|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 12 August 2008 |
|
Harian Kompas, 12 Agustus 2008 Jakarta, Kompas - Realisasi setoran pajak yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak, Januari-31 Juli 2008, mencapai Rp 272,61 triliun. Jumlah itu meningkat 46,97 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode sama tahun 2007. Realisasi setoran pajak itu hanya 43,31 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2008. APBN-P menetapkan perolehan dari pajak sebesar Rp 629,4 triliun. ”Kami yakin akan mencapai target meskipun untuk menahan pertumbuhan penerimaan pajak di akhir tahun pada kisaran 40 persen tergolong berat,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, Senin (11/8) di Jakarta. Dia menjelaskan, jenis pajak yang masih harus didorong penerimaannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Realisasi penerimaan PBB baru Rp 11,63 triliun atau hanya 46 persen dari target APBN-P 2008, yaitu Rp 25,266 triliun. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 12 August 2008 |
Koran Tempo, 12 Agustus 2008JAKARTA -- Kalangan pengusaha bersedia memenuhi tuntutan pemerintah agar segera melunasi tunggakan royalti batu bara senilai Rp 3,9 triliun yang tidak disetorkan sejak tujuh tahun lalu.
Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffrey Mulyono mengatakan pengusaha akan membuat surat kesanggupan memenuhi kewajiban itu seperti digariskan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Generasi Pertama. "Itu hasil kesepakatan antara Kadin dan pemerintah," kata Jeffrey, mantan Presiden Direktur Berau Coal, yang juga kena cekal, setelah menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta kemarin.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 12 August 2008 |
|
Koran Tempo, 12 Agustus 2008 Kantor Pajak Lempar Bola ke Departemen Energi JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak melempar bola panas kasus reimbursement atau klaim pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) produk batu bara ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sikap itu terungkap dalam jumpa pers Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution di kantornya kemarin. Menurut dia, kontraktor batu bara tak pernah mengajukan restitusi pajak PPN sejak 2001 hingga saat ini. "Jadi tidak betul jika dikatakan penahanan royalti dilakukan karena permohonan restitusi PPN tidak dibayar," kata Darmin.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 12 August 2008 |
|
Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2008 MEDAN: Kalangan DPRD Sumatra Utara minta agar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Medan mengusut dugaan penggelapan pajak air bawah tanah senilai puluhan miliar rupiah oleh manajemen PT Kawasan Industri Medan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Anshari Siregar mengungkapkan selama ini manajemen Kawasan Industri Medan hanya menyetor penerimaan pajak air bawah tanah 80 perusahaan di kawasan industri, sementara titik pemanfaatan air bawah tanah mencapai sekitar 365 perusahaan. ''Dalam kasus ini, daerah telah dirugikan karena pajak air bawah tanah itu seharusnya disetor ke kas daerah. Tetapi hal itu tidak dilakukan manajemen Kawasan Industri Medan sejak 2003 hingga sekarang ini,'' katanya kepada Bisnis di Medan, pekan lalu. |
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 12 August 2008 |
|
Bisnis Indonesia, 12 Agustus 2008 JAKARTA: Otoritas pasar modal tetap memperjuangkan agar pemodal reksa dana mendapatkan keringanan pengenaan pajak penghasilan (PPh) final atas bunga dan diskonto obligasi. Selain itu, Bapepam-LK juga akan mengusahakan agar kebijakan itu tidak berlaku surut. "Kami sangat menjaga kinerja reksa dana yang terus tumbuh, di tengah turunnya harga saham dan obligasi," ujar Ketua Bapepam-LK Fuad A. Rahmany, kemarin. Menurut dia, performa reksa dana tahun ini, sangat berbeda dengan periode 2005 ketika terjadi redemption besar-besaran akibat anjloknya harga saham dan obligasi. |
|
Read more...
|
|
|
|
<< Start < Prev 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 Next > End >>
|
| Results 5671 - 5680 of 6941 |
