Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday500
mod_vvisit_counterYesterday647
mod_vvisit_counterThis week2447
mod_vvisit_counterThis month17610
mod_vvisit_counterAll1382490

DigitalClock

S-132/PJ.313/1999 PERATURAN PERPAJAKAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 12 May 1995
PERATURAN PERPAJAKAN


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 6 April 1999 perihal peraturan perpajakan, dengan
ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara menanyakan apakah komisi yang diterima oleh Travel Biro dari
hasil penjualan ticket penerbangan, dikenakan/dipungut pajak dan mohon dikirimkan peraturan
mengenai permasalahan dimaksud.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1994 antara lain disebutkan bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang
oleh Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Dalam Negeri
berupa hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf (e) dipotong PPh oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari
jumlah bruto.

3. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-128/PJ./1997 tanggal 27 Juli 1997
mengatur bahwa jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
adalah jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan, jasa akuntansi dan pembukuan,
jasa penebangan hutan, jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan, jasa pengeboran (jasa
drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk
usaha tetap, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa perantara, jasa penilai, jasa aktuaris, jasa
pengisian suli suara (dubbing) dan/atau mixing film, dan jasa selain tersebut di atas yang
pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD, yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.33/1998 tanggal 16 Maret 1998
antara lain ditegaskan bahwa penghargaan atas suatu prestasi tertentu seperti penghargaan dalam
menjualkan suatu produk termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang merupakan
objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa :

a. dalam hal penghasilan sebagai imbalan atas jasa menjualkan tiket penerbangan yang
diterima atau diperoleh perusahaan travel biro disebutkan secara tegas berupa komisi dan
tidak dikaitkan dengan prestasi tertentu yang harus dipenuhi perusahaan travel biro sesuai
permintaan perusahaan penerbangan, maka atas penghasilan tersebut harus dipotong
PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% x 60% atau 9% dari jumlah bruto tidak termasuk
PPN dan PPnBM karena pemberian jasa tersebut termasuk sebagai kegiatan jasa
perantara.

b. dalam hal penghasilan sebagai imbalan atas jasa menjualkan tiket penerbangan yang
diterima atau diperoleh perusahaan travel biro dikaitkan dengan prestasi tertentu yang
harus dipenuhi perusahaan travel biro sesuai permintaan perusahaan penerbangan, maka
atas penghasilan tersebut harus dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan penerbangan
sebesar 15% dari jumlah bruto karena imbalan tersebut termasuk sebagai penghargaan.

c. dalam hal imbalan yang diterima agen penjualan tiket berupa potongan harga, maka
imbalan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN


 
< Prev   Next >