Harian Seputar Indonesia, 2 September 2010

 

MAKASSAR (SINDO) – Kecamatan Tamalate berhasil melampaui target pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibebankan Pemkot Makassar untuk 2010.

Dari target yang dibebankan Rp5,2 miliar,Kecamatan Tamalate berhasil mengumpulkan PBB sebesar Rp5,5 miliar atau 100,6% yang jatuh tempo pada 31 Agustus 2010. Camat Tamalate Ferdy Amin mengatakan,keberhasilan yang diraih merupakan bukti tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi. Dia mencontohkan,Kelurahan Tanjung Merdeka yang sebelumnya tidak pernah mencapai target yang dibebankan, tapi tahun ini berhasil melampaui target. “Kami juga membentuk tim kerja di tingkat kelurahan serta kecamatan sehingga tantangan kerja yang diberikan pimpinan mampu diselesaikan dengan baik,” ungkapnya, saat memberikan keterangan di ruang kerja dia belum lama ini.

Harian Seputar Indonesia, 2 September 2010

 

MAKASSAR(SINDO) – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengelola empat sumber pajak baru sesuai petunjuk Undang-Undang (UU) 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Empat pajak baru tersebut, yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB). Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengungkapkan, dalam UU tersebut, Pemkot memperoleh pelimpahan beberapa jenis pajak untuk dikelola daerah. Sebelumnya jenis pajak itu dikelola pemerintah pusat sebagai bentuk kebijakan dalam rangka desentralisasi fiskal. Karena itu, mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menjelaskan perlu revisi terhadap perda pajak daerah yang selama ini digunakan.Tujuannya, memadukan kondisi dan potensi Kota Makassar serta efektivitas pengawasan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Harian Seputar Indonesia, 2 September 2010

 

MEDAN (SINDO) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perusahaan dan komoditas kelapa sawit diperjelas.

Selama ini petugas perpajakan terkesan masih tebang pilih soal pemberian kredit PPN itu. “Selama ini ada perusahaan yang bisa mengkreditkan, tapi ada juga yang tidak, dilihat dari produksinya. Kami minta ini diperjelas antara mana yang boleh dikredit dan mana yang tidak,” ujar Ketua Gapki Sumut Balaman Tarigan di Medan kemarin. Menurut dia, PPN yang dikreditkan lebih menguntungkan karena bisa langsung dimanfaatkan oleh pengusaha.

Inilah.com, 1 September 2010

 

INILAH.COM, Jakarta - Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing diakui sulit dideteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Pajak Mochammad Tjiptarjo di DPR RI, Selasa (31/8). "Berapa hitung-hitungnya susah kita deteksi karena itu kan per kasus, dan relatif pada waktu kita inventarisir, persoalan transfer pricing ditangani secara administratif kita kalah mulu di tingkat peradilan," ujarnya.

Ia melanjutkan kekalahan Ditjen Pajak dalam kasus transfer pricing karena dokumen yang disajikan tidak menjelaskan angka pasti di setiap kasusnya.