|
Written by Administrator
|
|
Monday, 23 August 2010 |
Harian Kontan,
23 Agustus 2010
GAYUS
H.P. Tambunan tak lama lagi bakal duduk di kursi terdakwa. Pasalnya,
Mabes Polri sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (20/8) lalu.
Kepala
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M. Yusuf mengatakan, saat ini, jaksa
tengah menyusun surat dakwaan untuk Gayus. Setelah itu, dakwaan akan
dilimpahkan ke pengadilan. "Dakwaan sedang disusun, segera kami
sidangkan ke pengadilan,"Katanya.
Selain
Gayus, Yusuf mengungkapkan, Mabes Polri juga menyerahkan tersangka
Maruli Pandapotan Manurung dan Humala S.L. Napitupulu berikut berkas
dan barang buktinya. "Dua tersangka lainnya yang merupakan pimpinan
Gayus di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak,"ungkap dia.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Monday, 23 August 2010 |
Koran Tempo,
23 Agustus 2010
Dana rehabilitasi atap gedung Dewan pun akan dialihkan untuk biaya perjalanan Dewan.
Wajo --
Badan Pekerja Yayasan Wajo Anti-Corruption Committee dalam
penelusurannya menemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wajo ada
kemungkinan akan meminta tambahan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 2,5
miliar. Menurut ketua yayasan tersebut, Muhammad Sabri F., hal itu
sangat riskan mengingat pendapatan pajak daerah Wajo hanya sekitar Rp 5
miliar.
"Jika ini benar, total biaya
jalan-jalan anggota DPRD Wajo tahun anggaran 2010 sudah sebesar Rp 5,5
miliar," ujar Sabri. Pada 2010, kata Sabri, biaya perjalanan,
rapat-rapat koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah tercatat sebesar
Rp 3 miliar.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Monday, 23 August 2010 |
|
Harian Seputar Indonesia,
23 Agustus 2010
JAKARTA(SINDO)
– Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus memanfaatkan pertukaran
informasi dengan negaranegara yang telah memiliki perjanjian pajak (tax
treaty) dengan Indonesia.
Ini untuk menggenjot penerimaan pajak
dari luar negeri. Pengamat Perpajakan Darussalam mengatakan, Indonesia
bisa memaksimalkan penerimaan negara lewat pajak dari luar negeri
dengan kembali menggiatkan tax treaty.Selama ini tax treaty belum
berjalan maksimal.Padahal,Indonesia telah memiliki kesepakatan dengan
58 negara.“Kalau tax treaty berjalan baik,seharusnya Ditjen Pajak tidak
kesulitan mencari informasi pajak di luar negeri,” kata Darussalam saat
dihubungi kemarin. Menurut Darussalam, tax treaty sebenarnya memberikan
kemudahan kepada Ditjen Pajak dan pemerintah untuk menggali potensi
pajak Indonesia yang ada di luar negeri karena informasi bisa
dipertukarkan dengan negaranegara yang telah menyepakati tax treaty
tersebut.
|
|
Read more...
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 21 August 2010 |
Harian Kompas,
21 Agustus 2010
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menengarai banyak
pajak hotel dan restoran (PHR) di Bali yang tidak disetorkan ke kas
daerah melalui kabupaten/kota. Soalnya, pemungutan pajak ini dipotong
dari pembayaran para wisatawan di tempat menginap atau makan. Guna
mengatasi kondisi itu, sistem pembayaran online dianggap sebagai
solusi. ”Jika sudah diterapkan online, seharusnya tidak bisa main-main
lagi,” kata Pastika di Denpasar, Jumat (20/8). Pihak Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali tidak menampik kemungkinan
terjadinya kebocoran itu. ”Kami tidak mengelak tudingan Pak Gubernur
tentang adanya kebocoran itu. Kami tidak paham perjalanan pembayaran
PHR dan kami pun sering ditagih ganda oleh oknum petugas pajak,” kata
Sekretaris PHRI Bali Perry Markus. Penerimaan PHR terbesar di Bali dari
Kabupaten Badung. Pada tahun 2009 kabupaten yang mengalami
perkembangan pariwisata paling pesat di Bali ini mendapatkan Rp 680
miliar dari PHR.
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Saturday, 21 August 2010 |
Harian Kompas,
21 Agustus 2010
Jakarta,
Kompas - Bank Dunia belum mencairkan pinjaman lunak untuk pembangunan
sistem teknologi informasi di Direktorat Jenderal Pajak. Bank Dunia
mensyaratkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi Ditjen Pajak sebelum
pinjaman tersebut dicairkan.
Proyek pembangunan
sistem teknologi Ditjen Pajak itu dikenal dengan nama Project for
Indonesian Tax Administration Reform (Pintar). Menurut Direktur
Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI), Ditjen Pajak,
Hario Damar di Jakarta, Jumat (20/8), ada banyak detail yang diminta
Bank Dunia.
”Misalnya, mereka meminta agar vendor
(perusahaan kontraktor yang akan melaksanakan Pintar) dengan kriteria
tertentu dan tidak main-main. Ahli yang dipilih yang memenuhi
persyaratan tertentu. Bahkan, sampai mengatur besar aset perusahaan yang
menjadi vendor,” kata Hario.
|
|
Read more...
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
|
| Results 91 - 100 of 6941 |
