Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday753
mod_vvisit_counterYesterday980
mod_vvisit_counterThis week5727
mod_vvisit_counterThis month27003
mod_vvisit_counterAll1466787

DigitalClock

S-308/PJ.313/2006 PPh PASAL 23 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 April 2006
PPh PASAL 23 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa:

a. Terdapat perbedaan pandangan menyangkut dasar hukum pengenaan pajak
dan pelaksanaannya atas Surat dari CV. ABC Nomor XXX tanggal 14 Oktober 2003
yang dijawab dengan XXX tanggal 23 Maret 2004;

b. Dalam surat Nomor XXX tanggal 14 Oktober 2003 CV. ABC menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1) CV. ABC adalah suatu perusahaan yang salah satu bidang usahanya adalah
pengangkutan barang. Dalam Surat Perjanjian Jasa Pengangkutan Material
Tambang dan Material Pabrik dengan PT XYZ tanggal 24 Agustus 2001, disepakati
bersama bahwa:

1) Pengangkutan material tambang dan material pabrik dilakukan dari lokasi
material ke lokasi pabrik milik PT XYZ;

2) Imbalan jasa angkutan dihitung dan dibayarkan berdasarkan banyaknya
atau volume material yang diangkut, berat material dan jarak (km) ke
lokasi pabrik;

3) Kendaraan angkutan yang digunakan adalah milik CV. ABC dengan
menggunakan plat dasar nomor polisi warna kuning;

2) CV. ABC berpendapat bahwa jasa pengangkutan material tambang dan material
pabrik yang dilakukan termasuk kategori jasa angkutan yang tidak dikenakan atau
bukan objek pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 maupun
KEP-170/PJ/2002;

c. Dalam surat tanggapan dari Direktur Peraturan Perpajakan Nomor XXX tanggal
23 Maret 2004, Direktur Peraturan Perpajakan menyampaikan bahwa:

1) Sepanjang jasa angkutan darat yang dilakukan oleh CV. ABC dilakukan
berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyaknya
atau volume barang, berat barang, dan jarak ke tempat tujuan, dan sepanjang
kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang
diangkut tersebut sampai ke tempat tujuan, maka merupakan jasa angkutan
darat yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

2) Apabila jasa angkutan darat yang dilakukan oleh CV. ABC tidak memenuhi
persyaratan tersebut pada huruf a, maka jasa dimaksud merupakan jasa
persewaan alat angkutan darat yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23
sebesar 20% x 15% atau 3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

d. Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh KPP Kendari atas ijin PT XYZ diperoleh
gambaran sebagai berikut:

1) Adalah benar bahwa armada truk yang dimiliki oleh CV. ABC menggunakan plat
nomor dengan dasar warna kuning yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut
adalah angkutan umum, tetapi bila dilihat dari desainnya, truk tersebut tidak bisa
digunakan untuk mengangkut barang secara umum, hanya dikhususkan untuk
mengangkut barang tertentu seperti pasir, tanah, batu, dan barang yang sejenis
dan hanya digunakan untuk kegiatan di PT XYZ;

2) CV. ABC selain mengangkut material tambang dan material Pabrik juga
melaksanakan hampir keseluruhan proses penambangan yang meliputi
pengupasan, penambangan dan pengangkutan (sistem transportasi) material.
Kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh CV. ABC adalah pemboran. Berdasarkan
penjelasan yang diterima dari PT XYZ diketahui bahwa kegiatan penambangan
diluar pemboran dikerjakan pihak ke-3 (outsourcing) termasuk peralatan yang
digunakan seperti loader dan escavator.

e. KPP Kendari berpendapat sebagai berikut:

1) Jasa yang diberikan CV. ABC kepada PT XYZ termasuk jasa penambangan dan
jasa penunjang di bidang pertambangan selain migas sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II Nomor 2 huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-170/PJ./2002 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran III Nomor
2 huruf c, huruf d dan huruf e keputusan tersebut;

2) Imbalan jasa yang diperoleh CV. ABC terkait dengan jasa yang diberikan kepada
PT XYZ merupakan objek Pemotongan PPh Pasal 23, sehingga PT XYZ selaku
pemotong pajak wajib memotong dan menyetorkannya ke kas negara sesuai
ketentuan yang berlaku.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU
PPh), diatur bahwa atas jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan
atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15%
(lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa
Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur antara lain bahwa:

a. Pasal 1 ayat (2) : Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian
jasanya saja, kecuali dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian
jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

b. Lampiran I angka 1 : atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat, besarnya perkiraan
penghasilan neto ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;

c. Lampiran II angka 2 huruf g, untuk jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas perkiraan penghasilan netonya adalah 40% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN;

d. Dalam Lampiran III angka 2, yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa
Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf g Lampiran II adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
pertambangan umum berupa:

1) Jasa pengeboran;

2) Jasa penebasan;

3) Jasa pengupasan dan pengeboran;

4) Jasa penambangan;

5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;

6) Jasa pengolahan bahan galian;

7) Jasa reklamasi tambang;

8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan
penggalian/pemindahan tanah;

9) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan bukti dan data di lapangan yang disampaikan oleh KPP Kendari kami
sampaikan bahwa Jasa yang dilakukan oleh CV. ABC termasuk dalam Jasa Penambangan
dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas yang terutang PPh Pasal 23.
Oleh karena itu, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh CV. ABC dari jasa yang
dilakukannya wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh PT XYZ selaku pihak yang membayarkan
penghasilan sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;

b. Dengan demikian, penegasan kami terdahulu dalam surat Dirjen Pajak Nomor
S-265/PJ.313/2004 tanggal 13 Maret 2004 dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO


 
< Prev   Next >