Harian Seputar Indonesia, 30 Agustus 2010

 

YOGYAKARTA (SINDO) – Penerapan pajak progresif pada kendaraan roda empat dan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10% tidak mampu menaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak progesif akan menambah PAD, jika produk domestik regional bruto (PDRB) di DIY tinggi. Anggota Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD DIY Ahmad Sumiyanto mengatakan, terkait pajak progresif, daerah tidak bisa mengambil banyak keuntungan dengan rendahnya PDRB di DIY. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan II 2010 yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurun sebesar 2,35%.Namun, PDRB Provinsi DIY pada triwulan II 2010 jika dibandingkan triwulan yang sama 2009 mengalami peningkatan sebesar 5,45%.

Detiknews.com, 28 Agustus 2010

 

Jakarta - Jaksa telah menyelesaikan penyusunan surat dakwaan terhadap tersangka kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. Pekan depan, berkas perkara Gayus akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Sekarang sudah selesai penyusunan dakwaan, tinggal nunggu pelimpahan. Kira-kira minggu ini, sebelum lebaran pokoknya. Seminggu ke depan," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, M Yusuf, kepada detikcom, Sabtu (28/8/2010).

Yusuf menjelaskan, Gayus terjerat dua perkara, yakni perkara korupsi dan perkara mafia pajak. Untuk lebih praktisnya dakwaannya akan digabung menjadi satu.

analisadaily.com, 28 Agustus 2010

 

Ternyata, pejabat negara Indonesia 'miskin-miskin'. Menurut, Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo hingga saat ini tidak ada satu pun pejabat negara yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (High Wealth Individual-HWI).

Para pejabat negara yang masih terdaftar dalam KPP Pratama ternyata bukan masuk kategori KPP HWI. Menurut Tjiptardjo, tidak ada pejabat negara yang memiliki kekayaan bruto hingga Rp 10 miliar berdasarkan syarat masuk KPP HWI.

"Kalau menurut data yang ada, nggak ada (yang terdaftar di KPP HWI), belum ada karena tersebar. Pejabat negara yang masuk HWI ya nggak diapa-apain dong karena memang pejabat negara itu tersebar di KPP-KPP, yang masuk HWI itu adalah siapa pun juga yang ketentuannya, kekayaannya berapa itu, Rp 10 miliar gitu lah," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8) malam.

Harian Kontan, 28 Agustus 2010