Detikfinance.com, 27 Agustus 2010

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak targetkan pencapaian 40 ribu pegawai pajak pada 2014. Pasalnya, saat ini, jumlah pegawai pajak belum ideal dengan jumlah penduduk Indonesia.

Direktur KITSDA Ditjen Pajak Wahju Karya Tumakaka menyatakan jika dibandingkan dengan Jepang, perbandingan antara pegawai pajak dengan jumlah penduduk cukup tinggi.

Di Jepang, jumlah pegawai pajak sebanyak 80 ribu padahal jumlah penduduknya hanya 120 juta orang. Sedangkan, di Indonesia jumlah pegawai pajak baru 32 ribu dengan jumlah penduduk 239 juta. Dengan begitu, perbandingan di Jepang hanya 1:2.500, sedangkan di Indonesia 1:5.000.

Detikfinance.com, 27 Agustus 2010

 

Jakarta - Atasi trauma dan stress di kalangan pegawai, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ingin mengubah pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbasis administrasi kepegawaian ala Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi manajemen pengelolaan SDM.

Direktur Kepatuhan Internal Transformasi Sumberdaya Aparatur (Kitsda) Wahyu Karya Tumakaka menyatakan aturan kepegawaian para pegawai di Direktorat Jenderal Pajak tidak cukup relevan dengan aturan kepegawaian PNS.

Wahyu menilai pada model yang sekarang, bagian kepegawaian di Kementerian Keuangan melihat kepengurusan hanya masalah administrasi kepegawaian sehingga  pegawai dilihat hanya sebagai objek dan belum dikelola sebagai subjek.

Kontanonline.com, 27 Agustus 2010

 

JAKARTA. Setelah dengan Malaysia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menjajaki renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 20 negara. Renegosiasi karena persetujuan tersebut tak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.

Kepala Sub Direktorat Penjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengatakan, renegosiasi perjanjian itu dilakukan dalam berbagai hal. "Ada yang mengenai tarif, tapi kebanyakan ini mengenai pertukaran informasi agar lebih transparan," katanya kepada KONTAN.

Kontanonline.com, 27 Agustus 2010

 

JAKARTA. Belum ada seorang pejabat negara yang terdaftar sebagai wajib pajak besar. Padahal, banyak kekayaan pejabat negara yang lebih dari Rp 10 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mochammad Tjiptardjo mengungkapkan, hingga sekarang belum ada seorang pun pejabat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar. Menurutnya, seseorang bisa disebut sebagai wajib pajak besar bila mempunyai kekayaan bruto minimal sebesar Rp 10 miliar.

Tjiptardjo bilang, menarik pejabat negara yang memiliki kekayaan Rp 10 miliar bukan perkara mudah karena harus didukung bukti. Namun, bila sudah ada bukti, dia berjanji akan segera memasukkan pejabat itu ke KPP Wajib Pajak Besar dan memperbaiki SPT-nya. "Kalau di mata hukum semuanya sama," tegas Tjiptardjo.