Hati-hati Laba ekstra Pengalihan Aktiva
Written by Administrator   
Saturday, 15 December 2007

Hati-hati Laba ekstra Pengalihan Aktiva

 

Diakui atau tidak, hingga kini masih banyak Wajib Pajak (WP) yang kurang memahami aspek pajak—terutama Pajak Penghasilan atau PPh—terhadap transaksi pengalihan harta aiau aktiva mereka kepada pihak lain. Hal utama yang justru kurang mereka pahami adalah apakah laba akibat transaksi pengalihan aktiva itu menjadi objek PPh atau tidak dan jika mengalami kerugian apakah kerugian itu boleh dibiayakan (deductible expense) atau tidak.

Akibat kekurangpahaman tadi, seorang konsultan pa¬jak di bilangan Tangerang Banten mengatakan WP banyak yang salah dalam membuat dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan/Tax Return) terutama SPT Tahunan PPh mereka. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, SPT tadi akhirnya dikoreksi oleh pemeriksa pajak (fiskus).

"Masih bagus kalau hasil pemeriksaannya bukan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Kalau iya, Jean bisa berabe. Bisa kena sanksi si WP-nya," ujar konsultan pajak yang enggan disebutkan jati dirinya tadi.

Selain itu, lanjut konsultan pajak tadi, WP juga akan direpotkan oleh urusan administratif lain terutama jika koreksi fiskusnya menghasilkan kompensasi kerugian yang makin kecil. Sebab apabila SPT Tahunan PPh tahun berikutnya juga sudah terlanjur dimasukkan, maka koreksi kompensasi kerugian tadi secara otomatis mengharuskan WP untuk membetulkan jumlah kompensasi kerugian yang telah dilaporkannya dalam SPT Tahunan PPh tahun berikutnya tersebut.

 

Bukan Objek PPh

Menyoal transaksi pengalihan (penjualan atau penyerahan) harta atau aktiva, konsultan pajak yang berkantor di bilangan Tangerang, Banten tadi menjelaskan, acuan dasar yang dipergunakan adalah Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh (UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17/2000). Dalam ketentuan tersebut, kata dia, UU PPh menegaskan bahwa keuntungan (laba) yang muncul kala terjadi pengalihan harta atau aktiva pada prinsipnya adalah objek PPh.

Namun mengutip ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.4 UU PPh, konsultan pajak di Tangerang tadi mengatakan bahwa keuntungan tersebut bisa jadi tidak akan dikenai PPh (bukan objek PPh/non taxable income) apabila pengalihan harta tersebut terjadi dalam bentuk pemberian hibah, bantuan atau sumbangan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Demikian juga apabila hibah, bantuan atau sumbangan tadidiberikankepadabadankeagamaan,badanpendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

"Itu pun masih diembel-embeli syarat bahwa antara pemberi hibah, bantuan atau sumbangan dengan penerimanya tidak memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau hubungan penguasaan," ujarnya saat diwawancarai ITR Digest di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Jadi, lanjutnya, jika hibah, bantuan atau sumbangan tadi tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.4 dan juga Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, maka kata konsultan pajak di Tangerang tadi, keuntungan yang timbul akan menjadi objek PPh.

 

Tak Pandang Asal Usul Aktiva

Di tempat terpisah, Imam Hadi Subakti, seorang praktisi dan pemerhati masalah perpajakan yang tinggal di Jakarta mengungkapkan, bahwa dalam transaksi pengalihan harta atau aktiva selain transaksi hibah, bantuan atau sumbangan—seperti misalnya penjualan biasa, hadiah, setoran modal (inbreng) atau transaksi pengalihan harta lainnya—keuntungan atau laba yang diterima atau diperoleh WP yang melakukan pengalihan merupakan objek PPh.

"Ketentuan ini dapat kita lihat dan baca dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh beserta memori penjelasannya," ujar pria yang akrab disapa Hadi ini seraya menambahkan bahwa dalam konteks keuntungan ini UU PPh tidak memandang asal-usul serta penggunaan harta atau aktiva yang dialihkan.

Artinya, kata dia, walaupun menurut peraturan perpajakan biaya penyusutan atau amortisasi harta dan aktiva tersebut tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan (non deductible expense) pada saat menghitung PPh terutang, laba atas pengalihannya tetap menjadi objek PPh.

"Sebagai contoh misalnya sebelum dijual harta tersebut tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan usaha sehingga biaya penyusutannya NDE (non deductible expense) di SPT PPh, tetapi jika saat dijual atau dialihkan ada laba yang diperoleh, maka laba itu akan tetap menjadi objek PPh/' papar Hadi panjang.

Begitu juga misalnya jika WP bergerak di bidang usaha yang penghasilannya dikenai PPh final, seperti misalnya usaha persewaan tanah dan bangunan. Dalam pengisian SPT Tahunan PPh, kata Hadi, WP yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membebankan biaya penyusutan seluruh aktiva yang dimilikinya. Akan tetapi jika pada suatu waktu aktiva-aktiva tersebut dijual atau dialihkan dan memperoleh laba dari pengalihan atau penjualan aktiva tersebut, maka laba itu merupakan objek PPh.

 

TakSelaluDE

Penjelasan senada juga diberikan oleh seorang sumber ITR Digest di sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta. Saat dihubungi melalui telepon kantornya di Jakarta beberapa waktu lalu, sumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya ini menjelaskan bahwa dalam konsep pengakuan penghasilan UU PPh memang tidak memandang asal-usul serta penggunaan harta atau aktiva tersebut.

"Memang, dalam konsep pengakuan penghasilan atas laba pengalihan harta atau aktiva, UU PPh tidak mempedulikan dari mana asal harta yang dijual. Apakah beli, dapat hadiah atau lainnya," tukas sumber di KPP tadi.

Selain tidak mempedulikan asal-usulnya, UU PPh kata dia juga tidak mempermasalahkan soal penggunaan harta tersebut, apakah aktiva tersebut pernah dipergunakan dalam kegiatan usaha atau tidak.

Jadi intinya, lanjut dia, tak peduli dari manapun aktiva tersebut berasal dan dipergunakan dalam kegiatan usaha atau tidak, sepanjang dalam transaksi pengalihan atau penjualannya terdapat laba, maka laba tersebut merupakan objek PPh. Lalu bagaimana jika WP ternyata menderita kerugian? Dapatkah kerugiannya dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya)?

Sumber di KPP tersebut menjawab dengan singkat: "Tergantung". Sebab dalam konsep ini UU PPh dan peraturan terkait, kata dia, memiliki beberapa syarat agar kerugian tersebut bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan di SPT Tahunan PPh. "Jadi tidak selalu DE (deductible expense) di SPT Tahunan PPh," tukasnya singkat.

 

Syarat Pembebanan Rugi

Syarat pertama yang harus dipenuhi agar kerugian yang diderita pada saat menjual atau mengalihkan harta dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan, papar sumber ITR Digest di KPP tadi adalah bahwa harta atau aktiva yang dijual tersebut benar-benar milik WP.

Konsep    kepemilikan    ini,    kata    dia,    mengacu dan memelihara) penghasilan.

Syarat pertama dan kedua ini, kata dia, terpampang secara tegas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh yang mengatakan bahwa salah satu pos yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto WP adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

"Jadi secara a contrario, pasal tersebut dapat diartikan bahwa jika harta tadi bukan milik WP, atau milik WP tetapi tidak dipergunakan dalam kegiatan 3M penghasilan, maka jika terjadi kerugian saat melakukan pengalihan atau penjualannya, kerugian tersebut tidak boleh dibiayakan," paparnya.

Kemudian jika pada kenyataannya harta yang dijual tersebut secara de facto dan de jure memang miliki WP dan nyata-nyata dipergunakan dalam kegiatan usaha, maka kerugian pengalihan aktiva tersebut juga belum tentu dapat bersifat deductible expense.

Sebab seperti dituturkan oleh sumber ITR Digest di KPP tadi, jika penghasilan usaha WP menurut peraturan pajak dikenai PPh bersifat final atau penghasilan WP menurut peraturan pajak tidak dikenai PPh (bukan objek PPh), maka kerugian yang diderita atas pengalihan harta tersebut juga tidak boleh dibebankan sebagai pengurang atau biaya di SPT Tahunan PPh.

"Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 4 PP No. 138/2000," ujar sumber di KPP di Jakarta tadi singkat (lihat box Ilustrasi I).

 

Ilustrasi I: Contoh 1:

PT ABC bergerak di bidang persewaan tanah dan bangunan berupa ruko dan apartemen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya itu, PT ABC memiliki beberapa buah crane yang dipergunakan untuk membersihkan tembok dan kaca-kaca jendela gedung ruko dan apartemen yang dimilikinya. Jika crane tersebut kemudian dijual kepada pihak lain dan PT ABC menderita kerugian, maka kerugian penjualan crane tersebut tidak boleh dibiayakan atau dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto di SPT Tahunan PPh PT ABC karena penghasilan dari usaha persewaan tanah dan bangunan telah dikenai PPh bersifat final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/1996 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 5/2002.

 

Contoh 2:

Yayasan Abadi Makmur, adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu. Dana untuk santunan anak yatim piatu tersebut diperoleh Yayasan Abadi Makmur dari sumbangan dan bantuan para donatur tetap maupun tidak tetap. Dan dalam menjalankan aktivitas sosialnya tersebut, Yayasan Abadi Makmur menggunakan gedung milik yayasan sendiri. Jika gedung itu pada suatu waktu dijual kepada pihak lain dan yayasan mengalami kerugian, maka kerugian penjualan gedung tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan di SPT Tahunan PPh karena penghasilan yayasan yang berasal dari sumbangan dan bantuan menurut Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh merupakan penghasilan yang bukan objek PPh.

 

sepenuhnya kepada kenyataan yang ada dan didukung oleh dokumentasi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian syarat kedua, lanjutnya, aktiva atau harta yang dijual tersebut sebelumnya dipergunakan dalam kegiatan usaha untuk 3M (mendapatkan, menagih

 

Nilai Sisa Buku Fiskal

Seperti diungkapkan oleh beberapa narasumber yang sempat dihubungi dan diwawancarai ITR Digest, untuk menentukan besarnya laba atau rugi dalam sebuah transaksi pengalihan (baca: penjualan) harta atau aktiva, nilai yang diperbandingkan adalah Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) dengan nilai pengalihannya.

Jika NSBF lebih kecil dari pada nilai pengalihannya, maka WP dikatakan telah menerima atau memperoleh keuntungan (laba). Sedangkan jika sebaliknya, di mana NSBF lebih besar dari nilai pengalihannya, maka selisihnya merupakan kerugian (loss) bagi WP yang melakukan pengalihan atau penjualan aktiva.

Seperti dijelaskan Hadi, yang dimaksud dengan NSBF adalah nilai perolehan aktiva dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Me-refer pada Pasal 10 UU PPh, kutip Hadi, yang dimaksud dengan nilai perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya atau nyata-nyata dikeluarkan oleh WP untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva tersebut. "Jadi penentuan nilai perolehan ini tidak berbeda jauh dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku," tukas Hadi singkat.

Namun jika pada kenyataannya dalam proses perolehan aktiva tersebut terdapat hubungan istimewa antara penjual atau pembeli aktiva, maka nilai perolehan aktiva bagi pembeli, kata Hadi, adalah sebesar jumlah yang seharusnya dikeluarkan sesuai harga pasar.

 

Definisi Hubungan Istimewa

[Sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh]

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut

terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat   hubungan   keluarga   baik   sedarah   maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

 

Tiga Kelompok Penyusutan Fiskal

Nilai penyusutan dan amortisasi yang dipergunakan untuk mencari NSBF, kata Hadi, adalah nilai penyusutan dan amortisasi yang diperkenankan oleh Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh beserta peraturan pelaksanaan yang terkait.

Menyoal penyusutan dan amortisasi fiskal ini, Hadi menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam peraturan pajak yang berlaku sekarang terdapat tiga kelompok besar aktiva dengan tiga ketentuan penyusutan dan aspek pajak yang berbeda.

Kelompok pertama adalah kelompok aktiva yang menurut ketentuan pajak merupakan aktiva yang tidak boleh disusutkan (non-depreciable assets), seperti misalnya tanah. Untuk kelompok aktiva ini, kata Hadi, NSBF adalah sebesar nilai perolehan tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Berikutnya,  lanjut Hadi,  adalah kelompok  aktiva yang boleh disusutkan tetapi penyusutannya tidak boleh dibiayakan secara fiskal dalam SPT Tahunan PPh (depreciable but non deductible). Aktiva yang masuk dalam kelompok ini adalah: 1) aktiva yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha, 2) aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final, dan 3) aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh.

"Untuk kelompok kedua ini, untuk menghitung laba atau rugi fiskal, NSBF-nya sama dengan nilai perolehan tanpa dikurangi dengan penyusutan fiskal," jelas Hadi lagi.

Kemudian, yang terakhir, adalah kelompok ketiga yaitu aktiva yang secara fiskal boleh disusutkan baik seluruhnya maupun sebagian. Misalnya aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final.

Contoh lainnya, kata Hadi, adalah kendaraan dinas untuk pegawai yang hanya boleh disusutkan secara fiskal sebesar 50%. "Untuk kelompok ini, NSBF untuk menghitung laba rugi fiskal ditentukan dengan cara mengurangi nilai perolehan aktiva dengan penyusutan yang diperkenankan secara fiskal," papar Hadi.

 

Masih Debatable

Terkait dengan aktiva yang bersifat depreciable but non deductible assets, seorang sumber ITR Digest di Jakarta melontarkan pendapat yang berbeda dengan Hadi. Melalui telepon kantornya, sumber yang tidak bersedia disebutkan identitasnya itu berpendapat bahwa untuk menghitung NSBF aktiva kelompok kedua, nilai perolehan aktiva terlebih dahulu hams dikurangi dengan akumulasi penyusutan menurut perhitungan fiskal.

"Walaupun penyusutannya itu non deductible di SPT Tahunan PPh, namun menurut pendapat saya akumulasi penyusutan itu harus diperhitungkan dalam mencari NSBF," ujar suara di ujung telepon tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Hadi kembali bersuara. Menurutnya, jika akumulasi penyusutan aktiva (yang semula non deductible expense) itu ikut diperhitungkan kembali dalam mencari NSBF, maka ada kemungkinan pengenaan pajak dua kali terhadap WP. "Terutama jika ada laba di mana NSBF-nya lebih kecil dari harga jualnya," tukas Hadi singkat.

 

Ilustrasi 2:

PT Bali Indah Semesta (PT BIS, bukan nama sebenarnya) memiliki sebuah mobil box yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan NSBF sebesar Rp40.000.000,-. Harga beli atau nilai perolehan mobil box tersebut RplOO.000.000,-. Penyusutan fiskal sesuai Metode Garis Lurus sebesar Rp 60.000.000,- dan penyusutan komersial (sesuai SAK) sesuai Sum of The Year Digit Method sebesar Rp 50.000.000,-. Harga pasar mobil bekas (second/used car) tersebut adaiah Rp 60.000.000,- dan dijual kepada PT Bali Semesta Indah (PT BSI, juga bukan nama sebenarnya) dengan harga Rp50.000.000,-.

' Kondisi #1: Jika antara PT BIS dengan PT BSI tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, maka secara fiskal PT BIS dianggap menerima keuntungan sebesar RplO.000.000,- (Harga jual Rp50.000.000,-dikurangi NSBF Rp40.000.000,-). Sedangkan secara komersial, sesuai SAK, PT BIS tidak memperoleh keuntungan atau kerugian, karena nilai sisa buku mobil sama dengan harga jual.

Jurnal komersial yang dibuat PT BSI untuk mencatat transaksi penjualan mobil box tersebut adaiah:

Kas/Bank/Piutang                        50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Mobil        50.000.000,-

Mobil                                                   -           100.000.000,-

Sedangkan jurnal secara fiskal yang harusnya dibuat PT BSI untuk mencatat transaksi penjualan mobil box tersebut adaiah:

Kas/Bank/Piutang                         50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Mobil        60.000.000,-

Mobil                                                   -           100.000.000,-

Laba Penjualan Mobi    l                       -           10.000.000,-

Kondisi #2: Jika antara PT BIS dengan PT BSI memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, maka secara fiskal PT BIS dianggap memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000.000,- (Harga pasar used car Rp 60.000.000,- dikurangi dengan NSBF Rp40.000.000,-).

Jurnal komersial yang dibuat PT BSI untuk mencatat transaksi penjualan mobil box tersebut adaiah:

Kas/Bank/Piutang                         50.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Mobil        50.000.000,-

Mobil                                                   -           100.000.000,-

Sedangkan jurnal secara fiskal yang harusnya dibuat PT BSI untuk mencatat transaksi penjualan mobil box tersebut adaiah:

Kas/Bank/Piutang                          60.000.000,-

Akumulasi Penyusutan Mobil         60.000.000,-

Mobil                                                   -           100.000.000,-

Laba Penjualan Mobi    l                       -           20.000.000,-

           

Sebagai    contoh,    Hadi    mengilustrasikan    sebuah kendaraan dengan nilai perolehan RplOO juta. Akumulasi penyusutan fiskal dan komersial kendaraan tersebut (menggunakan garis lurus) misalkan Rp 50 juta dan kemudian dijual dengan harga Rp60 juta.

"Sebelum dijual, WP sebenarnya sudah kena PPh yaitu dengan tidak diperkenankan untuk membiayakan penyusutan yang Rp50 juta itu. Nah, kalau (penyusutan) itu ikut diperhitungkan saat mencari NSBF, maka dalam penjualan tadi akan ada laba RplO juta dan WP harus mengakui penghasilan. Berarti WP kena PPh dua kali dong," papar Hadi panjang.

Jika akumulasi penyusutan yang Rp50 juta tadi tidak ikut diperhitungkan, maka WP secara matematis akan rugi Rp40 juta namun kerugian itu tidak boleh dibiayakan. Namun dalam konteksi ini Hadi menilai caranya ini lebih fair karena pengenaan PPh kepada WP terjadi hanya satu kali, yaitu melalui pelarangan pembebanan biaya penyusutan di SPT Tahunan PPh WP.           

 

Nilai Pengalihan

Kemudian dalam menentukan berapa besar nilai pengalihan   (harga),   UU   PPh   kata   Hadi   sebebarnya juga berprinsip sama dengan SAK. Artinya, nilai yang dipergunakan sebagai harga jual (nilai pengalihan) adalah jumlah yang sesungguhnya diterima oleh pihak yang mengalihkan atau menjual aktiva. Akan tetapi terkait dengan masalah jual-beli ini, UU PPh, lanjut Hadi, dalam Pasal 10 juga telah menetapkan harga selain harga jual terutama jika antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa.

"Nilai yang ditetapkan sebagai nilai pengalihan apabila terdapat hubungan istimewa antara pembeli dan penjual adalah nilai yang seharusnya diterima atau dibayar. Jadi yang dipakai nilai atau harga pasar harta atau aktiva tadi," papar Hadi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketentuan mengenai hal ini tercantum secara jelas di Pasal 10 ayat (1) UU PPh (lihat box Ilustrasi 2).

 

Tabel Penentuan Laba-Rugi Fiskal

 

Depresiasi Fiskal

Hubungan Transaksi

Nilai Yang Dipergunakan Untuk Menentukan Laba Rugi Fiskal

Harta boleh disusutkan

 

Biasa

NSBF >< Harga Jual

Hubungan Istimewa

NSBF >< Harga Pasar Pasar

Harta tidak boleh disusutkan

 

Biasa

Nilai Perolehan >< Harga Jual

Hubungan Istimewa

Nilai Perolehan >< Harga Pasar Wajar

 

 

 

 

TakPerlu Dijurnal

Menyikapi kasus antara PT BIS dengan PT BSI di mana laba penjualan mobil menurut peraturan pajak (fiskal) berbeda dengan SAK, konsultan pajak di Tangerang tadi mengatakan bahwa PT BIS tidak seharusnya membuat ayat jurnal. Sebab ayat jurnal yang dibuat, kata dia, sejatinya adalah untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan (Financial Statement) sesuai ketentuan SAK yang berlaku.

"Jadi kalau menurut saya, dalam kondisi pertama PT BIS tidak perlu mencatat laba fiskal sebesar Rp 10 juta dalam jurnal yang dibuatnya. Dalam jurnal itu, yang nantinya akan dipakai sebagai dasar penyusunan laporan keuangan komersial, seharusnya tidak muncul untung atau rugi," kata konsultan pajak di Tangerang tadi.

Namun PT BIS pada saat menyusun SPT Tahunan PPh Badan nantinya, kata dia, harus melakukan koreksi negatif di sisi other income-nya untuk mengakui dan melaporkan laba fiskal yang timbul dalam transaksi tersebut.

 

Termasuk Karyawan?

Berbicara mengenai penggunaan harga atau nilai pasar untuk menentukan ada atau tidaknya laba fiskal dalam sebuah transaksi penjualan atau pengalihan harta (aktiva), Hadi yang sempat diwawancarai ITR Digest di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa hal itu juga diterapkan dalam transaksi pengalihan aktiva perusahaan kepada karyawannya.

Saat ditanya alasannya, Hadi yang mengaku baru sekitar dua atau tiga tahun berprofesi sebagai konsultan pajak ini menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat  (4) UU PPh salah satu indikator ada-tidaknya hubungan istimewa adalah adanya kondisi di mana satu WP dikuasai atau menguasai WP lain. "Atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan WP yang sama baik langsung maupun tidak," lanjutnya mengutip ketentuan Pasal 18 ayat (4) hurufbUUPPh.

Namun seperti diungkapkan Hadi, dalam praktiknya ketentuan dalam poin b Pasal 18 ayat (4) UU PPh tersebut masih menjadi bahan diskusi alot. "Masih banyak praktisi pajak yang tidak setuju jika antara karyawan dengan perusahaannya dikatakan memiliki hubungan istimewa," tukas Hadi singkat.

 

Lebih Tegasdi PP

Senada dengan Hadi, sumber ITR Digest di sebuah Karikpa di Jakarta juga mengatakan bahwa hingga kini masih banyak praktisi pajak yang berpendapat bahwa hubungan antara karyawan dengan perusahaannya tidak layak dianggap sebagai hubungan istimewa. Namun demikian, secara pribadi dia berpendapat bahwa hubungan tersebut memang layak dianggap sebagai hubungan istimewa.

"Sebab dalam konteks apapun, perusahaan pasti akan memberikan keringanan-keringanan tertentu kepada karyawannya. Misalnya keringanan membayar bunga jika karyawannya pinjam uang, atau keringanan berupa harga jual yang lebih rendah jika perusahaan menjual aktivanya kepada karyawan," papar sumber di Karikpa tadi.

Terlebih, lanjutnya, dalam konteks ini karyawan sebenarnya dikuasai secara manajemen oleh perusahaannya. Sehingga menurutnya poin b Pasal 18 ayat (4) UU PPh yang mengatakan bahwa salah satu indikator adanya hubungan istimewa adalah adanya kondisi di mana suatu WP menguasai WP lain secara nyata terpenuhi.

Di tempat terpisah, seorang sumber ITR Digest di KPP lainnya di Jakarta mengatakan bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 138/2000 secara jelas dan tegas telah dikatakan bahwa apabila terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan.

"Jadi menurut saya, seharusnya para praktisi tidak lagi memperdebatkan soal ada tidaknya hubungan istimewa antara pegawai dengan perusahaannya. Sebab di Pasal 5 PP tersebut sudah jelas bagaimana penghitungan laba rugi bagi perusahaan yang mengalihkan hartanya kepada karyawan," ujarnya menutup pembicaraan. ■ ( Indonesian Tax Review Digest Vol IV/Nomor 04/2007 )
Last Updated ( Tuesday, 05 August 2008 )