Ditjen Pajak Siapkan Dua Opsi Saat Terpisah dari Kemkeu
Written by Administrator   
Monday, 11 January 2016
Harian Kontan 11 Jan 2016
 
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memasukkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara  (BPN) dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam revisi  UU  yang  akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun ini, Ditjen Pajak mengajukan dua opsi kewenangan Ditjen Pajak setelah dilepas dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, untuk sementara, nama badan otonom pajak  itu adalah Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).  "Sejauh ini masih ontrack, perangkat regulasi sudah  disiapkan," ujar dia ke KONTAN, akhir pekan lalu.
 
Mekar bilang, jika revisi UU KUP terbit di pertengahan tahun ini, apda tahun 2017, badan ini sudah bisa efektif. Namun jika  pembahasan RUU KUP molor hingga akhir 2016, badan baru ini baru berjalan di tahun 2018.

Dia menambahkan, ada beberapa opsi pembentukan badan otonom pajak. Pertama, badan ini tidak hanya bertanggungjawab pada penerimaan pajak, namun juga penerimaan bea dan cukai hingga badan ini disebut Badan Penerimaan Negara (BPN). Kedua, badan ini  hanya  khusus mengurus penerimaan pajak hingga namanya Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).
Agenda lain tentang pembahasan kewenangan badan ini adalah apakah badan ini bisa menarik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA). Sebab, BPP memiliki   kemampuan besar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mengawasi dan menarik royalti setoran pajak.
 
Draf revisi KUP, Mekar bilang, hanya menyebut ketentuan umum pendirian  BPP. Ketentuan  lebih  teknis akan termuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan  Presiden.  Ketentuan teknis  itu antara  lain  terkait sumber daya manusia (SDM) dan kewenangan,  termasuk apakah nanti pegawai Ditjen Pajak akan ditransfer otomatis ke BPP  atau dibubarkan dulu dan dilakukan registrasi ulang. "Belum bisa disampaikan definitifnya," katanya.
 
Mekar bilang, pembentukan badan  ini bertujuan meningkatkan  penerimaan negara, khususnya  perpajakan.  Dengan dipisah dari Kemenkeu dan berada di bawah presiden langsung, otoritas pajak bisa lebih fleksibel, seperti dalam merekrut pegawai dan melaksanakan anggaran.
 
Pengamat Pajak dari Danny Darussalam Tax Center, Darussalam bilang, transformasi Ditjen Pajak menjadi semioutonomous reveneu authority akan membuat independensi  terjaga.  "Langsung  di bawah presiden, tetapi tetap koordinasi dengan Kemkeu, terutama terkait pajak sebagai kebijakan fiskal," katanya.