|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 13 September 2008 |
Tempo Interaktif, 13 September 2008JAKARTA:Pemerintah meminta masa transisi tiga tahun untuk pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) oleh pemerintah daerah. Dan Presiden berhak membatalkan penetapan tarif pajak itu bila berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Presiden bisa mereview dan membatalkan perda untuk pajak bahan bakar setelah mendapat respon dari masyarakat selama tiga tahun masa transisi. Karena ini, persoalan sensitif, apalagi mau Pemilu," ujar Ketua Pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (12/9)
Seperti diketahui pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubh tarif PBB-KB dari 5 persen menjadi maksimal 10 persen. Dengan penerapan tarif yang tergantung pada daerah, maka harga BBM bisa berbeda di masing-masing daerah dan berpotensi menimbulkan gejolak. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 13 September 2008 |
Okezone, 13 September 2008JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyikapi persoalan penggelapan pajak Asian Agri sesuai aturan hukum. Siapapun yang terlibat dalam kasus Asian Agri, tanpa kecuali akan diperlakukan sesuai koridor hukum.
"Presiden selalu memberikan arahan dan perintah," demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika menanggapi pertanyaan mengenai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus penggelapan pajak PT Asian Agri, seusai buka puasa bersama di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Jumat (13/9/2008) malam.
"Dalam hal ini, saya juga ingin menyampaikan kepada semua pihak kami menjalankan tugas atas nama negara. Saya akan menjaga agar tidak melebar seperti dipersepsikan membuat sulit dan sebagainya," ucapnya. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 13 September 2008 |
|
Harian Kompas, 13 September 2008 Masa Transisi Ditetapkan Tiga Tahun Dengan demikian, meski kenaikan tarif diberlakukan tahun 2009, hingga 2011 presiden diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah tentang tarif PBBKB jika hal itu menimbulkan kekacauan di daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (12/9).
Ketentuan masa transisi tersebut ditetapkan dalam RUU PDRD. Adanya masa transisi itu diminta oleh Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah dalam Pansus RUU PDRD. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 13 September 2008 |
|
Koran tempo, 13 September 2008 Membayar royalti tak akan membuat pengusaha batu bara bangkrut. JAKARTA -- Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto menegaskan pemerintah akan mengirimkan surat penagihan untuk ketiga kalinya kepada kontraktor penunggak royalti batu bara. "Kalau masih perlu, akan kami kirimi surat lagi," katanya kemarin. Sebelumnya, Panitia Urusan Piutang Negara telah dua kali mengirimkan surat penagihan kepada para kontraktor. "Surat penagihan ketiga dikirimkan hari ini," ujar Direktur Kekayaan Negara Lain-lain Soepomo kepada Tempo. Menurut Soepomo, dalam surat tersebut, kontraktor diberi tenggat sampai 19 September 2008 untuk menyelesaikan kewajiban mereka. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Friday, 12 September 2008 |
|
Kontan Minggu II, September 2008, 12 September 2008 Direktorat Jenderal Pajak masih berupaya merangkul wajib pajak yang takut masuk perangkap Iming-iming penghapusam sanksi administrasi ternyata tak lantas membuat orang berbondong-bondong mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak atawa yang beken dengan sebutan NPWP. Buktinya, hingga Juni lalu baru 600.000 wajib pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Perolehan itu meleset lumayan banyak dari target yang sudah di patok kantor pajak. Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menargetkan, sampai semester pertama tahun ini, paling tidak ada 800.000 wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan Sunset Policy tersebut. |
|
Read more...
|
|
|
|
<< Start < Prev 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 Next > End >>
|
| Results 5391 - 5400 of 6941 |
