Google Translator

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday300
mod_vvisit_counterYesterday908
mod_vvisit_counterThis week3223
mod_vvisit_counterThis month17061
mod_vvisit_counterAll1488008

DigitalClock

S-354/PJ.43/2003 ONGKOS ANGKUTAN DARAT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 24 September 2003
ONGKOS ANGKUTAN DARAT


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 1 September 2003 perihal sebagaimana tersebut
di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995
tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, Saudara mengajukan beberapa
permasalahan dalam menerapkan biaya ongkos angkutan darat yaitu sesuai bukti tagihan
ongkos angkutan barang dalam tahun 2002 yang ditagih dari perusahaan angkutan umum
kepada PT ABC adalah berdasarkan perhitungan volume barang/berat barang yang dikirim
dari pabrik ke tempat tujuan atau sebaliknya (tidak ada transaksi tagihan biaya ongkos
angkutan darat berdasarkan perhitungan borongan, mingguan, bulanan, sewa untuk
jangka waktu tertentu).

b. Saudara mohon penegasan atas transaksi tersebut di atas, tidak merupakan objek
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas ongkos angkutan darat adalah sudah
benar dan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-08/PJ.313/1995.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh
Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002
tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1)
huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur antara lain:

a. Lampiran I angka 1 Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta
Khusus Kendaraan Angkutan Darat.

b. Perkiraan penghasilan neto sehubungan dengan jasa sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah 20%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

c. Ketentuan ini mulai berlaku 1 Mei 2002.

4. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang
PPh Pasal 23 Atas Persewaan Alat Angkutan Darat antara lain diatur bahwa:

a. Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 adalah:

1) Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi, truk, mobil derek
dan taksi milik perusahaan/orang pribadi yang disewa atau dicharter untuk jangka
waktu tertentu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu
perjanjian tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak
Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal
23, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat menggunakan
kendaraan umum yang bersangkutan.

2) Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan
milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang
disewakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk
sebagai pemotong PPh Pasal 23.

3) Sewa kendaraan berupa truk, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi
yang disewa atau dicharter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan
operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.

b. Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 adalah:

1) Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/dicharter sesuai tarif
argometer.

2) Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang
dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan
yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat
tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi
terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada
waktunya.

3) Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perum Kereta Api.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:

a. Dalam hal jasa sewa angkutan darat yang diberikan oleh perusahaan angkutan darat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, maka jasa yang
diberikan termasuk dalam pengertian jasa angkutan darat dan merupakan objek
pemotongan PPh Pasal 23, sehingga atas jasa angkutan darat yang diberikan oleh
perusahaan jasa angkutan darat terutang PPh Pasal 23 sebesar 20% x 15% atau 3%
dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.

b. Dalam hal jasa sewa angkutan darat yang diberikan oleh perusahaan angkutan darat
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, maka jasa yang
diberikan termasuk dalam pengertian jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek
pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian atas penghasilan tersebut merupakan objek
yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000 dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
PPh Badan perusahaan jasa angkutan darat.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN


 
< Prev   Next >