Bunga Pinjaman Turun, Koreksi dibatalkan
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Bunga Pinjaman Turun,  Koreksi dibatalkan

 

 

Nomor                         : Put.XXXXX/PP/M.VII/12/2004

Tanggal Putusan            : 12 Januari 2004

Jenis Pajak                   : PPh Pasal 23

Tahun Pajak                 : 2001

 

Kronologi:

  Wajib Pajak (WP) telah diperiksa oleh fiskus berkaitan dengan kewajiban PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2001;

  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan tanggal 16 Januari 2002;

  WP mengajukan keberatan kepada fiskus dengan surat tertanggal 10 April 2002, dan ditolak oleh fiskus melalui surat keputusan tertanggal 10 Maret 2003 ;

• Banding diajukan oleh WP melalui Surat Permohonan Banding tertanggal 5 Juni 2003 ;

• Putusan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2004.

Dasar Hukum Mated Banding:

• UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir de¬ngan UU No. 16/2000 (UU KUP);

• UU No. 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2000 (UU PPh).

 

Materi Sengketa:

WP yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di sektor properti telah dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan oleh fiskus. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, fiskus menemukan koreksi terhadap imbalan jasa dan bunga pinjaman kepada pemegang saham yang masih kurang bayar. Atas koreksi positif tersebut fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada WP.

WP tidak mau menerima ketetapan pajak tersebut (SKPKB) karena tidak setuju atas koreksi bunga pinjaman kepa¬da pemegang saham. WP pun mengajukan keberatannya.

Namun karena keberatannya ditolak fiskus WP akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

 

Koreksi Bunga Pinjaman

Dalam Surat Bandingnya,WP menyatakan ada dua alasan yang membuatnya tidak setuju. Yang pertama, WP melihat kalau Dasar Pe-ngenaan Pajak (DPP) dari koreksi bunga pinjaman tersebut seharusnya tidak sebesar yang diberikan fiskus. Alasannya, WP telah mendapat persetujuan untuk mendapatkan penurunan tingkat bunga dari 13% menjadi 4,096%.

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara pemegang saham (kreditur) dengan WP (debitur), kreditur memberikan pinjaman kepada dengan bunga 13% setahun dan sewaktu-waktu dapat merubah bunga sesuai dengan keadaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur. Dinyatakan dalam perjanjian tersebut bunga harus dibayar setiap akhir bulan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan berikutnya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum dibayar, maka atas bunga yang tertunda pembayaranya tersebut akan diperhitungkan dengan bunga yang sama.

Kemudian berdasarkan addendum perjanjian selanjutnya, tingkat suku bunga yang semula 13% diturunkan menjadi SIBOR (Singapore Inter Bank Offered Rate) +1,5% berlaku sejak 1 Juli 2000. Sedangkan SIBOR untuk bulan Juli-Sep-tember 2001 adalah sebesar 2,59967%, dengan demikian tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku sejak 1 Juli 2001 adalah 2,59967% + 1,5% = 4,09667%. Tingkat bunga inilah yang dipakai WP untuk menghitung bunga pinjamannya kepada pemegang saham.

Alasan lainnya, adanya perubahan cara perhitungan beban bunga dari sebelumnya bunga berbunga setiap bulan menjadi bunga berbunga setiap 3 bulan (per triwu-lan) membuat terjadinya perbedaan penghitungan Objek Pajak PPh Pasal 23 antara WP dengan fiskus. Berdasarkan kedua hal tesebut WP menegaskan tidak setuju dengan penolakan keberatan yang dilakukan fiskus. Dalam Surat Banding yang juga dilampiri beberapa fotokopi dokumen-dokumen berkaitan permohonan bandingnya itu, WPjuga mencantumkan jumlah yang masih harus dibayar menurut versinya.

Di lain pihak, melalui surat Uraian Banding tertanggal 25 Juli 2003, fiskus beranggapan kalau koreksi yang dia berikan sudah benar berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaku-kannya. Dalam menghitung bunga tersebut fiskus memeri-ksa berdasarkan data yang ada pada ledger. Selain itu ala-san keberatan WP mengenai adanya adanya penurunan tingkat suku bunga, menurut fiskus, tidak dapat diterima karena pada kenyataannya jumlah yang dibebankan oleh WP adalah jumlah sesuai hasil pemeriksaan

Sedangkan perubahan cara perhitungan bunga dari bunga-berbunga per bulan menjadi bunga-berbunga per triwulan sebagaimana yang dikemukakan WP, fiskus tidak dapat menerima alasan itu. Pasalnya alasan tersebut ti¬dak didukung oleh persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (debitur/kreditur). Berdasarkan uraian di atas, peneliti keberatan berpendapat bahwa koreksi fiskus atas pembayaran bunga kepada pemegang saham dalam negeri tetap dipertahankan sehingga menolak keberatan dari WP.

Pada intinya fiskus memandang kalau materi Surat Ban¬ding WP pada dasarnya hanya mengulang isi surat ke-beratannya saja, dengan demikian sesuai dengan Surat Eda-ran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.45/1994 tanggal 21 Pebruari 1994, yang menyatakan hal-hal yang diajukan banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran alasan permohonan banding WP. Fiskus pun kepada Majelis meminta agar permohonan banding WPditolak

WP jelas tidak sependapat dengan alasan penolakan fiskus tersebut. Dan hal ini tegas disampaikan WP melalui Surat Bantahannya yang dikirim pada tanggal 30 Juli 2003. Di dalam surat itu juga WP menyatakan bahwa selain mempunyai hutang dengan pemegang saham, WP juga mempunyai hutang dengan pemegang saham asing dari Singapura. Kaitannya dengan pinjaman pemegang saham tersebut, WP dan Pemegang saham (baik pemegang saham di Indonesia dan di Singapura) telah membuat Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman Pemegang saham (Shareholders Loan Restructure Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2003.

Dalam perjanjian itu juga diatur bahwa atas pinjaman kepada pemegang saham Indonesia ketentuannya juga ikut mengacu kepada Perjanjian Pinjaman Pemegang saham (Shareholder Loan Agreement) ar\tara\NP dengan pemegang saham asing tanggal 8 Januari 1998. Dan perubahan cara penghitungan bunga dari bunga berbunga setiap bulan menjadi bunga-berbunga setiap tiga bulan itu mengacu pada perjanjian ini.

Kemudian untuk menegaskan hal tersebut, pemegang sa¬ham lokal di Indonesia yang diwakili oleh Tn A selaku pem-beri pinjaman telah mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani tentang penurunan suku bunga pinjaman pada tanggal 3 Juni 2003. Dalam surat tersebut dinyatakan

 

bahwa WP sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mengenai penurunan tingkat suku bunga pinjaman menjadi SIBOR + 1,5% yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2001. Atas perubahan tingkat bunga itu juga WP telah melakukan koreksi dalam Buku Besar WP pada tahun 2002.

 

Pertimbangan dan Keputusan

Setelah ketentuan formal banding dinyatakan terpenuhi dan Majelis telah menentukan pokok sengketanya yang ter-letak pada koreksi positif fiskus terhadap Objek Pajak PPh Pasal 23 berupa Bunga Pinjaman (Pemegang saham) yang tidak disetujui oleh WP, maka sengketa pun dapat dilanjut-kan di persidangan. Kemudian setelah mempelajari ketera-ngan fiskus dan WP, Majelis mengetahui fiskus melakukan koreksi atas pembebanan biaya bunga pinjaman kepada pemegang saham lokal yang belum dipotong PPh Pasal 23 olehWP.

 

"Setelah melihat asli surat tersebut, fiskus akhirnya dapat menerima bukti yang disampaikan oleh WP. Namun menurut fiskus, bukti tersebut harus pula didukung dengan bukti pembayaran bunga kepada pemegang saham dan bukti rekening koran WP"

 

Dalam persidangan fiskus kembali berpendapat bahwa perubahan tingkat suku bunga dan cara perhitungan bunga dari bunga-berbunga per bulan menjadi bunga-berbunga per triwulan sebagaimana yang dikemukakan oleh WP tidak didukung oleh persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (debitur/kreditur).

WP kemudian menyampaikan asli Surat Persetujuan Perubahan Suku Bunga Pinjaman dari Pemegang saham tertanggal 3 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Tn. A selaku pemegang saham dan juga bukti Surat Kuasa dari para Pemegang saham Indonesia kepada Tn. A untuk menandata-ngani Surat Persetujuan tersebut tertanggal 15 Mei 2003. Isi surat tersebut menyetujui perubahan suku bunga pin¬jaman Pemegang saham Indonesia menjadi SIBOR Rate + 1,5% dan juga menyetujui perubahan periode perhitungan bunga menjadi per tiga bulan sejak Januari 2001.

Setelah melihat asli surat tersebut, fiskus akhirnya dapat menerima bukti yang disampaikan oleh WP. Namun menu-rut fiskus, bukti tersebut harus pula didukung dengan bukti pembayaran bunga kepada pemegang saham dan bukti rekening koran WP. Ini berguna untuk mengetahui besarnya bunga yang sebenarnya dibayar oleh WP.

 

Tanggapan dan Kesimpulan

Dalam kasus ini, fiskus menerbitkan SKPKB PPh Pasal 23 kepada WP berdasarkan pemeriksaan sederhana lapangan dan memberikan koreksi positif PPh Pasal 23 atasbunga pinjaman kepada pemegang saham.NamunWP tidak setuju karena tingkat suku bunga yang dipakai fiskus untuk menghitung bunga pinjaman berbeda dengan yang dipakai WP dalam perhitungannya.

Fiskus menggunakan tingkat bunga sebesar 13%, sedangkan WP menggunakan 4,096%. Menurut WP tingkat suku bunga yang dipakainya telah mengalami penurunan berdasarkan perjanjiannya dengan para pemegang sa-ham. Sehingga koreksi positif yang diberikan seharusnya tidak sebesar yang diberikan fiskus namun seperti yang dicantumkan WP pada surat permohonan bandingnya.

Tidak hanya itu, WP juga beralasan, penyebab perhitungan antara WP dan fiskus atas bunga pinjaman adalah dari perubahan cara penghitungan bunga dari bunga berbunga setiap bulan menjadi bunga-berbunga setiap tiga bulan. Dan hal ini, menurut WP, juga telah mendapat persetujuan dari pemegang saham sehingga koreksi fiskus atas WP tersebut tidak dapat dibenarkan.

Di akhir persidangan, Majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding WP. Keputusan Majelis ini dinilai tepat karena pada kenyataannya WP memang dapat membuktikan pernyataannya tersebut dengan me-nyerahkan dokumen asli perjanjian Surat Persetujuan Perubahan Suku Bunga Pinjaman dari Pemegang saham yang ditandatangani olehTn. A selaku pemegang saham dan juga bukti Surat Kuasa dari para Pemegang saham di Indonesia kepada Tn. A untuk menandatangani Surat Persetujuan tersebut. Negosiasi penurunan tingkat bunga juga dilakukan sebelum adanya pemeriksaan dari fiskus.

Hal menarik dari kasus di atas adalah kita bisa melihat kalau pada saat mengajukan keberatan WP sebenarnya sudah beritikad baik dengan memberikan rincian koreksi PPh Pasal 23 yang sebenarnya berdasarkan perhitungannya sendiri. Dan ini telah disampaikan melalui Surat Bandingnya. Jadi sebenarnya WP memang mengakui ada kesalahan dalam memperhitungkan bunga pinjaman dari pemegang dan bersedia membayar sesuai dengan yang dia hitung.

Namun fiskus tetap berkeyakinan kalau koreksi pajak yang benar adalah menurut versinya dan malah memberikan pernyataan kalau alasan permohonan banding yang diberikan WP sama seperti pada saat memohon keberatan. Meski begitu, seharusnya fiskus memeriksa kembali lebih teliti data-data dan bukti dari WP. Jangan karena materi yang dicantumkan dalam Surat Banding pada dasarnya sama dengan Surat Keberatan lalu meminta Majelis untuk menolak permohpnan banding WP. Apalagi pada kenyataannya di akhir persidangan WP lah yang terbukti benar.

Walaupun pada akhirnya WP meninggalkan Pengadilan Pajak dengan membawa kemenangan, namun ke-menangan ini dibayar dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Pasalnya, tentu banyak sekali waktu, tenaga dan dan pikiran yang telah dikeluarkan WP demi memperjuangkan haknya.

Makanya kita selalu berharap fiskus di Indonesia bisa lebih profesional lagi dan memiliki kredibilitas dalam menetapkan suatu ketetapan pajak. Ketetapan pajak juga jangan hanya terfokus pada target penerimaan negara saja tapi juga harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh WP. Karena kalau tidak, ketetapan pajak tersebut malah akan merugikan para WP. Bravo perpajakan Indonesia.

 

Atas permintaan fiskus itu, WP akhirnya menjelaskan kalau bunga pinja¬man tersebut memang belum dibayarkan WP tapi dalam hal ini WP sudah membebankan biaya tersebut. Sehingga bukti pembebanan dapat dilihat pada pembukuan yang dimiliki WP. Selain itu, WP juga menjelaskan kalau negosiasi mengenai penurunan tingkat suku bunga sudah dilakukan sebelum adanya pemeriksaan oleh fiskus dan WP menyampaikan bukti-bukti ko-respondensi dengan pemegang saham mengenai permohonan penurunan suku bunga tersebut.

Setelah Majelis memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh WP dan me-nyatakan dapat menerima bukti-bukti tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi fiskus atas objek PPh Pasal 23 berupa bunga pinjaman kepada pemegang saham tidak dapat dipertahankan dan menghitung objek PPh Pasal 23 berupa bunga pinjaman kepada pemegang saham sesuai dengan perhitungan WP. Dengan begitu berarti Majelis mengabulkan seluruh ban¬ding yang diajukan oleh WP. ( Indonesian Tax Review Digest Volume IV/Nomor 02/2007 )