.

 

A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR,

            ttd

HERRY SUMARDJITO
Last Updated ( Sunday, 19 August 2007 )
 
< Prev   Next >