Harian Kontan, 26 Agustus 2010

PEMENANG proyek infrastruktur berpola kerjasama pemerintah dengan swasta alias public private partnership (PPP) bisa mendapat insentif perpajakan. Sebab, aturan main ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengatakan, otoritas yang berhak memberikan insentif pajak tersebut adalah Kementerian Keuangan. Jadi, "Dibuka kemungkinan pemberian insentif itu, bukan wacana, karena memang ada diperaturan presiden,"katanya, Rabu (25/8).

okezone.com, 26 Agustus 2010

 

JAKARTA - Siap-siap para wajib pajak (WP) alias investor yang memiliki nilai kekayaan cukup besar dan melakukan transaksinya di pasar saham secara otomatif pajaknya di potong dan disetorkan dalam data base Ditjen Pajak.

"Jadi para WP kalau transaksi di saham ada mekanismenya, jadi sudah otomatif, sudah dipungut, biar mereka enggak akan lari," ujar Dirjen Pajak M Tjiptarjo, saat ditemui wartawan, di Gedung Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8/2010).

okezone.com, 26 Agustus 2010

 

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo memastikan satu berkas dalam kasus penggelapan pajak Asian Agri sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Agung. Itu artinya berkas tersebut sudah siap untuk diajukan ke pengadilan.

“Ada perkembangan positif, berkasnya sudah ada yang P21 dan kita menunggu dua berkas lagi,” katanya, saat ditemui wartawan, di Gedung Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8/2010) malam.

Namun Tjiptardjo enggan merinci atas nama tersangka siapa, berkas yang sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Agung tersebut. Yang jelas, kata dia, hal ini merupakan suatu kemajuan setelah hampir empat tahun, perusahaan Asian Agri tidak pernah tersentuh. “Kami harapkan berkas yang lainnya segera P21,” ujarnya.

Harian Seputar Indonesia, 26 Agustus 2010

 

MAKASSAR (SINDO) – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pajak Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memutuskan nilai pajak progresif pemilik kendaraan bermotor lebih dari satu unit maksimal di kisaran 4,5%.

Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor 4,5% tersebut mengalami kenaikan signifikan dari yang berlaku selama tujuh tahun terakhir, di mana Pemprov Sulsel hanya mengenakan pajak progresif 1,5%.Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor lonjakan jumlah kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit di Sulsel.