Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday883
mod_vvisit_counterYesterday961
mod_vvisit_counterThis week4097
mod_vvisit_counterThis month29665
mod_vvisit_counterAll1554922

DigitalClock

SE-50/PJ.43/1999 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 J PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 28 October 1999
PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 JUNI 1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUT PPh PASAL 22 SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA


Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1999 tanggal
7 September 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997
tanggal 26 Agustus 1997, Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan
Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 549/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997, dengan ini
dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-16/PJ.43/1998 Tanggal 4 Juni 1998 sebagai berikut :

1) Menambah ketentuan baru pada butir 2.3. yaitu butir 2.3.5. yang berbunyi sebagai berikut :

"2.3.5. KEP-65/PJ./1995 tanggal 31 Juli 1995 : untuk penjualan hasil produksi Industri otomotif
di dalam negeri."

2) Ketentuan butir 2.8. diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"2.8. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya

2.8.1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan
barang sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. diatas, dipungut pada saat
penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).

2.8.2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau
penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. di atas,
dilaksanakan dengan cara pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetor
oleh pembeli atau penerima penyerahan barang ke bank persepsi atau Kantor
Pos dan Giro dengan menggunakan bentuk formulir Surat Setoran Pajak
(Formulir bentuk KP. PDIP.5.1-98) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-107/PJ./1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Bentuk
Formulir Surat Setoran Pajak.

2.8.3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada butir 2.4
di atas, diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor
Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah
masa pajak berakhir."

3) Ketentuan butir 3 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"3. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut :

3.1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan.

3.2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk :

3.2.1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

3.2.2. Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang
bertugas di Indonesia yang dinyatakan bukan sebagai bukan Subjek
Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan;

3.2.3. Buku ilmu pengetahuan;

3.2.4. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial
atau kebudayaan;

3.2.5. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain
semacam itu yang terbuka untuk umum;

3.2.6. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan;

3.2.7. Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang
cacat lainnya;

3.2.8. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku
cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan
negara;

3.2.9. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

3.2.10. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

3.2.11. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

3.2.12. Barang pindahan;

3.2.13. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas,
dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.

3.3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata
dimaksudkan untuk di ekspor kembali;

3.4. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);

3.5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air
minum/PDAM dan benda-benda pos;

3.6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang
perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

3.7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara;

3.8. Impor kembali (re-impor) barang-barang yang dipergunakan untuk pameran di
luar negeri atau barang-barang yang diimpor kembali untuk diperbaiki, rekondisi
atau modifikasi.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada butir 3.4., 3.5., 3.7. dan 3.8. dilakukan
secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)."

4) Hal-hal lain sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-16/PJ.43/1998 tanggal 4 Juni 1998 sepanjang tidak bertentangan dengan
Surat Edaran ini, tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA


 
< Prev   Next >