Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday195
mod_vvisit_counterYesterday647
mod_vvisit_counterThis week2142
mod_vvisit_counterThis month17305
mod_vvisit_counterAll1382185

DigitalClock

S-1013/PJ.313/2005 JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 November 2005

JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN

 

 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 Agustus 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

1.         Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

a.         Anggota Asosiasi ABC merupakan Badan Usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Samarinda untuk kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Samarinda dan sekitarnya;

 

            b.         Saudara mohon penjelasan:

 

1)         Apakah jasa bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat termasuk dalam kategori jasa kepelabuhanan?

 

2)         Apakah jasa-jasa kepelabuhanan (di lini I dan lini II) yang diberikan Perusahaan Bongkar Muat tidak termasuk dalam Objek PPh Pasal 23?

 

2.         Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

 

a.         Ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

 

                        1)         Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

 

2)         Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

 

b.         Ayat (2), besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 

3.         Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

 

a.         Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;

 

b.         Jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut antara lain adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.

 

c.         Besarnya perkiraan penghasilan neto atas imbalan sehubungan dengan jasa tersebut pada huruf 3b adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

 

4.         Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, antara lain diatur bahwa:

 

            a.         Pasal 1, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan

persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan;

 

b.         Pasal 2, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang atau dipotong oleh penyewa yang bertindak sebagai Pemotong Pajak;

 

            c.         Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

 

5.         Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan diatur antara lain bahwa:

 

a.         Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal, sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

b.         Pemakaian gudang/lapangan penumpukan pelabuhan di lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) tidak termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan karena termasuk sebagai bagian dari jasa pelabuhan;

 

c.         Pemakaian gudang/lapangan ataupun ruang bangunan/gedung di luar lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) di lingkungan pelabuhan termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.

 

6.         Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:

 

a.         Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh atas Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan tidak termasuk jasa yang terutang PPh Pasal 23 sepanjang dilakukan di lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas;

 

            b.         Dalam hal atas Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan tersebut diberikan pula:

 

1)         jasa di luar lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) dimana jasa tersebut termasuk jasa sebagaimana dimaksud dalam KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka atas jasa tersebut terutang dan wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;

 

2)         sewa tanah dan atau bangunan di luar lini 1 (satu) dan lini 2 (dua), maka terutang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas.

 

Demikian penegasan kami, harap maklum.

 

DIREKTUR,

ttd

HERRY SUMARDJITO
 
< Prev   Next >