Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday147
mod_vvisit_counterYesterday848
mod_vvisit_counterThis week1723
mod_vvisit_counterThis month29492
mod_vvisit_counterAll1469275

DigitalClock

S-344/PJ.43/2003 MASALAH PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS PENJUALAN SOFTWARE BERLISENSI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 09 September 2003
MASALAH PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS PENJUALAN SOFTWARE BERLISENSI


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 4 Juli 2003 perihal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan sebagai berikut:

a. PT ABC mendapatkan persetujuan sebagai Re-seller oleh XYZ untuk menjual,
mendistribusikan software produk jadi Microsoft. Dalam perjanjian seluruh media
CD software toolkit dan penerbitan sertifikat lisensi dilakukan oleh BCA.

b. Dalam praktek sehari-hari sering terjadi perselisihan PT ABC dengan pihak customer
karena atas penjualan software computer ini dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 berupa
royalti sebesar 15% atau customer mengacu pada Keputusan Dirjen Nomor 170/PJ./2002
melakukan pemotongan berupa jasa teknik sebesar 40% x 15% atau melakukan
pemotongan berupa jasa software computer sebesar 40% x 15%.

c. Saudara mohon penegasan atas permasalahan:

1) atas penjualan Software Komputer program umum tersebut bukan merupakan
objek pemotongan PPh Pasal 23, atau

2) atas penjualan software computer produk jadi berlisensi (original copy) yang
bersifat umum terutang PPh Pasal 23 berupa royalti atau berupa jasa teknik/jasa
software;

3) atas pembayaran untuk pembelian software dari Microsoft tersebut dilakukan
pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif berdasarkan P3B berupa royalti atau tidak.

2. Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Amerika dan Protokol
Indonesia - Amerika, antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (3):

Royalti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (3), sehubungan dengan penggunaan,
atau hak untuk menggunakan, barang atau hak-hak untuk menggunakan, barang atau
hak-hak sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang berada di suatu Negara Pihak pada
Perjanjian akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di Negara Pihak pada
Perjanjian tersebut.

b. Pasal 13

(i) Ayat (1):

Royalti yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh
penduduk Negara lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua
Negara tersebut.

(ii) Ayat (2):

Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Perjanjian atas royalti
yang bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut dan dimiliki oleh Pihak
yang menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya
pada Perjanjian tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti
sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3).

3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
beserta penjelasan, diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk royalti.

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dijelaskan bahwa pada dasarnya imbalan berupa
royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

a. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau
rahasia perusahaan;

b. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu
pengetahuan;

c. informasi, yaitu yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum
dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari
informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya
tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk
dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan
publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan
oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

4. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain diatur
bahwa atas penghasilan dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau
terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau
bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti;

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas jasa lain selain jasa
yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

5. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,
diatur bahwa atas penghasilan berupa royalti yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan.

6. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

a. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa sehubungan dengan software komputer,
termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

b. Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan imbalan jasa tersebut adalah sebesar
40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

c. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan
jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja,
kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa
dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

a. Pembelian software saja tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

b. Apabila pembelian software komputer disertai dengan pemberian lisensi, maka
termasuk dalam pengertian royalti yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

c. Software maintenance termasuk jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan sehubungan
dengan software komputer dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40%
atau 6% (enam persen) dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.

d. Atas royalti yang dibayarkan oleh PT ABC kepada XYZ (Perusahaan Amerika) dan
mengingat beneficial owner royalti tersebut adalah Microsoft Amerika, maka perlakuan
Pajak Penghasilan atas royalti tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda antara Indonesia - Amerika. Dengan demikian terhadap royalti yang dibayarkan
oleh PT ABC kepada XYZ dikenakan berdasarkan PPh Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah bruto berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda Indonesia - Amerika sebagaimana tercantum dalam angka 2 huruf b.

e. Untuk penerapan ketentuan P3B sebagaimana tersebut pada huruf d, pihak XYZ wajib
menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan dan ditandatangani
oleh pejabat Competent Authority di Amerika kepada PT ABC sebagai pihak yang
membayarkan penghasilan dan menyerahkan fotokopinya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat PT ABC terdaftar.

f. Apabila XYZ tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dimaksud, maka
atas pembayaran imbalan royalti tersebut dikenakan pemotongan pajak di Indonesia
dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto sesuai ketentuan Pasal 26 ayat
(1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN


 
< Prev   Next >